Amsakar Pastikan Tidak Ada Bantuan Hukum Terkait Kasus SHM

0
423

RASIO.CO, Batam – Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad pastikan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjahjo Hari Murti tersangka terkait atas dugaan kasus korupsi Gratifikasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad saat dikonfirmasi awak media, di Golden Prawn Bengkong, pada hari Rabu (16/9).

“Terkait dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), tidak ada kebijakan negara untuk memberikan bantuan hukum. Biar proses hukum bergulir karena dari situ pada akhirnya akan nampak persoalan atau kasus yang terjadi,” ujar Amsakar.

Lanjutnya, kita hormati saja dengan prinsip praduga tidak bersalah, jadi kita semua harus ber praduga belum ada kesalahan sebelum ada vonis di ketuk.

Saat ini kami sudah mempersiapkan namun bukan bantuan hukumnya, tapi untuk penggantinya Plt Kabagnya supaya pekerjaan di kantor tetap dapat berlangsung sebagaimana adanya.

Amsakar menambahkan, sementara belum ada hitam diatas putih, belum ada vonis kita lebih bagus kembangkan praduga tidak bersalah karena itu salah satu azaz hukum, tidak ada satu orang pun yang dapat mengatakan seorang bersalah sebelum ada vonisnya.

“Kalau kasus KKN tidak ada langkah aturannya, tidak ada pembelaan untuk kasus seperti itu. Maka nya kasus ini biar bergulir, kita lihat kondisinya seperti apa, tidak ada pembelaan untuk kasus yang terkait dengan korupsi,” tegasnya.

Sementara itu, dalam pengawasan dan pembenahan untuk mencegah sebenarnya kita sudah benahi di sistem sebagai upaya untuk membetulkan tata kelola pemerintah, sudah sekuat tenaga kita lakukan.

“Ada namanya Mall Pelayanan Publik, lelang elektronik, seluruh transfer daerah tidak ada istilah bawa uang mentah, semua harus melalui rekening yang bersangkutan dari Kasda,” tambah Amsakar.

Contoh lain insentif RT/RW langsung diserahkan ke RT/RW, ini upaya kami untuk menekan agar praktek yang tidak semestinya dapat kita tekan sedemikian rupa.

Namun dalam kesehariannya tetap ada ruang, siapa yang bisa menjamin kalau 12 ribu pegawai bisa mematuhi sesuai aturan, siapa yang jamin.

Jadi intinya, kalau terkait dengan persoalan KKN tidak ada kewenangan daerah atau pemerintah untuk memberikan bantuan hukum, tutup Amsakar.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Kajaksaan Negeri (Kejari) Batam tetapkan Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjahjo Hari Murti tersangka terkait kasus dugaan korupsi Gratifikasi dan berhasil mengamankan uang tunai Rp.560 juta diduga hasil kejahatan tersangka.

Yuyun

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY