HMI dan BEM Unilak Desak Penegak Hukum Usut Kasus Dugaan Korupsi Dinas Pertanian Kuansing

0
182

RASIO.CO, Pekanbaru – Mahasiswa yang tergabung Himpunan Mahasiswa Islam cabang Pekanbaru serta BEM Unilak mendesak KPK dan Kejati Riau mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Program bantuan Bibit Sawit dan Seng Bergelombang yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kuantan Singingi pada tahun 2019 lalu.

Pengusutan dugaan kasus korupsi di Dinas Pertanian Kuansing ini diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dirilis akhir Juni lalu. diduga merugikan keuangan negara dalam pengadaan bibit sawit unggul yang tidak memenuhi syarat (lahannya belum siap tanam) serta peruntukan seng bergelombang yang tidak sesuai bahkan tidak tepat sasaran.

“Ya benar, saya bertemu dengan Ketum HMI Pekanbaru Heri di sekretariat Cabang pekanbaru membahas tentang dugaan korupsi di Dinas Pertanian Kuansing terkait pengadaan bibit sawit unggul dan seng bergelombang tidak tepat sasaran yang merugikan keuangan negara Rp 2,1 miliar. Kita juga sudah baca audit BKP perwakilan Riau 2019 tersebut. Temuan ini kita sepakati akan kita tindaknlanjuti,” tegas Presiden mahasiswa Unilak, Amir Harahap. Jumat(21/08).

Ditambahkan Heri Kurnia, maraknya dugaan korupsi di Provinsi Riau memang sudah meresahkan dan menyengsarakan masyarakat Riau. Hal itu pula yang menjadi salah satu motivasi pertemuannya dengan Presiden Mahasiswa Unilak.

“Jadi dugaan korupsi ini dampak negatifnya sangat luar biasa, masyarakat Riau sengsara bahkan kita malu sebagai orang melayu pejabat kita banyak yang korupsi. Maka setelah mengkaji dugaan korupsi di Dinas Pertanian Kuangsing ini, akhirnya HMI Pekanbaru dan BEM UNILAK sepakat untuk mengambil sikap terkait dugaan korupsi tersebut,” sebut Heri Kurnia.

Dijelaskannya, tindakan yang akan dilakukan adalah melaporkan dugaan korupsi itu ke Kejati Riau dan KPK RI agar secepatnya oknum Kadis Pertanian Kuansing dan seluruh yang terlibat diperiksa dan diproses hukum ” cetus Heri.

Menurut Heri, Diduga pemberian bantuan seperti bibit kepada petani ini sering menjadi modus untuk korupsi. Pasalnya, bantuan seperti ini sering luput dari perhatian publik dan mudah dipermainkan harga dan kualitas bantuannya.

“Apalagi setelah kami telusuri ternyata sempat ada dugaan permasalahan sewaktu pelaksanaan tendernya. Demikian juga pada tahun 2017, sempat mencuat dugaan bantuan bibit palsu diberikan dinas terkait. Ini jelas keterlaluan, padahal banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut, tapi malah salah sasaran,” sesalnya.

Amir Harahap, optimis bahwa Kejati Riau maupun KPK RI akan mengusut tuntas kasus dugaan rasuah di Dinas Pertanian Kuansing itu karena data mereka lengkap dan valid.

“Ya kita optimis kasus ini pasti diproses cepat oleh Kejaksaan Tinggi Riau maupun KPK, sebab data kita kan hasil laporan audit BPK perwakilan Riau lengkap dan valid karena hasil audit BPK dapat di jadikan barang bukti. Barang tu sah secara hukum,” kata Amir.

wan@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY