Abaikan Prokes, Warga Berdesakan Vaksinasi di Kejari Batam

0
209
foto/adi

RASIO.CO, Batam – Ratusan warga yang akan mengikuti vaksinasi di Kejaksaan Negeri Batam membludak sehingga mengabaikan protocol kesehatan.Rabu(14/07).

Pantauan lapangan, membludaknya warga yang akan vaksinasi terlihat sekira pukul 07.05 WIB memadati pintu gerbang Kejari Batam.

Ironisnya, kerumunan warga hingga kejalan utama sehingga menganggu lalulintas di jantung perkotaan kantor pemerintah batam.

Parahnya lagi, warga mempunyai kendaraan roda dua maupun empat memarkir kendaraan sembarangan sehingga memakan bahu jalan, namun belum terlihat petugas menertipkan dilokasi.

“Kami dari piayu sedari pagi antri tetapi belum buka sehingga berkumpul di depan gerbang,: Kata Ihsan dilokasi,” ujarnya.

Kami khawatir tak dapat divaksin karena saat ini PPKM darurat yang diterapkan dapat menganggu aktifitas kegiatannya sebagai seorang pedagang.

“Kami berdagang antar pulau jadi sering ditanya kartu vaksin,” pungkasnya.

Lainnya halnya, Karim yang berprofesi advocad, Ia sudah melakukan registrasi terlebih dahulu di Kejari Batam melalui via whatapp, namun datang lebih awal agar cepat dapat divaksinasi.

“Sidang dimanapun saat ini ditanyakan kartu vaksinasi bang, dan ini kabarnya kuota 250 aja di Kejari,”ujarnya

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan intruksi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa ada sejumlah daerah di Sumatera yang sudah masuk dalam kategori PPKM Darurat. Termasuk Kota Batam.

“Perintahnya Senin harus mulai diberlakukan. Sebagai Pemda kita harus mendukung kebijakan ini,” kata Rudi di Dataran Engku Putri, Jumat (9/7).

Rudi mengatakan kebijakan diambil tidak lain adalah untuk kebaikan bersama. Untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Batam agar tidak semakin meluas dan hal ini merupakan keputusan bersama.

Dengan diberlakukannya PPKM Darurat tentu tentu pengawasan di lapangan akan semakin ketat. Aktivitas kegiatan masyarakat di luar rumah juga akan dibatasi, sebagaimana yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.

“PPKM Darurat bukan berarti lockdown, belanja tetap dibolehkan. Hanya kegiatan masyarakat yang tidak penting akan kita bubarkan, tidak boleh lagi ada yang makan di restoran,” katanya.

.adi@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY