Bupati Sampaikan Dua Ranperda ke DPRD Karimun

0
205

RASIO.CO, Karimun – DPRD Kabupaten Karimun menggelar rapat paripurna penyampaian penjelasan Bupati Karimun terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang kinerja dan disiplin ASN dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perusahaan umum daerah bumi berazam, di ruang rapat Balai Rong Sri, Selasa (7/5).

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Karimun Muhammad Yusuf Sirat didampingi Wakil Ketua I Hazmi, Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim.

Dalam kesempatannya, Bupati Karimun menyampaikan terkait Raperda tentang kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Karimun. Sebagaimana dalam mewujudkan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Namun penyelenggaraan tata pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik oleh ASN selama ini dianggap masih kurang memenuhi prinsip, norma, efisiensi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Sementara pemenuhan kebutuhan dasar ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas menjadi kebutuhan yang amat mendesak demi tercapainya pembangunan daerah yang adil dan makmur.

Dengan disahkannya UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2019 tentang manajemen pemerintah dengan perjanjian kerja.

“Maka terjadilah perubahan terhadap sistem pengelolaan ASN sebagai unsur penyelenggara yang diharapkan dapat menjawab semua tantangan diera globalisasi ini,” jelas Rafiq.

Di samping itu, keberhasilan pembangunan daerah adalah merupakan wujud nyata dari kemampuan aparatur yang bersih dan memiliki kompetensi yang mampu mengantisipasi serta mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada di daerah.

“Karen tujuan kita untuk menciptakan ASN yang profesionalisme, kompetensi, akuntabilitas, kinerja dan kedisiplinan yang tinggi,” katanya.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan rancangan peraturan daerah terkait perusahaan umum daerah bumi berazam, bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal ini memiliki tentunya pemerintah daerah secara khusus memiliki kewenangan untuk lebih leluasa mengatur daerah sendiri. Disisi lain daerah juga dituntut untuk lebih mandiri, termasuk membiayai seluruh kegiatan sehingga pemerintah daerah harus bertanggungjawab atas pembangunan didaerah.

“Sehingga konsekuensi logis inilah yang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Karimun untuk terus menggali dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Dalam menggali itu pemerintah daerah membentuk badan usaha milik daerah tujuan agar dapat mengelola usaha-usaha yang bersifat strategis dan pelayanan publik maupun komersil,” kata Rafiq.

“Agar pengelolaan tersebut dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” tambahnya.

Selanjutnya penyampaian dari Bupati Karimun akan ditanggapi oleh setiap fraksi-fraksi. Dimana pandangan fraksi nanti akan disampaikan secara tertulis. Lalu dilakukan penyerahan dua Ranperda kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Karimun.(red/btd).

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY