Akademisi Kepri: Hati-hati Berikan Izin Perguruan Tinggi Asing

0
127

TANJUNGPINANG, Rasio — Ketua Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka, S.Sos. MPM, menilai salah besar jika pemerintah provinsi Kepri dan Kabupaten Bintan, memberikan izin berdirinya perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi asing, tanpa melalui rekomendasi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristrek Dikti).

”Pemerintah daerah harus berhati-hati. Apalagi rencana pembangunan perguruan tinggi asing itu berada dalam satu kawasan bisnis yang akan memanfaatkan lahan sangat luas. Harus dipisahkan, mendirikan infrastruktur pendidikan tinggi ada regulasi tersendiri. Demikian pula dengan pembangunan kawasan bisnis, jangan sampai dicampuradukkan,” ujar Endri, ketika diminta tanggapannya, mengenai adanya MoU perusahaan konsorsium resort wisata, Indonesia Sreet City (ISC), mendirikan perguruan tinggi bekerjasama dengan School Of Ekonomic Peking University (SEPKU) Beijing, di kawasan Wacopek Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

Rencana kerjasama itu menjadi perbincangan publik di Kepri, karena ternyata pihak ISC sama sekali tidak memberitahukan atau meminta saran dan masukan dari Kemenristek Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X yang berkedudukan di Padang, Sumatera Barat. LLDIKTI Wilayah X pun akhirnya protes, dan melayangkan surat klarifikasi kepada Plt Gubernur Kepri Isdianto, surat tersebut tertanggal 29 November 2019, dan beredar di kalangan pers di Kepri.

Endri menilai sangat wajar jika LLDIKTI Wilayah X menyurati Plt. gubernur Kepri. Bahkan, Endri juga mengaku sempat bertemu dengan tim Kemenristek yang turun dari Sumbar dan langsung menuju Bintan untuk melihat sejauhmana progres rencana pembangunan perguruan tinggi itu sudah dilakukan ISC.

”Saya juga sudah berjumpa dengan tim dari Kemenristek Dikti tersebut. Mereka sudah sampai ke Bintan, untuk mengecek langsung ke lapangan. Masalah ini sebenarnya sudah mendapatkan perhatian banyak pihak di Kepri, termasuk tokoh Kepri Huzrin Hood. Beliau meminta spanduk dan bilboard mengenai perguruan tinggi ini, yang dipasang dimana-mana, segera dicabut dan diturunkan,” ujarnya.

Lebih jauh Endri mengatakan untuk pendirian perguruan tinggi, sesungguhnya regulasinya sudah jelas yakni Undang-undang No.12 Tahun 2002 dan Permendikti No. 51 tahun 2018. Dalam Undang-undang tersebut, tegas dikatakan setiap rencana pendirian perguruan tinggi, termasuk mendirikan cabang lembaga perguruan tinggi asing, atau universitas swasta nasional yang ingin bekerjasama dengan perguruan tinggi asing, di wilayah NKRI, harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Kemenrintek Dikti.

Itu artinya jangan sampai ada MoU antara perguruan tinggi asing dengan perusahaan swasta nasional, tapi hal itu tidak diketahui dan tidak meminta rekomendasi dari pemerintah dalam hal ini Kemenristek Dikti. Itu adalah pelanggaran Undang-udang.

”Sebenarnya saya juga hadir pada acara soft lounching pihak ISC pada 22 November di kawasan Resort ISC di Bintan itu. Sebagai kalangan akademisi saya hadir karena ingin tahu saja. Tapi herannya saya tidak melihat ada MoU apapun, yang ada hanya buka tabir dan penandtanganan prasasti,” ujarnya.

Tiga Skema

Lebih jauh Endri memberikan gambaran ada tiga skema baru berikut persyaratan yang berlaku terkait pendirian perguruan tinggi di tanah air, termasuk perguruan tinggi asing.

Skema pertama, Jika perguruan tinggi itu sepenuhnya adalah perguruan tinggi Asing, mulai dari modal investasi pembangunan gedung hingga tenaga pengajarnya, maka perguruan tinggi itu harus berada di kawasan berikat atau Free Trade Zone (FTZ).
Kemudian perguruan tinggi tersebut, termasuk dalam 200 perguruan tinggi terbaik di dunia.

Skema kedua, jika pendirian perguruan tinggi itu hanya menggunakan nama perguruan tinggi asing, atau cabang dari perguruan tinggi asing, sementara menejeman pengelolaan dan tenaga pengajarnya, mulai dari Dosen hingga Guru besarnya mayoritas warga Indonesia, ia bisa dibangun di lokasi mana saja, dengan catatan harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar dan lolos registrasi serta direkomendasi oleh Kemenristek Dikti.

Skema ketiga jika pembangunan perguruan tinggi yang direncanakan itu bentuknya adalah kerjasama dengan perguruan tinggi asing, seperti MoU abtara ISC dengan pihak School Of Ekonomic Peking University (SEPKU) Beijing, maka pihak ISC harus melakukan pembangunan fisik perguruan tingginya, serta sudah beroperasi terlebih dahulu. Artinya perguruan tinggi itu harus sudah ada terlebih dahulu, baru boleh bekerja sama dengan perguruan tinggi asing.

Memang, lanjut Endri, SEPKU Beijing itu masuk dalam kelompok 20 besar perguruan tinggi terbaik di dunia. Tapi tetap saja ketika ingin masuk ke Indonesia atau bekerjasama dengan perguruan tinggi di tanah air, harus melalui registrasi dan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu.

Sebagai pimpinan civitas akademika, Endri mengaku menyambut baik jika di Kepri ada perguruan tinggi bertaraf internasional. Sebab, kehadirannya juga akan memberikan dorongan bagi perguruan tinggi yang di daera ini untuk terus berbenah sehingga mampu bersaing.

”Saya kira tidak ada masalah, selama mereka (perguruan tinggi asing-red), berkiprah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita harus siap bersaing,” ujar Endri menambahkan.

Terpisah, tokoh akademis Kepri Zamzami Akarim, juga mengatakan sangat tidak elok jika di Kepri berdiri perguruan tinggi tanpa melalui prosedur yang benar. Apalagi perguruan tinggi asing itu berada dalam kawasan bisnis yang mengguanakan areal yang sangat luas.

”Pemerintah daerah juga harus tegas, jangan sampai ketika investor asing sudah menanamkan modalnya untuk pemnbangunan infastruktur pendidikan, tapi ternyata di kemudian hari, justru menuai masalah dengan masyarakat,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, polemik rencana pendirian perguruan tinggi ini mengemuka, lantaran pihak ISC tidak melibatkan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti), dalam hal ini melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X.

Ketidaktahuan Kemenristek Layanan Lemabaga Pendidikan Tinggi wilayah X ini, tertuang dalam surat berkop Kemenristek dengan cap basah yang ditujukan kepada Plt Gubernur Kepri dan beredar di kalangan wartawan. Surat tertanggal 29 November 2019 itu ditandatangani langsung oleh Prof. DR. Herri, SE, MBA selaku Kepala.

Dalam surat tersebut Prof Herri mengatakan bahwa LLDIKTI Wilayah X justru mengetahui rencana pendirian perguruan tinggi ini dari media masa. ”Berdasarkan data di LLDIKTI WIlayah X kami belum pernah menerbitkan rekomendasi pendirian Universitas Peking di Bintan Kepulauan Riau,” begitu bunyi point ketiga surat kalrifikasi tersebut. Namun apa alasan ISC tidak memberitahu LLDIKTI WIlayah X, sejauh ini belum dapat dikonfirmasi (dm)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY