Dakwaan JPU Kabur Terkait Kasus Erlina

108

RASIO.CO, Batam – Sidang kasus dugaan penggelapan dalam jabatan terdakwa Erlina senilai Rp117 juta yang dituduhkan BPR Agra Dhana kembali digelar di persidangan PN Batam.

Sidang yang dipimpin Majelis hakim ketua Mangapul Manalu didampingi hakim anggota Taufik dan Roza dengan agenda pembacaan Eksepsi Oleh PH Erlina , Manuel P Tampubolon.

Dalam pokok Eksepsi dimana dakwaan JPU terhadap Erlina diduga kabur alias ngawur karena mengunakan alat bukti hasil audit internal BPR Agra Dhana yang dibuat oleh Direktur Marketing dan Manager Marketing.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 15/3/PBI Tentang Transparansi Kondisi
Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. dan Peraturan Otoritaa Jasa Keuangan (OJK) nomor
13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Maka yang memiliki “kompetensi Absolut” untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT. Agra Dhana adalah akuntan publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada BI.

Sehingga dakwaan JPU telah mengalami Distorsi akibat terlalu lamanya proses penanganan
perkara dilakukan JPU, dan Penyedik terhadap perkara A Quo(lebih dua tahun) sehingga
mengakibatkan telalu banyaknya peristiwa hukum yang terjadi.

Selain itu, ironisnya Laporan Polisi:LP-B/473/IV/Kepri/SPKT-Polresta Barelang tahun 2016 yang asli hanya mencantumkan persangkaan Pasal 374 jo 372 KUHPidana.

“Erlina awalnya disangkankan pasal penggelapan dalam jabatan sesuai LP-B/473/IV/Kepri/SPKT-Polresta Barelang tahun 2016 , dimana dapat dibuktikan melalui surat sp.Gil/671/XI/2016/Reskrim, dimana Desember 2016 ditetapkan sebagai tersangka pasal 374 jo 372 KUHPidana,” Kata PH Terdakwa Manuel P. Tampubolon saat membacakan Eksepsi diruang sidang Pn Batam.Rabu(01/08).

Lanjut Manuel P Tampubolon, sekira tanggal 21 Maret 2018, Erlina menerima surat panggilan no:sp.Gii/105/III/2018 dan menghadiri surat panggilan tersebut sekira tanggal 27 Maret 2018 sebagai tersangka untuk diambil keterengannya lagi sesuai sesuai awal LP-B/473/IV/Kepri/SPKT-Polresta Barelang tahun 2016.

Namun, parahnya di masukkan pasal Perbankan yang tertuang dimaksut dalam Pasal 374 jo 372 KUHPidana jo pasal 49 ayat(1)huruf a,b UU RI no 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang ditanda tangani Wakasat Reskrim Polresta Barelang

“Bahwa patut diduga telah terjadi Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap Laporan Polisi nomor. LP-B/473/IV/Kepri/SPKT-Polresta Barelang tahun 2016 karena sejak awal pemeriksaan oleh penyidik terhadap Erlina sebagai tersangka tidak pernah menyebutkan serta mencantumkan UU Perbankan,” paparnya.

Berdasarkan kaidah Hukum yang baru terkait Alat Bukti Yang sah dalam putusan Mahkamah Konstitusi no.21/PUU-XII/2014, yaitu: Frasa”Bukti Permulaan”,”Bukti Permulaan yang Cukup” dan “Bukti yang Cukup”, sebagaimana dimaksut dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat(1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945.

Dan tidak mempunyai kektuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Bukti Permulaan”, “Bukti Permulaan yang Cukup” dan “BuktiYang Cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimkasut dalam pasal 184 KUHAP.

Dalam Eksepsi tersebut PH Erlina, Manuel P Tampubolon ada 6 pokok point yakni:

Pertama, Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemalsuan Suratmyang dilakukan Penyidik
nomor:LP-B/473/IV/2016/SPKT-Polresta Barelang , Tanggal 09 April 2016. yang menjadi dasar peroses Penyelidikan dan Penyidikan, serta dijadikan dasar oleh JPU untuk membuat Surat Dakwaan, maka Surat Dakwaan JPU harus dinyatakan Batal Demi Hukum.

Kedua, Berdasarakan, Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 15/3/PBI Tentang
Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Otoritaa Jasa Keuangan (OJK) nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Maka yang
memiliki “kompetensi Absolut” untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT. Agra Dhana
adalah akuntan publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada BI.

Atau terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan , dan memiliki kompetensi sesuai dengan
kompleksitas usaha pihak yang melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan.

Ketiga, Bahwa Tidak ada satupun dasar hukum yang membenarkan seorang manager marketing dan seorang direktur marketing melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

Keempat, Bahwa laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 September 2017, yang dibuat oleh Afif Alfarisi, terhadap Audit Keuangan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat oleh Beny selaku Manager Marketing dan bambang Herianto BPR Agra Dhana sebagai alat bukti harus dinyatakan Batal Demi Hukum.

Kelima, Bahwa laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan OJK 22 pada tanggal September 2017 yang dibuat Afif Alfarisi, terhadap Hasil Audit Keuagan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat Beny selaku Manager Marketing dan bambang Herianto BPR Agra Dhana sebagai alat bukti bagi JPU untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Dasar Hukum.

Keenam, Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan oleh OJK pada tanggal 22 September 2017, yang dibuat oleh Afif Alfarisi, terhadap hasil audit pada kamis 22 juli 2015 yang dibuat Beny selaku Manager Marketing dan bambang Herianto BPR Agra Dhana sebagai alat bukti dalam membuat Surat Dakwaan telah mengalami Distorsi, dan surat dakwaan JPU harus dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, kami memohon dengan segala kerendahan hati yang Mulia Majelis hakim memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan putusan pada Putusan Sela sebagai berikut:

Menerima serta mengabulkan Eksepsi terdakwa untk seluruhnya, Menyatakan bahwa Surat
Dakwaan JPU tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 143 ayat(2) huruf b KUHAP, Menyatakan Surat Dakwaan JPU batal Demi Hukum , Menyatakan Penahanan Terhadap Terdakwa adalah Tidak Sah.

Serta, Memerintahkan JPU untuk membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tahanan,
Merehabilitasi serta memulihkan Nama Baik, Harkat, Martabat, Serta kehormatan Terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada negara.

Dan Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex Aequo Et Bono).

APRI@www.rasio.co

Berikan komentar anda