Kajari Batam Sebut Kasus Perambahan Hutan Lindung Siap Disidangkan

0
266

RASIO.CO, Batam – Penyidik Ditjen Gakkum KLHK bersama-sama dengan jaksa peneliti dari Kejaksaan Agung RI menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Batam terkait dua kasus perambahan kawasan hutan dan perusakan lingkungan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kajari Batam, Polin Octavianus Sitanggang didampingi Kasipidum Novriadi Andra, Kasi Intel Kejari Batam, Fauzi serta Supartono, Kasubdit Penyidikan, Perambahan hutan, Ditjen Gakkum KLHK, di Aula Kantor Kejari Batam, Selasa (20/10).

Kajari Batam, Polin Octavianus Sitanggang mengatakan, dua kasus perambahan kawasan hutan dan perusakan lingkungan tersebut berlokasi di Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa yang diduga dilakukan oleh PT Kayla Alam Sentosa (PT KAS) dengan barang bukti berupa lahan terbuka seluas 6,188 Ha yang dijadikan kavling perumahan.

Selanjutnya lokasi yang kedua, hutan lindung Duriangkang, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang diduga dilakukan oleh PT Alif Mulia Jaya Batam (PT AMJB) dengan barang bukti berupa lahan terbuka seluas 7,094 Ha untuk pembuatan kavling perumahan.

Giat penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Jampidum Kejagung RI kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana, Ditjen Gakkum KLHK.

“Terkait penyidikan berkas perkara kasus perambahan Kawasan hutan dan perusakan lingkungan di yang diduga dilakukan oleh PT Kayla Alam Sentosa (PT KAS) yang telah dinyatakan lengkap (P.21) pada 23 September 2020 dan yang diduga dilakukan oleh PT Alif Mulia Jaya Batam (PT AMJB) yang telah dinyatakan lengkap (P.21) pada 25 Agustus 2020,” jelas Polin.

Yazid Nurhuda selaku Direktur Penegakan Hukum Pidana menjelaskan bahwa, Kasus perambahan Kawasan hutan lindung dan perusakan lingkungan ini bermula dari pengaduan masyarakat terkait penggunaan kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai dan Hutan Lindung Duriangkang di Kota Batam secara ilegal dimana dilokasi tersebut dikavling-kavling untuk kegiatan perumahan.

Menanggapi pengaduan masyarakat tersebut, Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja bersama-sama dengan Ditjen Penegakan Hukum KLHK, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, dan BP Batam pada tahun 2019.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menegaskan bahwa, “PT. KAS dan PT. AMJB” harus dihukum dan denda seberat-beratnya dan atas perbuatannya. PT. KAS dan PT. AMJB harus bertanggungjawab penuh atas kejahatan luar biasa yang telah dilakukan karena telah sangat merugikan masyarakat dan negara. Ditambah lagi dengan lingkungan yang telah mengalami kerusakan yang cukup parah.

PT KAS dan PT. AMJB diduga telah melanggar Pasal 98 dan/atau Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman hukum penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh milyar).

Yuyun@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY