Batasan Hak Imunitas Advokad

99

RASIO.CO, Batam – Advokat sebagai penegak hukum dalah suatu profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah officium nobile sehingga advokat memiliki hak imunitas yaitu hak atas kekebalan dalam melakukan profesinya untuk membela kepentingan kliennya.

Pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat tersebut meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.Berkaitan dengan adanya Undang-Undang Advokat maka terdapat satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa dalam hal adanya rekognisi terhadap Advokat sebagai penegak hukum.

Rekognisi advokat sebagai penegak hukum tersebut tentunya dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud status Advokat sebagai penegak hukum adalah sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara atau sama dengan penegak hukum lainnya, seperti halnya Polisi, Jaksa dan Hakim, dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam kedudukannya sebagai penegak hukum maka advokat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pekerjaan lainnya, yaitu sebagai berikut

a. Advokat memiliki keahlian yang dapat diamalkan dan diterapkan dalam masyarakat secara bebas;

b. Advokat dibatasi oleh kode etik dalam mengaplikasikan dan mengamalkan keahliannya tersebut;

c. Adanya kode etik yang dirumuskan dan disusun secara terbuka oleh organisasi profesi.

Dalam kaitannya dengan kedudukan advokat sebagai penegak hukum maka advokat memiliki tugas-tugas tertentu yang dibebankan oleh negara dan masyarakat.

Secara garis besar ada dua tugas advokat sehubungan dengan usaha penegakan hukum, yaitu tugas untuk melakukan pembelaan kepentingan kliennya di Pengadilan dengan cara memberikan kontribusi pemikirannya melalui argumentasi hukum kepada hakim dan untuk bertindak sebagai konsultan hukum di masyarakat.

Sehubungan dengan kedudukannya serta dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai penegak hukum maka Advokat perlu diberikan dan dilindungi dengan berbagai hak, seperti halnya penegak hukum lainnya.

Salah satu hak yang mendasar yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah hak kekebalan hukum atau lebih sering dikenal dengan istilah hak imunitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa advokat bebas dalam melaksanakan tugas profesinya termasuk pula bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpedoman pada Kode Etik Profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud bebas dalam kaitannya dengan melaksanakan tugas profesi advokat tersebut adalah tanpa adanya tekanan dan ancaman yang akan menimbulkan rasa takut atau adanya perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile).

Konsekuensi dari adanya hak imunitas tersebut maka dalam melaksanakan tugas profesi baik didalam maupun diluar pengadilan, Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Hak imunitas tersebut juga merupakan refleksi dari wujud kebebasan dan kemandirian profesi Advokat. Namun demikian, dalam prakteknya perihal hak imunitas advokat tersebut seringkali disalahartikan dan juga seringkali tidak dipahami oleh penegak hukum lainnya.

Hak perlindungan atau imunitas bagi profesi advokat yang sedang menjalankan tugasnya kembali mencuat ke permukaan dan menjadi perdebatan publik.

Hal ini tak lain disebabkan setelah mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi dijadikan tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap menghalangi proses penyidikan mantan kliennya itu di kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

Tindakan tersebut mengurangi semangat juang advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kliennya, bahwa didalam Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah menegaskan bahwa status advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri, dan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1): yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum yang merupakan salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Hak ini dijalankan oleh advokat dengan hak menyatakan pendapat atau pernyataan untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya, hak untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan,

Bahwa Hakim Mahkamah Konsitusi melalui putusan perkara No. 26/PUU-XI/2013, telah mengabulkan pengujian Pasal 16 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang terkenal sebagai hak imunitas advokat.

Mahkamah Konsitusi menyatakan, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan masyarakat terhadap imunitas Advokat, salah satunya yaitu apakah seorang Advokat yang dilindungi hak Imunitas berarti kebal hukum ? jawabannya tentu tidak, seorang Advokat walaupun dilindungi oleh hak imunitas, bukan berarti ia menjadi kebal terhadap hukum yang berlaku, hak imunitas seorang Advokat masih memiliki batas – batasan yang tertentu, hak imunitas hanya berlaku pada Advokat jika dalam menjalankan tugasnya dalam membela kepentingan klien dengan beritikat baik dihadapan hukum.

Batasan yang dimaksud tersebut adalah hak imunitas Advokat akan melekat sepanjang dalam menjalankan profesinya untuk kepentingan klien dilaksanakan dengan itikat baik.

Ditulis Oleh : Risman R. Siregar, S.H, Praktisi Hukum di Kota Batam

Berikan komentar anda