Ini Penjelasan Kepala BP Kawasan Terkait Protes Soal PT MIPI

0
308
foto/jhon

RASIO.CO, Bintan – Plt Ketua BP Kawasan Bintan Saleh Umar mengatakan, kewenangan BP Bintan itu hanya sekedar memberikan pengawasan agar sesuai dengan wilayah perizinan usaha yang diberikan pihak perusahaan PT MIPI.

“Menyoal ada aturan lain terkait izin lainya itu aturanya langsung dari Pusat. Kita hanya tinggal menjalankan saja aturan yang ada itu disini,” Sebut Umar Saleh dikantornya. Kamis(06/02).

Lebih lanjut dia mengatakan, melalui kabid anggota 4 bidang pengendalian dan pengawasan, Radit Panandra, sehari sebelum Gempar menggelar aksi, BP Bintan telah melakukan pengecekan ke lokasi gudang PT MIPI yang beralamat di batu 23 Kijang dan hasilnya tidak didapati aktifitas di sana.

“Sehari sebelumnya, Rabu (5/2) kami sudah melakukan pengecekan  bersama pihak provinsi dan PTSP Bintan, kita turun kesana tidak ditemukan aktivitas,” jelas dia.

Sebelumnya Gempar Kepri juga pernah menyuarakan hal serupa di Kantor Bupati Bintan. Bahkan, pasca aksi itu beberapa himpunan mahasiswa juga melakukan aksi serupa di Kantor DPMPTSP Bintan pada (26/12) silam.

Kemudian pada (30/12/2019) himpunan mahasiswa kembali melakukan unjukrasa di kantor Pemkab Bintan terkait perizinan PT MIPI.

Bahkan, menyikapi banyaknya desakan publik, Pemkab bersama DPRD dan instansi terkait lainnya melakukan pertemuan membahas nasib PT MIPI.

Diberitakan sebelumnya, Puluhan pelajar yang tergabung dalam Gerakan Muda Terpelajar(Gempar) melakukan aksi demo di depan Kantor BPK FTZ Bintan di Batu 16 Jalan Raya Tanjung Uban, Kamis (6/2).

Aksi demo Gemper ini , menuntut Kepala BP Kawasan Bintan, Saleh Umar, segera mundur dari jabatannya, pasalnya DPP Gempar meminta kejelasan pihak BPK FTZ Bintan atas dasar dugaan mengeluarkan surat izin ekspor PT MIPI yang berlolasi di Galang Batang. Dimana Pemkab Bintan sendiri tidak mengeluarkan izin ekspor.

Jhon(cr biro bintan).

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY