Hakim Bentak Jaksa Terkait Barang Bukti Kapal Tak Jelas

164

RASIO.CO, Batam – Majelis hakim ketua Dr.Syahlan SH,.MH sempat berang dan membentak JPU akibat barang bukti kapal tagboat TB 16 yang tidak jelas keberadaannya, namun ada dalam BAP perkara dijadikan barang bukti.

Ironisnya, kapal tagboad penarik tongkang yang dinahkodai Sudaryanto dan dijadikan barang bukti tersebut tidak diketahui oleh panitera tetapi JPU Mega tetap bersikukuh dititipkan di pulau Sambu, Batam.

“Seharusnya panitera mengetahui kapal dititipkan di sambu, ini kok malah kami tidak tahu tetapi ada di BAP barang bukti, kami minta pemilik kapal segera urus agar kapal jelas dan tidak rusak atau hilang, kan nanti yang repot pengadilan ,” kata Syahlan kesal terhadap jaksa di ruang sidang. Senin(27/08).

Selain itu, Sudaryanto mengaku bahwa dokumen kapal lainnya lengkap, hanya SPB yang tidak ada. Ia juga menjelaskan bahwa kapal tersebut dengan 11 Anak Buah Kapal (ABK) rencananya akan menarik tongkang di perairan internasional Out Port Limit (OPL), namun keburu ditangkap oleh TNI Angkatan Laut Batam di perairan Nongsa.

Sudaryanto mengatakan dirinya tahu, kalau kapal yang ia bawa tidak memiliki SPB, namun ia tidak bisa menolak karena perintah perusahaan melalui Rudi yang merupakan manajer
operasional perusahaan.

” Saya sudah 3 tahun membawa kapal Bu jaksa, saya tahu kalau tidak ada SPB , namun saya tidak bisa menolak karena perintah pak Rudi dan perusahaan.” Ujar terdakwa.

Penyampaian terdakwa tersebut semakin membuat hakim Syahlan kesal.

” Kalau seperti itu saudara disuruh masuk got atau lobang mau saja, padahal di dalamnya sangat bahaya, ” ujar hakim Syahlan.

Sementara itu, sidang kasus Sudaryanto tergolong unik, pasalnya JPU Mega tidak menghadirkan saksi penangkap dan hanya menghadirkan saksi dari pihak abk dan officer tagboad dan parahnya pekan depan langsung tuntutan terhadap terdakwa.

Dalam perkara ini, jaksa Mega terlihat tidak transparan dan terkesan menutupi sejumlah data, karena dalam Sistem Informasi Pelaporan Pengadilan (SIPP) PN Batam, dakwaan terhadap perkara tidak dilaporkan secara lengkap, diantaranya, identitas perusahaan, nama kapal tugboat, dan kronologis kejadian secara detail.

Selain itu, kasus ini juga menarik, pasalnya terdakwa Sudaryanto yang merupakan kapten kapal tidak dipenjara dan pimpinan terdakwa yang jelas-jelas mengaku yang memerintahkan terdakwa melakukan tindakan pidana, tidak dijadikan sebagai tersangka, namun hanya menjadi saksi yang terlihat santai, padahal anak buahnya tersebut terancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun penjara.

Dakwaan primer Sudaryanto dalam perkara ini dibuat secara alternatif yaitu, pasal 323 Ayat 1 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Yang berbunyi ” Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang
dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

APRI@www.rasio.co

Berikan komentar anda