Begini Pendapat Penuntut Umum Terkait Eksepsi PH Usman Cs

0
179
foto/pariadi

RASIO.CO, Batam – JPU Wahyu Octaviandi melalui Jaksa penganti Karyo So Immanuel Gort membacakan jawaban terkait esepsi PH terdakwa Usman dan Umar di Kejari Batam melalui virtual.

Dimana sebelumnya, kedua terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, dalam eksepsi salah satunya dakwaan JPU tidak cermat locus delicti berupa alamat PT.Ecogreen bukanlah di Batuampar tetapi di Kabil sehingga membingungkan.

Kedua, dakwaan tidak cermat, Dakwaan JPU tidak jelas, dimana nama Mohammad Jasa selaku Direktur Jasib Shipyard & Engineering dimunculkan dalam surat dakwaan.

Baca juga: https://www.rasio.co/nasib-siahaan-dakwaan-jpu-obscuur-libel/

Dakwaan JPU tidak lengkap, Dimana Surat dakwaan JPU merupakan opini dan tidak dapat menguraikan rangkaian perbuatan Para Terdakwa.

Surat Dakwaan JPU Prematur, Bahwa JPU mengkonstruksikan di dalam surat dakwaannya adanya perbuatan jual beli antara Para Terdakwa dengan PT. Gunung Garuda.

Namun faktanya PT. Gunung Garuda tidak pernah diperiksa selama proses penyidikan dalam prapenuntutan yang telah dinyatakan lengkap. PT. Gunung Garuda tidak pernah dipanggil, tidak pernah diambil keterangannya.

Menanggapi Esepsi tersebut JPU berpendapat lain, bahkan Jaksa penganti Karyo So Immanuel Gort dengan lantang membacakan, bahwa setelah dicermati secara seksama eksepsi PH kedua terdakwa, Penuntut umum berkeyakinan dakwaan memiliki landasan yang kuat, tepat sasaran, dan memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 143 KUHAP.

Lanjut Karyo, Penyampaian keberatan terdakwa atas dakwaan penuntut umum dan kemudian penyampaian pendapat penuntut umum  atas keberatan terdakwa , kemudian hakim mempertimbangkan keduanya lalu hakim mengambil keputusan sebagaimana diatur pasal 156 ayat (1) UU no.8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Ada tiga hal keberatan yan dapat diajukan  oleh terdakwa atau penasehat hukum yaitu, pertama Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, kedua, Dakwaan tidak dapat diterima dan Surat dakwaan harus dibatalkan. Kata Karyo menjelaskan satu persatu dari ketiga tersebut.

Selanjutya, Kata Karyo, Setelah menelaah secara seksama Seluruh eksepsi PH para terdakwa , penuntut umum menilai tidak konsisten dan sebagian besar eksepsi yang diajukan telah masuk materi pokok perkara, dimana seharusnya ditanggapi penasehat hukum saat pembuktian oleh penuntut umum.

Namun, lanjut karyo, Menjunjung tinggi hak terdakwa  dan azaz praduga tak bersalah, kami penuntut umum menaggapi dan mengoreksi beberapa eksepsi tersebut.

Dan juga penuntut umum berpendapat eksepsi terdakwa disusun secara tidak sistematis dan belum memenuhi maksut pasal 156 ayat (1) KUHAP .

Pendapat Penuntut Umum, Surat Dakwaan Tidak Cermat Bahwa surat dakwan kami penuntut umum nomor. Reg: PDM-175/Eoh.2/Batam/06/2021 uraian waktu dn tempat kejadian pidana , Penggunaan kata-kata “setidak-tidaknya” atau dapat dipersamakan  dengan kata “kita-kira” tersebut lazim diberlakukan dalam praktek peradilan di Indonesia.

Penuntut umum berpendapat penerapan penyebutan  locus delicti dan tempus delicti mesti persis dan akurat, sehingga surat dakwaan penuntut umum yelah sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Selain itu, Surat dakwaan kami juga jelas , dimana telah terurai jelas dengan merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dipadukan fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Tergambar dakwaan usai dibacakan , terdakwa menyatakan dapat mengerti dan memahami isi dari surat dakwaan tersebut.

Dan surat dakwan kami buat lengkap karena telah menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa , dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas , kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat uraian eksepsi PH terdakwa haruslah tidak diterima atau setidak-tidaknya haruslah dikesampingkan.Selain itu uraian-uraian eksepsi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menopang bangunan pengertian dalam mementahkan surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan hal-hal diatas, penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

  • Menolak Nota Keberatan Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya.
  • Menyatakan surat dakwaan kami adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat (2) KUHAP.
  • Menyatakan pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan.

 Usau mendegar jawaban JPU, Majelis hakim ketua Sri Endang Amperawati NIngsih, S.H, M.H didampingi hakim anggota Dwi Nuramanu, S.H,M.hum dan David P Sitorus, S.H, M.H. menunda sidang.Kamis(08/07). agenda pembacaan putusan sela,

Adi@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY