Apakah pemerintah akan tetapkan pajak untuk bersepeda?

0
296
Muhamad Viko Falentino Faris Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang Prodi Administrasi Publik

Seiring melonjaknya penggunaan sepeda motor dan harganya yang kian terjangkau, pajak sepeda akhirnya perlahan mulai menghilang. Pajak sepeda sudah ditiadakan sejak tahun 1994. Namun, beberapa daerah lainnya masih mengenakan pajak sepeda hingga akhir 90-an.

Kendaraan bermotor saat ini memang dikenakan pajak. Pajak kendaraan bermotor (PKB) seperti mobil dan sepeda motor harus dibayarkan setiap tahun. Kemudian muncul isu soal pajak sepeda. Benarkah?

Isu pajak sepeda ramai setelah banyak masyarakat yang melakukan olahraga bersepeda. Namun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah pihaknya menyiapkan peraturan soal pajak sepeda.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda,” kata Juru Bicarra Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dalam keteranganya. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan tak mengatur pemungutan pajak sepeda, melainkan regulasi yang akan mengatur sisi keselamatan pesepeda.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyebut aturan disiapkan sebagai antisipasi meningkatnya penggunaan sepeda di kota-kota besar. Salah satu regulasi yang diatur adalah penggunaan alat pemantul cahaya, jalur pesepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya.
Namun, seperti apa sebenarnya aturan pajak sepeda?

Seseorang yang membeli sepeda di toko dalam negeri akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari harga jual. Apabila pembeli membeli sepeda dari luar negeri secara online, negara berhak memungut bea masuk atas sepeda tersebut.

Ketentuan bea masuk sepeda atau barang impor lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.Setiap barang impor yang bernilai US$3 atau lebih dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen dari harga jual. Lalu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor sebesar 10 persen.

Sementara, untuk sepeda yang dibawa sendiri dari luar negeri oleh pemiliknya, ketentuan diatur dalam PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor. Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkutan.Dalam beleid itu, barang pribadi penumpang dengan nilai pabean paling banyak FOB US$500 per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk alias gratis.

Apabila nilai sepeda yang dibeli lebih besar dari US$500 maka pembeli akan dipungut bea masuk sebesar 10 persen dari nilai pembelian dikurangi US$500.Lebih lanjut, negara tidak memungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan sepeda. Artinya, berbeda dengan kendaraan bermotor, pemilik sepeda tidak dipungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya, Juru Bicara Kemenhub menegaskan, pihaknya memang sedang menyiapkan regulasi untuk kegiatan bersepeda. Namun, regulasi itu menitikberatkan kepada dukungan terhadap keselamatan para pesepeda.”Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” ujar Adita.

Menurut Adita, regulasi yang mengatur keselamatan pesepeda itu akan dikeluarkan mengingat meningkatnya pengguna sepeda. Sesuai undang-undang, sama seperti pejalan kaki keselamatan pesepeda juga harus diutamakan.”Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” demikian disampaikan Adita.

Adita menyampaikan bahwa, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor.”Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda.

Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Pajak sebesar itu bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang paling banyak menggunakan sepeda sebagai alat transportasi dirasakan sedikit memberatkan. Tak heran bila kemudian banyak pemilik sepeda yang enggan membayar pajak.

Agar pemasukan pemerintah tak hilang akibat banyaknya warga yang enggan membayar pajak sepeda, pemerintah mulai rajin menggelar razia. Di beberapa tempat keramaian seperti pasar, seringkali ada razia pajak sepeda.

Pengendara sepeda yang sepedanya ketahuan tidak punya pajak atau tertempel stiker pajak, biasanya akan disuruh membeli stiker pada petugas langsung di tempat. Sadisnya, petugas operasi tidak segan mencabut pentil sepeda tersebut jika pengendara tidak punya uang untuk membeli stiker.

Namun, masyarakat tak kehabisan akal agar dapat terhindar dari razia dan tidak perlu membayar pajak. Ada warga yang patungan membayar pajak, satu stiker disobek jadi dua lalu ditempelkan di sepeda masing-masing. Ketika ada razia, warga tersebut dengan enteng berkata, “Separuhnya sudah ngelothok (mengelupas)”. Karena sepeda tidak punya nomor polisi seperti halnya sepeda motor, tentu saja petugas yang merazia tidak bisa membuktikan kebenarannya. Akhirnya, warga itu pun lolos dari jeratan razia pajak sepeda.

Walaupun penetapan pajak bersepeda masih pro dan kontra,tetapi disisi lain terdapat hal yang positif.Adanya kebijakan pemerintah untuk menetapkan pajak bersepeda,maka dapat mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan dan memberikan jaminan utama keselamatan bagi masyarakat saat bersepeda dijalan raya.

Penulis : Muhamad Viko Falentino Faris Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang Prodi Administrasi Publik

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY