Aneh, Penyeludup Hanphone Divonis Denda di PN Batam

0
461

RASIO.CO, Batam – Kasus penyeludupan lebih kurang 3000 hanphone berbagai merek dari negara Singapura dengan terdakwa Robby, akhirnya divonis majelis hakim PN Batam dengan denda Rp50 juta rupiah.

Ironisnya, Terdakwa Robby yang meupakan pengusaha hanphone yang ingin meraup keuntungan banyak dengan megabaikan aturan UU Negara Indonesia tersenyum dan mengucapkan terima kasih terhadap majelis hakim ketua Syahlan serta dua hakim anggota dan JPU.

Parahnya, dalam amar putusan hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum(JPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) yaitu perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 52 Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY dengan pidana Denda sebesar Rp.50. subsidair 6 bulan kurungan.”

Sedangkan ribuan barang bukti hanphone berbagai merek dimusnahkan,”ujar Syahlan diruang sidang utama PN Batam.beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Pengungkapan kasus penyeludupan hanphone dengan terdakwa Robby ini adalah merupakan tangkapan Ditkrimsus Polda Kepri di bulan Januari 2018 lalu.

Dimana terdakwa Robby perangkat telekomunikasi yang dititipkan terdakwa di Gudang PT. Budi Jasa milik dan barang tersebut diperoleh terdakwa dari negara Singapura dengan cara memesan terhadap Senen Alias Aleng yang merupakan warga negara Singapura.

Senen Alias Aleng menyanggupinya dan meminta waktu 2 minggu untuk mencari handphone yang di pesan oleh terdakwa Robby tersebut. Selain itu terdakwa Robby juga meminta referensi kepada Senen Alias Aleng tempat penyimpanan barang apabila barang tersebut sampai di Batam.

lalu Senen Alias Aleng merekomendasikan di Gudang PT. Budi Jasa sebagai tempat penyimpanan sementara perangkat telekomunikasi dengan cara melakukan penyewaan melalui saksi Harisah yang juga menjabat selaku Wakil Direktur PT. Budi Jasa.

Bahwa setelah handphone pesanan dari terdakwa Robby lengkap, lalu Senen Alias Aleng mengirimkannya ke Kota Batam pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 melalui pelabuhan dermaga Panjang Tanjung Riau Kota Batam dengan menggunakan speedboat.

Kemudian sesampainya speedboat tersebut di Dermaga Panjang Tanjung Riau, lalu terdakwa Robby menjemputnya dan membawa handphone tersebut ke tempat penyimpanan di Gudang PT. Budi Jasa untuk di simpan sementara.

Bahwa terdakwa memasukkan perangkat telekomunikasi dari negara Singapura ke Kota Batam tidak dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia dan tidak sesuai dengan persyaratan tehnis karena rencananya akan diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Heru Yuni Prasetyo, ST, selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Standard Pos dan Telekomunikasi Direktorat SPPI pada Ditjen SDPPI Kemenkoinfo RI menyatakan

“setia tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang telekomunikasi

dan ketentuan tersebut diturunkan lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Dan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik belum pernah terdaftar dan belum memenuhi persyaratan teknis, karena belum mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

APRI@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY