DPRD Sampaikan Hasil Pansus Terhadap Ranperda Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

0
85

NARASI- DPRD Kabupaten Bintan Kembali menggelar paripurna laporan Panitia Khusus mengenai hasil pembahasan rancangan peraturan Daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung dan ranperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

Penyampaian pandangan umum Praksi Amanat Hati Rakyat Tarmizi didepan anggota dewan.

Kemudian persetujuan Bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung dan racangan peraturan daerah tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing. 

Penyampaian Pandangan Fraksi Demokrat Terhadap Ranperda jadi Perda

Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo dalam pembukaanya menyampaikan harus adanya sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan pusat begitu juga teknis menyesuaikan dalam hal ini kebijakan pusat dan daerah, provinsi, kabupaten termasuk aspirasi masyarakat.

Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyampaikan tanggapan didepan para anggota dewan pada paripurna pansus dan ranperda.

“Sesuai permendagri no 027 tahun 2021 pasal 3 menyebutkan penyusunan APBD tahun 2022 dari tahapan LKPP KUA PPAS hingga penyusunan APBD dilakukan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebut Agus Wibowo, Senin (22/11/2021).

Fraksi Partai Golkar menyerahkan hasil pandandagan kepada ketua DPRD Bintam Agus Wibowo.

Beberapa saran dan masukan dari berbagai fraksi terkait ranperda penggunaan tenaga kerja asing yakni fungsi Tenaga kerja asing (TKA) merupakan peralihan kewenangan pusat tentang penetapan tenaga kerja asing di daerah.

Fraksi Perjuangan Hati Amanat Rakyat, menyerahkan hasil pandangan kepada Ketua DPRD Bintan

Dalam hal itu tujuannya untuk mengkaji tenaga kerja asing yang selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi peraturan daerah (perda), Pemerintah atau OPD hendaknya dapat menajalnkan dengan tertib, diharapkan tidak adanya prosedur yang berbelit.

Sekda Bintan Adi Prihantara dan ODP hadir dalam rapat paripurna.

Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan kedua ranperda retribusi tersebut nantinya akan disampaikan kepada menteri keuangan dan Mendagri untuk diteruskan. Ranperda RPJMD tahun 2022 berpedoman kepada kebijakan umum, APBD dan disejalankan visi dan misi 2021-2022, Peningkatan peningkatan ekonomi pasca covid-19

Sejumlah Anggota Dewan hari pada rapat paripurna penyampaian hasil pansus dan ranperda

Kemudian dalam pandangan umum Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan memaparkan tenang APBD 2022 diproyeksi sebesar Rp 1,298 triliun lebih yang bersumber dari APBD 393,27 miliar, dana perimbangan Rp460,9 miliar lebih, sedangkan belanja daerah diproyeksi sebesar Rp1, 239 Triliun lebih. Dilihat dari komposisi pendapatan dan belanja daerah diprediksi sebesar Rp 43,908 miliar lebih, sedangkan dari pembiayaan atau silpa tahun 2021 sebesar nol rupiah.

Ketua DPRD Bintan, Agus Wibowo dan Plt Bupati Bintan Ruby Kurniawan duduk diruang sidang paripurna

“Dalam pandang umum yang disampaikan tetang anggaran daerah, fraksi PKS, Nasdem dan Hanura Pemkab mengapresiasi dalam memberikan kebijakan, terimakasih juga kami sampaikan kepada fraksi partai hanura yang telah memberikan pandang,

Plt Bupati Bintan , Ruby Kurniawan , Ketua DPRD Bintan Agus Wibowo dan anggota lain memasuki ruang paripurna

Untuk meningkatkan PAD merupakan hal yang terpenting, baik retribusi daerah dan penggunaan tenaga kerja asing.

Dengan telah disetujuinya ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan PAD Bintan, pada prinsipnya kami menerima atas saran dan masukan,” jelasnya.

Foto : Jhon

Narasi : Jhon

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY