DPR Setujui Delapan Cakim Mahkamah Agung

0
123
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir usai menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Foto : Jaka/Man

RASIO.CO, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin telah menyetujui lima Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim Ad Hoc.

dilansir dpr.go.id , Persetujuan tersebut diperoleh setelah Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.Senin (3/2).

“Perkenankan kami untuk meminta dan memohon persetujuan, apakah laporan Komisi III DPR RI tentang uji kelayakan terhadap lima Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung tersebut dapat kita setujui? dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohim disetujui,” ujar Azis, ketukan palu sidang mengiringi pengesahan.

Ada pun lima nama Cakim Agung yang disetujui dalam Rapat Paripurna adalah sebagai berikut; Soesilo, Dwi Soegiarto, Rahmi Mulyati, H. Busra, dan Brigjen TNI Sugeng Sutrisno. Kemudian dua Hakim Ad Hoc Tipikor yakni Agus Yunianto dan Ansori, serta Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial Sugianto.

Dalam laporannya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyampaikan, pada tanggal 13 Januari 2020, Komisi III DPR RI telah melaksanakan rapat pleno untuk membicarakan tahap uji kelayakan. Pada tanggal 20 Januari 2020, dilanjutkan pengambilan nomor urut oleh para calon dan pembuatan makalah.

Lalu pada tanggal 21 dan 22 Januari 2020, Komisi III DPR RI telah melaksanakan uji kelayakan (fit and proper test) terhadap enam orang calon hakim agung dan empat orang calon hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.

“Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, Komisi III DPR RI melaksanakan rapat pleno untuk mendengarkan pendapat pandangan dan melakukan pemungutan suara di tingkat fraksi-fraksi di Komisi 3 DPR RI guna memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan,” papar Adies.

***


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY