BPR Agra Dhana Paksa Mantan Direkturnya Bayar Hutang

90

RASIO.CO, Batam – Mantan Direktris BPR Agra Dhana Erlina dipaksa membayar hutang tak jelas senilai Rp1,2 milyar oleh Direksinya akibat mengundurkan diri di tahun 2015 lalu.

Parahnya lagi, hutang tak jelas bernilai tersebut menurut pihak Direksi BPR Agra Dhana merupakan penyelesaian hasil temuan selama Erlina menjabat Direktur, namun tampa rincian yang jelas.

Merasa bertanggung jawab dan etikad baik menyelesaikan secara kekeluargaan , Erlina melakukan pembayaran bertahap mencapai Rp920 juta tetapi pihak direktur baru justru hutang Erlina membengkak capai milyaran berdasarkan audit internal BPR Agra Dhana.

“Pihak BPR selalu melakukan pemaksaan pembayaran dan itu selalu saya turuti, namun terakhir saya dipaksa membayar lagi bunga tabungan bernilai Rp1,2 milyar yang katanya hasil audit internal, padahal yang audit BPRkan seharusnya akuntan publik,” Kata Erlina di batamcentre. Kamis(05/07).

Kata Erlina, Awalnya dirinya bekerja dari pertama BPR Agra Dhana beroperasi sebagai Manager marketing, berjalan waktu terjadi gejolak diinternal diduga adanya kredit fiktif sehingga direktur pertama terjadi pergantian.

Lalu, lanjut Erlina, ditunjuklah dirinya menjadi direktur dan dengan segala upaya serta pengalaman marketing dirinya berhasil mengaet nasabah sehingga BPR Agra Dhana berkembang pesat dan dipercaya nasabah.

Berbagai program menarik setiap tahunnya digulirkan untuk menarik nasabah dan itu persetujuan pihak komisaris dan direksi, namun ketika dirinya mengundurkan diri dengan alasan merawat orangtua sakit serta menjaga anak karena suami juga bekerja.

“Parahnya direktur baru mengatakan perbuatan saya selama menjabat tidak pernah mendapat persetujuan komisari dan direksi serta dituduh menggelapkan uang ratusan juta,”tutupnya.

Sementara itu, Penasehat Hukumnya, Manuel P. Tampubolon, Advokat dari Kantor Lawyer and Legal Consultan, mengatakan, Klienya saat ini sudah melakukan permohonan perlindungan hukum terhadap Polda Kepri terkait laporan Direksi BPR Agra Dhna ke Polresta Barelang. dengan pasal 374 jo 372 KUHPidana tentang penggelapan.

“Padahal ibu Erlina telah menyelesaikan tanggung jawabnya kepada pihak BPR Agra Dhana dengan melakukan pembayaran yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah, jauh sebelum dibuatnya Laporan Polisi terhadap perkara dimaksud,” terang Manuel.

Tidak hanya itu, klien dia juga dipaksa membayar ratusan juta rupiah hasil temuan BPR Agra Dhana yang bukan menjadi tanggung jawab Klien mereka (karena tidak ada tanda tangan Klien dia), dan itupun sudah dibayar oleh Kliennya agar masalah tersebut segera diselesaikan secara kekeluargaan.

“Bahkan dalam hitungan Erlina yang disertai bukti-bukti, sudah dibayarkan hingga mencapai Rp900an juta, padahal belum jelas nilai kerugiannya,” kata Manuel lagi.

Tapi anehnya, kata Manuel, kasus yang menjerat kliennya bukannya selesai disitu, tetapi justru perusahaan meminta kliennya untuk membayar tambahan bungan tabungan senilai Rp1,2 miliar.

“Inikan aneh, setelah sejumlah kerugian telah diselesaikan, ini muncul lagi kerugian lainnya yang angkanya sangat fantastis,” ujarnya.

Menurutnya, oleh karena tidak mampu lagi membayar Rp1,2 miliar tersebut, kliennya pada tanggal 7 Desember 2016 dipanggil ke Polresta Barelang sebagai tersangka.

“Klien kita telah bayar hingga ratusan juta. Tapi ditetapkan sebagai tersangka makanya kita minta perlindungan hukum ke Polda Kepri,” ujarnya.

Ajukan Permohonan Audit OJK

Pihaknya judah mengajukan surat permohonan audit melalui Akuntan Publik yang ditunjuk oleh OJK ke Polresta Barelang sejak tanggal 7 Desember 2016 lalu, tapi belum juga ada tanggapan. Kemudian disusul lagi surat konfirmasi atas permintaan Audit pada 6 Februari 2017, 5 Marat 2017 dan 25 April 2017, tapi tetap tidak ditanggapi.

“Empat surat terkait permintaan audit, tetapi tidak ditanggapi. Akhirnya kami mengajukan surat permohonan perlindungan hukum ke Kapolda Kepri agar kasus klien kami menjadi terang benderang,” ujarnya.

Menurutnya, permintaan audit tersebut memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menentukan berapa sebenarnya angka kerugian yang disebabkan oleh kliennya. Kedua, pembayaran yang telah dilakukan oleh kliennya dicatatkan sebagai pos pemasukan apa selama ini. “Kalau sudah ada audit OJK maka akan kelihatan semua,” pungkasnya.(red/btd/di).

Berikan komentar anda