Insiden Natuna, Susi Kian Geram, 51 Kapal Vietnam Ditenggelamkan

0
245

BATAM (Rasio) — Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti marah besar. Ia berjanji akan menenggelamkan kapal-kapal ilegal Vietnam yang ditangkap. Jumlahnya mencapai 51 kapal.

Susi menjelaskan prosesi penenggelaman itu dilakukan dalam waktu dekat. “Tanggal tiga saya ke Natuna, Natuna menjadi atensi kita ke depan,” kata Susi melalui twitter yang ditulis di akunnya @susipudjiastuti.

Dirinya menyebut rencana penenggelaman 51 Kapal KIA dari Vietnam ini, karena berkaitan dengan insiden penebrakan KRI Tjiptadi 381 pada 27/04/2019 oleh kapal Perikanan Vietnam.

Saat itu, KRI Tjiptadi tengah menarik kapal pencari ikan ilegal Vietnam di Laut Natuna Utara. Bahkan saat itu, Vietnam juga mengerahkan helikopter untuk ‘menghadang’ KRI, dan heli tersebut berani memasuki wilayah udara Indonesia.

Terjait insiden ini, Susi mengatakan dirinya sudah meminta Kementerian Luar Negeri memanggil duta besar Vietnam untuk Indonesia hari itu juga.

“Kemlu telah memanggil Dubes Vietnam. Tanggal empat kita akan melakukan Penenggelaman 51 Kapal KIA terbanyak dari Vietnam!” kata Susi melalui cuitannya menanggapi pertanyaan dari mantan Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban terkait kejadian menyangkut KRI Tjiptadi-381.

Sementara itu Kepala Dinas Penerangan Komando Armada I TNI AL Letnan Kolonel Agung Nugroho mengatakan ada 12 ABK kapal ikan Vietnam BD 979 yang ditangkap sebelum insiden penabarakan terjasi. Mereka tertangkap saat melaksanakan illegal fishing.

Kolonel Agung juga mengatakan akibat provokasi dari kapal dinas Vietnam dengan menabrak lambung kiri KRI Tjiptadi, terjadi kebocoran. Namun -ara ABK sudah diserahkan pihak KRI Tjiptadi-381 kepada Pihak Lanal Ranai Natuna Senin (29/04) dalam rangka penyidikan lanjutan,” ujarnya.

Viral di Medsos

Video tentang insiden ini banyak beredar di media sosial Indonesia dan juga Vietnam, termasuk oleh seorang YouTuber, Nguyen Minh Tue.

Komentar-komentar yang masuk ke akun YouTube Nguyen Minh Tue menggambarkan pandangan yang banyak diangkat di Vietnam bahwa “Angkatan Laut Indonesia memiliki kebiasaan buruk, menarik kapal ikan Vietnam dari perairan negara itu ke Indonesia dan kemudian mengenakan denda dan menangkap mereka,” kata Giang Nguyen.

“Vietnam sangat ketat dalam mengontrol internet dan media sosial termasuk YouTube, sehingga komentar-komentar seperti itu muncul dari apa yang disebut ‘panduan opini publik’ yang tugasnya antara lain menggunakan media sosial menyebarkan narasi, termasuk yang agresif melawan siapa pun yang dianggap ‘anti-Vietnam,” tambah Giang.

Dalam pengamatan BBC Vietnam, pada beberapa bulan terakhir “panduan opini publik ini” semakin banyak tersebar di media sosial termasuk pandangan “yang anti-Indonesia”.

Pendapat dari video yang diangkat di YouTube, termasuk dari Tan Nhuong Duong yang mengatakan, “Bagus Vietnam, tembak saja mereka dan hukum penyusup.”

Komentar lain datang dari akun atas nama Huong Minh yang menulis, “kapal Vietnam berada di sana untuk menyelamatkan nelayan kami.”

Sementara para pengguna media sosial yang mengomentari cuitan Menteri Susi termasuk Uni Idawati yang menulis, “Jangan kasih kendor bu,” sementara akun Dita Nurlita menulis, “Salut sama bu Susi.”

Operasi Laut
Sebelumnya, Menteri KKP Susi Pudjiastuti sempat turun langsung ke laut dalam operasi pemberantasan illegal fishing di Laut Natuna Utara Kepulauan Riau pada 15-16 April 2019.

Dalam operasi yang didukung oleh armada TNI Angkatan Laut KRI Usman Harun, Menteri Susi berhasil mendeteksi keberadaan 7 kapal perikanan asing berbendera Tiongkok yang sedang melintas di Laut Natuna Utara.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman, mengatakan selama operasi berlangsung Menteri Susi didampingi Komandan KRI Usman Harun Letkol Laut Himawan ikut langsung memantau keberadaan kapal-kapal perikanan asing yang kerap melakukan illegal fishing di perairan Laut Natuna Utara.

Selanjutnya Agus Suherman menambahkan, setelah berhasil dideteksi melalaui radar, KRI Usman Harun melakukan pengejaran terhadap ketujuh kapal pencuri ikan tersebut. Kemudian dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap 7 kapal atas nama Zhong Tai

“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiga kapal tersebut dalam pelayaran dari Tiongkok menuju Mozambiq serta seluruh alat tangkap yang dimiliki tersimpan di dalam palka serta tidak ditemukan adanya hasil tangkapan. Sehingga, dari hasil pemeriksaan tidak terdapat bukti awal untuk menduga kapal-kapal tersebut melakukan illegal fishing di perairan Indonesia,” jelas Agus Suherman.

Selama di atas KRI Usman Harun, Menteri Susi juga berkesempatan memotivasi para prajurit TNI AL yang bertugas di kapal untuk terus bekerja penuh semangat mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dia tak lupa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh awak KRI Usman Harun atas kerja kerasnya menangkap kapal-kapal perikanan ilegal di Laut Natuna Utara.

“Saya bangga atas kerja keras para petugas di laut yang gagah berani menangkap kapal asing ilegal, walaupun medan dan tantangan yang dihadapi tidak mudah,” ungkap Menteri Susi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.

Apabila ditemukan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka maka dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Namun sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan apabila ditemukan kapal perikanan asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin penangkapan ikan.

Sanksi yang dapat dikenakan yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar. (red)

LEAVE A REPLY