Hakim Tolak Gugatan Prapid Turutlumban Toruan

0
195

RASIO.CO, Batam – Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri(PN) Batam, David P Sitorus menolak secara seluruh praperadilan Turutlumban Toruan terkait dugaan penganiayaan. Selasa(29/06) lalu.

Putusan yang dibacakan dalam.sidang dibacakan empat hari lalu.

“Mengaadili , Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan sah penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon,”

“Membebani Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Nihil,”

Majelis hakim tunggal David menimbang hasil rangkaian penyidikan kepolisian telah sesuai prosedur.

Diberitakan sebelumnya,
Sidang kasus Praperadilan yang diajukan pemohon Turut Lumbantoruan dengan termohon Polda Kepri, Cq.Polresta Barelang dan Polsek Nongsa, siding perdana digelar di PN Batam. Senin(21/06).

Sidang dipimpin hakim DAVID. P. SITORUS. S.H., M.H , dan Turut Lumbantoruan melalui dua penasehat hukumnya Panel Exaudi Silaban, S.H dan I Ketut Suwitra, S.H.

Dalam Permohonan Praperadilan terhadap Penangkapan dalam dugaan Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dipersidangan PH  I Ketut Suwitra, S.H sebagai pemohon menjelaskan tentang Tindakan, wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

Serta, Proses penetapan tersangka, Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka diduga adalah cacat yuridis.
Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil.

Dan dalam Petitumnya, Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya, Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-han/28/V/2021/ Reskrim tanggal 28 Mei 2021 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/28/V/2021/Reskrim tanggal 28 Mei 2021 tidak sah,

Menyatakan Penangkapan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak Sah.

 Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan dan atau Surat Perintah yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon.

Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon.
Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Sidang akan dilanjutkan esok harinya dengan agenda jawaban termohon dilanjutkan dengan pembuktian dimana perkara prapid selama tujuh hari kerja akan diputus.

adi@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY