JPU Nilai Esepsi Erlina Masuk Pokok Perkara

37

RASIO.CO, Batam – Jaksa Penuntut Umum(JPU) penganti Syamsul menilai Esepsi Erlina melalui PHnya telah masuk pokok perkara dugaan pengelapan dalam jabatan yang didakwakan JPU sebelumnya.

Syamsul dalam pembacaan jawabannya menyampaikan, eksepsi yang disampaikan terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak berdasar dan tidak bisa diterima. Sebab, penuntut umum menilai eksepsi tersebut hanya cari-cari alasan dan juga sudah menyinggung materi pokok perkara.

“Untuk itu kami meminta agar majelis hakim menolak eksepsi terdakwa seluruhnya dan menerima surat dakwaan penuntut umum,” kata Samsul, setelah membacakan uraian jawaban atas eksepsi terdakwa.

Tak hanya itu, Samsul juga meminta agar majelis hakim menyatakan agar Erlina tetap dapat didakwa dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara: PDM-290/Euh.2/Batam/07/2018 tertanggal 10 Juli 2018. “Menyatakan terdakwa Erlina tetap berada dalam tahanan,” ujarnya.

Sementara itu, Penasehan Hukum terdakwa Manuel P Tompubolon mengatakan, terkait jawaban esepsi Erlina oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa telah masuk pokok perkara, itu merupakan hal yang sah-sah saja, namun dalam asepsi kami belum sama sekali tidak menyentuh pokok perkara.

“JPU terlihat panik dan kurang memahami perkara serta berupaya mempertahankan penangguhan penahanan sesuai jawabannya tadi dipersidangan,”ujarnya.Rabu(15/08).

Selain itu, Kami menghargai tanggapan JPU terkait asepsi Erlina, namun kami dalam kasus ini menyerahkan sepenuhnya terhadap majelis hakim yang mulia dalam putusannya nanti.

“Kami sepenuhnya percaya terhadap majelis hakim dalam kasus Erlina, apapun putusannya nanti ,”tutupnya.

Seperti diketahui, Tersangka Erlina melalui Lawyer and Legal Consultant Manuel P. Tampubolon and Partners mengajukan praperadilan kepolisian Polresta Barelang dan Kejari ke PN Batam, terkait tidak proporsional sehingga diduga terjadi Tindak Pidana Pemalsuan Surat alat bukti Laporan Polisi(LP).

Dimana dalam Laporan Polisi:LP-B/473/IV/Kepri/SPKT-Polresta Barelang tahun 2016 tersebut Erlina sebagai terlapor oleh BPR Agra Dana, yang mana dijadikan dasar melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Perkara A Quo.

Ironisnya, akibat diduga terkesan dipaksakan perkara Erlina naik terhadap kejaksaan untuk
disidangkan , ironisnya Laporan Polisi:LP-B/473/IV/Kepri/SPKT-Polresta Barelang tahun 2016 yang asli hanya mencantumkan persangkaan Pasal 374 jo 372 KUHPidana.

“Erlina awalnya disangkankan pasal penggelapan dalam jabatan sesuai LP-
B/473/IV/Kepri/SPKT-Polresta Barelang tahun 2016 , dimana dapat dibuktikan melalui surat sp.Gil/671/XI/2016/Reskrim, dimana Desember 2016 ditetapkan sebagai tersangka pasal 374 jo 372 KUHPidana,” Kata PH Terdakwa Manuel P. Tampubolon usai mendaftar perkara Prapid di PN Batam. Senin(23/07).

Anehnya, lanjut Manuel P Tampubolon, sekira tanggal 21 Maret 2018, Erlina menerima surat panggilan no:sp.Gii/105/III/2018 dan menghadiri surat panggilan tersebut sekira tanggal 27 Maret 2018 sebagai tersangka untuk diambil keterengannya lagi sesuai sesuai awal LP- B/473/IV/Kepri/SPKT-Polresta Barelang tahun 2016.

Namun, parahnya di masukkan pasal Perbankan yang tertuang dimaksut dalam Pasal 374 jo 372 KUHPidana jo pasal 49 ayat(1)huruf a,b UU RI no 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang ditanda tangani Wakasat Reskrim Polresta Barelang

“Bahwa patut diduga telah terjadi Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap Laporan Polisi
nomor. LP-B/473/IV/Kepri/SPKT-Polresta Barelang tahun 2016 karena sejak awal pemeriksaan oleh penyidik terhadap Erlina sebagai tersangka tidak pernah menyebutkan serta mencantumkan
UU Perbankan,” paparnya.

Manuel P Tampubolon mengatakan, Penetapan pasal perbankan terhadap Erlina juga diduga mengunakan hasil internal audit yang dilakukan Beni sebagai General Marketing PT. BPR Agra Dhana dan Bambang Herianto selaku Direktur Marketing.

“Padahal seharusnya memahami serta mengetetahui yang memiliki kompetensi Absolut
melakukan audit laporan keuangan berdasarkan Peraturan BI no 15/3/PBI/2013 tentang
transparansi keuangan BPR pasal 5 ayat(1) total aset Rp10 milyar, laporan keuangan wajib di audit Akuntan Publik,”ujarnya.

Kata Manuel P Tampubolon , Tentang alat bukti telah mengalami Distorsi, dimana bahwa
pemeriksaan sejak awal terhadap Erlina sudah berulang kali meminta terhadap penyidik
memperlihatkan hasil audit keuanganPT.BPR Agra Dhana yang sudah diaudit oleh Akuntan
Publik dan telah dolaporkan terhadap OJK.

Namun, Hingga dilimpahkan perkara A Quo kepada kejaksaan tetap tidak mau meperlihatkan dan secara orogan telah menetapkan Erlina sebagai tersangka dengan barang bukti hasil audit internal PT.BPR Agra Dhana yang dibuat Direktur Marketing dan Manager Marketing.

Anehnya, lanjutnya, Kurun waktu juli tahun 2015 hingga Oktober 2015 jajaran Komisaris beserta Direksi PT.BPR Agra Dhana telah memaksa Erlina untuk membayar hutang sebesar
Rp.929.853.870 dan disetor langsung kerekening BPR Agra Dhana.

“Tidak ada satupun dasar hukum yang membenarkan seorang Manager Marketing dan Direktur Marketing melakukan Audit terhadap laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat,” ujarnya lagi.

Selain itu, katanya, alat Bukti laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK) September 2017 yang dibuat Afif Alfiansi, terhadap hasil Internal Audit juni 2015 yang dibuat manager marketing dan direktur marketing PT.BPR Agra Dhana sebagai alat bukti bagi kejaksaan untuk melakukan penahanan terhadap Erlina sejak Juli 2018 tidak sah.

“Maka kami yakin alat bukti Distorsi dan jaksa seharusnya profesional dalam meneliti berkas sebelum lengkap dan untuk itu kami lakukan praperadilan di PN Batam, walaupun perkara sudah bakal disidangkan,”tutupnya.

APRI@www.rasio.co

Berikan komentar anda