Azman ASN Pemprov Kepri Jalani Sidang Perdana di PN Batam

0
266

RASIO.CO, Batam – Terdakwa Azam juga merupakan ASN Pemrov Kepri menjalan sidang perdana dalam kasus TKI ielgal di PN Batam.Rabu(08/07).

Sidang digelar di Ruang Sidang Prof. R. Soebekti S.H,
Sidang dipimpin Majelis hakim ketua Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, SH. MH, Hakim Anggota, Christo Evert N. Sitorus, SH. MHum, dan Efridayanti, SH, MH.

Dalam kasus ini Tekong TKI Ilegal, Azman Bin Usman Muaran (40) menjalani sidang sebagai terdakwa dan tanpa didampingi kuasa hukum.

Dalam dakwaan JPU mengatakan, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Azman menerima telpon dari Opan (DPO) menawarkan jasa untuk menjemput orang dari Negara Malaysia dengan bayaran senilai Rp. 1 Juta perorang.

Selanjutnya terdakwa Azman menyetujui tawaran tersebut dan jika sudah sampai di Malaysia terdakwa di suruh menghubungi Saudara Trek.

“Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Azman bergerak menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speed boat warna biru abu-abu dengan mesin merk Yamaha 75 PK berangkat dari daerah dapur arang Kecamatan Nongsa, sesampainya di laut Negara Malaysia terdakwa menghubungi nomor tersebut dan diarahkan untuk sandar di pantai Batu Layar Atas,” jelas Jaksa Penuntut Umum.

Setelah bersandar ke pantai, terdakwa menaikan 2 orang PMI Ilegal dan langsung mengarah kembali ke Negara Indonesia. Sekira pukul 04.30 Wib terdakwa sampai di negara Indonesia dan bersandar di Kota Batam tepatnya di daerah Nongsa.

“Pada saat bersandar di daerah Nongsa, terdakwa di tangkap oleh rekan Opsnal dari pihak kepolisian Polsek Nongsa dan selanjutnya dibawa ke Polsek Nongsa,” ucapnya.

JPU menambahkan, Terdakwa rencananya akan membawa 11 orang pekerja imigran, dikarenakan sesampainya di laut Malaysia cuaca angin kuat dan gelombang tinggi terdakwa tidak berani membawa sebanyak itu dikarenakan speed boatnya kecil.

Pantai Nongsa bukan merupakan Pelabuhan resmi yang ada di Kota Batam, dan perbuatan terdakwa Azman Bin Usman Muaran diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 120 Ayat(1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman penjara 10 tahun.

Yuyun@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY