Dua Bulan Jelang Akreditasi Ulang I, RSUD RAT Gelar Survey Simulasi Akreditasi

0
62

TANJUNGPINANG — Bentuk komitmen RSUD Raja Ahmad Tabib menjalankan Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang RumahSakit, pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa, dalam upaya pningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala menimal 3 (tiga) tahun sekali.

Dimana Akreditasi rumah sakit merupakan pengakuan terhada prumah sakit yang diberikan oleh lembaga independe npenyelenggara akreditasi (KARS) , setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan (Permenkes No.12 tahun 2012 tentangAkreditasiRumahSakit).

Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib dr. Mochtar L Munawar, Sp. P menjelaskan bahwa “Melalui Sertifikat Akreditasi Nomor: KARS-SERT/822/IX/2017 tanggal 14 September 2017, RSUD Raja Ahmad Tabib telah ditetapkan sebagai RSUD terakreditasi paripurna.

Hal tersebut merupakan tahap akreditasi awal, dan saat ini kita akan melaksanakan survey simulasi sebagai persiapan untuk tahap akreditasi ulang I pada dua bulan mendatang”.
Acara survey simulasi ini di mulai dengan pemaparan direktur, dilanjutkan dengan telusur dokumen menejen, data rekam medis serta telusur ruangan dan bagian terkait yang berhubungan dengan pelayanan rumah sakit.

Untuk bidang medis, surveyor KARS menekankan pada Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien (PMKP) yang dimulai dengan identifikasi pasien dengan tepat, peningkatan keamanan obat yang perlu diawasi dengan memastikan kembali label obat, yang high alert dan obat obatan yang mirip penyebutan dan penampilannya.

Dalam hal pengurangan resiko infeksi, ditekankan untuk melakukan cuci tangan yang sesuai dengan memperhatikan pada 5 moments cuci tangan yang telah ditetapkan oleh WHO Walaupun ini bukan pertama kali dilakukan akreditasi, namun kami merasa masih memerlukan banyak sekali bimbingan dari surveyor, apalagi standar yang digunakan mengalami perubahan yang awalnya versi KARS 2012, menjadi SNARS versi 1. Perlu pembelajaran dan proses mengenali standar dan elemen baru, serta menjaga implementasi di lapangan.

Sebagai instansi pelayanan publik, akreditasi merupakan sebuah pengakuan, dan program akreditasi adalah instrumen yang valid untuk mengetahui sejauh mana pelayanan di rumah sakit tersebut memenuh istandar yang berlaku secara nasional. Dengan kata lain, akreditasi bagi rumah sakit adalah bentuk pertanggungjawaban (accountability) dan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasanya.

Dan hal ini juga sejalan dengan berbagai upaya reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas, dimana RSUD diharapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBMM). Dimana dampak akhir dari seluruh program tadi adalah bagaimana memberikan manfaat penuh bagi pelayanan kepada masyarakat, menghadirkan pemerintah dalam pelayanan kesehatan serta pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menutup kata sambutannya, Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib menyampaikan harapannnya kepada seluruh stakeholder yang ada “Kami juga mengharapkan dukungan dari stakeholder, agar dapat memberikan sumbang saran dalam pelaksanaan pelayanan, agar ke depan menjadi semakin baik

Sumber : Sub bag Informasi & Pemasaran RSUD RAT

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY