Kado buruk untuk pekerja di tahun 2021?

0
184
foto/doc

Buruh pekerja akan menghadapi dinamika pada tahun 2021 mendatang. Jumlah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) diramal bakal meledak pada 2021.

Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), hal ini dilatarbelakangi kondisi ekonomi Indonesia tahun ini dan pandemi Covid-19. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pandemi Covid-19 yang terus berlangsung hingga waktu yang tidak diketahui ini akan sangat mengancam nasib buruh dan tidak bisa lepas dari bayang-bayang ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Ancaman PHK ratusan ribu sampai Desember dan kalau tidak selesai Covid-19 dan juga market terganggu jutaan buruh di 2021 akan kena PHK, itu berbahaya seperti resesi great depression, depresi ekonomi dunia dan kita mendekati resesi, dan akan terjadi PHK besar besaran,” ujar Said dalam konferensi pers di Kantor KSPI, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Dia mengatakan, pandemi Covid-19 akan mengancam industri manufaktur, di mana saat ini banyak pabrik mobil yang berhenti melakukan produksi, begitu juga dengan pabrik tekstil, garmen, sepatu sudah yang sudah mulai merumahkan karyawan.

“Dan kita minta hak-hak karyawan yang dirumahkan dibayar penuh upahnya. Pabrik elektronik sudah mulai kekurangan bahan baku begitu juga alat kesehatan,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira meminta agar stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya di ditujukan bagi para pekerja, tapi juga pada pelaku usaha secara langsung.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih akan menjadi permasalahan utama untuk kalangan buruh pekerja pada tahun 2021 mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal memprediksi akan terjadi PHK besar-besaran yang melibatkan industri manufaktur pada tahun 2021 kedepannya.Ia juga memperkirakan akan ada jutaan buruh lainnya yang terancam PHK gelombang kedua setelah tahun 2021 ini yaitu PHK besar-besaran yang akan didominasi di sektor pariwisata dan turunannya seperti hotel, restoran, dan penerbangan.

“Fase kedua di 2021, dimulai dari akhir 2020, kemudian masuk ke 2021, ledakan PHK itu akan lebih meningkat karena pariwisata belum bergerak dan PSBB juga makin ditingkatkan kan. Apalagi ada varian baru covid dari Inggris yang sudah masuk ke Singapura, Malaysia, tidak menutup kemungkinan masuk ke Indonesia itu pariwisata tetap terpukul,” lanjut dia.

KSPI tidak meyakini pernyataan pemerintah yang memastikan bakal ada peluang terciptanya lapangan kerja baru yang dihasilkan dari komitmen para investor luar negeri tahun depan.

Bukan hanya itu saja, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan tidak ada kenaikan upah minimum (UMP) 2021. Hal ini termaktub dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Namun, keputusan ini tampaknya mendapat penolakan dari buruh yang meminta untuk tetap ada kenaikan UMP pada 2021. Di saat yang bersamaan, pengusaha juga tengah kewalahan karena tertekan keuangannya akibat pandemi Covid-19.

Bahkan, jika buruh mendesak kenaikan UMP 2021, maka tak menutup kemungkinan akan terjadi PHK massal. Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP, maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi yang lebih ketat, misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan tahun depan tidak menambah karyawan baru,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, kepada Liputan6.com, Selasa (27/10/2020).

Sarman juga menekankan mengenai kondisi dunia usaha saat ini yang sudah tidak memungkinkan untuk menaikkan UMP 2021. Bisa bertahan saja, menurut dia, sudah sangat bagus.
“Kondisi dunia usaha saat ini yang sudah ngos-ngosan untuk mampu bertahan sangat tidak memungkinkan menaikkan UMP 2021. Banyak pengusaha sudah sangat terpuruk, cash flow sudah mengkhawatirkan. Jika UMP dinaikkan akan menambah beban pengusaha dan akan semakin terpuruk,” kata dia.

“Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP, maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi yang lebih ketat, misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan tahun depan tidak menambah karyawan baru,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang.

Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan UMP, maka pengusaha akan melakukan rasionalisasi yang lebih ketat, misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan tahun depan tidak menambah karyawan baru,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, kepada Liputan6.com, Selasa (27/10/2020).

Sarman juga menekankan mengenai kondisi dunia usaha saat ini yang sudah tidak memungkinkan untuk menaikkan UMP 2021. Bisa bertahan saja, menurut dia, sudah sangat bagus.

“Kondisi dunia usaha saat ini yang sudah ngos-ngosan untuk mampu bertahan sangat tidak memungkinkan menaikkan UMP 2021. Banyak pengusaha sudah sangat terpuruk, cash flow sudah mengkhawatirkan. Jika UMP dinaikkan akan menambah beban pengusaha dan akan semakin terpuruk,” kata dia.

Namun, peristiwa seperti ini sudah sering berulang kali terjadi . Sebagai pemerintah , harus mengambil kebijakan dengan baik kepada masyarakat,khususnya para buruh pekerja. Karena pemerintah dan politik di dalam suatu Negara mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai tujuan Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Oleh :Muhamad Viko Falentino Faris Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang
Prodi Administrasi Publik

referensi :

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201228134656-92-586988/jutaan-buruh-manufaktur-diprediksi-kena-phk-pada-2021https://nasional.kontan.co.id/news/diramal-bakal-terjadi-ledakan-phk-di-mana-mana-pada-2021https://www.liputan6.com/bisnis/read/4393175/bakal-ada-phk-massal-jika-ump-2021-dipaksa-naikhttps://economy.okezone.com/read/2020/07/20/320/2249184/jutaan-buruh-terancam-kena-phk-di-2021-jika-covid-19-tak-berakhir?page=2
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY