Bule Sebut Ibnu Hajar Palsukan Dokumen Labuh Tambat BP Batam

0
580

RASIO.CO, Batam – Saksi korban Herman Alexander warga negara Norwegia merupakan Direktur PT Baruna Bahari Indonesia mengatakan dipersidangan, bahwa terdakwa Ibnu Hajar melakukan pemalsuan dokumen labuh tambat yang dikeluarkan BP Batam.

Tujuan terdakwa Ibnu Hajar melakukan tersebut, untuk memanipulasi penagihan terhadap perusahahaannya. pasalnya, perusahaan terdakwa merupakan agen jasa pengurusan dokumen labuh tambat kapal asing di Batam.

“Kontrak kerjasama dimulai tahun 2010, sedangkan dugaan penipuan tagihan pada tahun 2012 s/d tahun 2014 dan kami mengalami kerugian USD $ 258,662.08.,” Kata Alexander melalui penterjemahnya pekan lalu.

Kata, Alexander, terdakwa diduga melakukan penipuan dokumen dengan cara menscan mengunakan hanphone, namun terbongkar ketika BP Batam mengeluarkan aturan baru dengan sitem barcode.

Tujuan mengunakan barcode, agar biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap labuh tambat kapal asing di Batam murah serta efesien.

“Ternyata barcode yang di buat terdakwa palsu dan dilakukan audit teryata invoice tagihan dari perusahaan terdakwa sebagai agen memanipulasi, dimana biaya lebuh tambat mahal dari yang sesungguhnya,”ujarnya.

Diketahui, Polemik permainan labuh tambat kapal asing di pelabuhan Rempang -galang BP Batam bergulir di Pengadilan negeri Batam.Senin(20/05).

Ironisnya, Labuh tambat bagi kepal asing yang bersandar di Perairan Batam merupakan
pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Terindikasi ada permainan tingkat tinggi sehingga dugaan adanya pemalsuan bukti pembayaran nota serta faktur tehadap yang akan dibayarkan oleh PT. Baruna Bahari Indonesia oleh agen PT.Tri Sakti Lautan Mas Batam ditunjuk sebagai mitra pengurusan dokumen labuh tambat 8 kapal asing.

Dugaan adanya penipuan terjadi atas pengurusan dokumen labuh tambat kapal asing tersebut , terjadi sejak tahun 2012 s/d 2016 sehingga merugikan pihak PT.Baruna.Bahari Indonesia USD $ 258,662.08.

Terdakwa Ibnu Hajar sebagai Kepala.Cabang Batam, PT.Tri Sakti Lautan Mas Batam serta adminnya terdakwa Sarie Dwi Astuti yang diduga melakukan penipuan dengan memalsukan serta memar-up biaya.

Namun, atas bergulir kasus terdakwa dipengadilan PN Batam, Terdakwa Ibnu Hajar melalui kuasa hukumnya melakukan asepsi dan dalam esepsinya PH terdakwa menilai dakwaan jaksa tidak cermat alias kabur.

Dari sudut pandang pasal 143 Ayat(2) KUHAP, sehingga tidak terpenuhi syarat formil dan materil dan dapat batal demi hukum “bill and void”seperti tertuang dalam pasal 143 ayat(3) huruf b KUHP.

Selain itu, dalam esepsi yang dibacakan PH terdakwa dipersidangan, bahwa Jaksa dalam
dakwaannya tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi antara terdakwa Ibnu hajar dan Pelapor saksi Herman Alekxander Schult, selaku Direktur PT.Baruna Bahari Indonesia.

Bahwa JPU dalam dakwaannya hanya menyebutkan hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa Ibnu Hajar dan saksi pelapor Herman Alekxander Schult, selaku Direktur PT.Baruna Bahari Indonesia menunjuk PT.Tri Sakti Lautan Mas Batam diwakili terdakwa untuk jasa penambatan kapal dan jasa pelayanan kepelabuhan laut dengan Surat Penunjukan Keagenan (Letter Of Appotment/LOA).

Namun, JPU tidak menjelaskan kedududukan hukum pelapor PT.BBI sebagai broker atau atau sebagai owner kapal asing.

selain itu, JPU dalam dakwaannya Pelapor PT.BBI menunjuk PT.Tri Sakti Lautan Mas Batam sebagai agen berkewajiban melakukan pembayaran semua kegiatan yang dilakukan perusahaan terdakwa, namun kenapa tidak perusahaan Pelapor PT.BBI yang melakukan pembayaran akan tetapi perusahaan yang ada di Singapura yaitu Safe Haven Maritime PTE LTD, sehingga tidak jelas kedudukan hukumnya.

Selain itu, juga JPU dalam dakwaannya menyebutkan PT.BBI mendapatkan pekerjaan dari kapal asing atau owner dari luar negeri, lalu kemudian diberitahukan kepada PT.Tri Sakti lautan Mas untuk dilakukan pengurusan labuh tambat, tetapi dalam dakwaan kenapa tidak pelapor melakukan penagihan terhadap kapal asing, akan tetapi perusahaan yang ada disingapura Safe Haven Maritime PTE LTD.

Selain itu, JPU dalam dakwaannya tidak ada menyebutkan hasil audit dan tidak menguraikan pelapor PT.BBI mengalami kerugian akibat perbuatan PT.Tri Sakti Lautan Mas cabang Batam. padahal dalam dakwaan pelapor mengalami kerugian USD $ 258,662.08.

Jaksa dalam dakwaannya tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. dimana dalam dakwaan kesatu dan atau kedua berulang-ulang mengunakan kata”Mengunakan Jasa Labuh/tambat Palsu” .

JPU mendakwa dengan tindak dugaan pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana
pengelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. sehingga kasus terdakwa terkesan dipaksakan ke pengadilan.

Sementara itu Pelapor tidak memiliki Legal Standing atau Kedudukan Hukum sebagai Pelapor untuk melaporkan terdakwa atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan.

“Dakwaan JPU tidak konsisten dalam penerpaan pasal dakwaan,” ujar PH terdakwa usai
persidangan di PN Batam.

Usai mendegarkan pembacaan esepsi terdakwa, majelis hakim menunda sidang pkan depan dengan agenda mendegarkan jawaban JPU.

APRI@www.rasio.co //

LEAVE A REPLY