Kasus BCC Hotel: Saksi Ahli Nilai Ada Dugaan Serangkaian Tipu Muslihat

260

RASIO.CO, Batam – Saksi ahli Perdata dan Bisnis, Prof. Dr. Nindyo Pramono dalam keterangan saksinya sebagai ahli menilai berdasarkan paparan kasus terdakwa Tjipta Fujiarta oleh Majelis Hakim Ketua Tumpal Sagala dipersidangan menilai ada dugaan serangkaian tipu muslihat dalam kepemilikan saham milik korban.

“Itu jelas kok yang mulia mengacu aturan UU no 30 tahun 2004 diperbaharui UU no 2 tahun 2014 pasal 16 tentang kewenangan pejabat notaris dimana salah satunya membuat kliennya aman, bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihakyang terkait dalam perbuatan hukum,” kata Prof. Dr. Nindyo Pramono diruang sidang utama PN Batam. Jumat(24/08).

Lanjut Dia, Dalam logika sederhana tidak lazin dalam transaksi pembeli mengatur penjual, yang lazim adalah penjual mengatur pembeli , apalagi ini dalam hal jual beli saham sehingga seharusnya pejabat pembuat akte haruslah mejelaskan terlebih dahulu terhadap kliennya.

Dimana sebelum kesepakatan jual beli saham dibuat, pejebat notaris menjelaskan bahwa jika bukti kwitansi jual beli sudah sah sementara belum terjadi pembayaran maka ini resikonya?. pejabata tersebut harus menjelaskan dan jika masih dilakukan maka berbahaya,”ujarnya.

Ia mengatakan, dalam kesepakatan jual beli saham dimana berakhir pembuatan akta otentik dipejabat notaris, haruslah dihadiri oleh para pihak pemegang saham serta berlanjut membacakan kesepakatan tersebut dihadapat para pihak, namun jika salah seorang tidak hadir akta tersebut batal demi hukum atau akta dibawah tangan.

“Intinya kesepakatan jual beli saham berlanjut pembuatan akta otentik harus dihadiri para pihak, jika tidak dapat disebut penipuan,”ujarnya.

Sementara itu majelis hakim ketua Tumpal Sagal mengatakan, bahwa sebenarnya kasus terdakwa Tjipta Fujiarta tidaklah terlalu rumit jika penerbitan akte satu, namun akibat terlalu banyaknya akta otentik yang diterbitkan notaris tertentu menjadi rumit.

Sebagai pengajar di
kenotariatan dengan reputasi yang diakui di bidang hukum, kami berpesan agar menyampaikan hal kasus ini, agar pejabat pembuat akta tidak mudah menerbitkan akta otentik , berilah dulu kliennya paparan dampak hukumnya.

Sidang perkara dugaan penipuan dan penggelapan Hotel BCC Batam dengan terdakwa Tjipta Fujiarta dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. majlis hakim menolak permintaan JPU untuk kembali menghadirkan saksi ahli karena waktu yang diberikan sudah terlalu lama, dimana JPU belum juga dapat menghadirkan saksi tersebut.

Disidang sebelumnya, Majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak pelapor Conti Candra, Ernita Conti dan Aron Constantine.

Pada sidang ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung (JPU Kejakgung) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menghadirkan 3 orang saksi diantaranya saksi Wie Meng, Saksi Hasan dan saksi Sutriswi selaku orang pernah memegang saham di Hotel BCC.

Pada kesaksiannya, Wie Meng mengatakan memiliki saham di Hotel tersebut yakni PT BMS (Bangun Mega Semesta) sebanyak 84 lembar dan menjual seluruh sahamnya itu kepada Conti Candradimana pada waktu itu pada pembangunan Hotel BCC & Residence, mengalami kesulitan keuangan.

“Bangunan Hotel BCC & Residence saat itu belum selesai dan memiliki banyak utang di Bank, makanya saya menjual seluruh saham saya kepada Conti Candra” kata Wie Meng.

“Pembayaran udah dilakukan Conti Chandra, dan itu diserahkan secara bertahap, dikirim ke rekening perusahaan saya, PT. Sri Indah Mandiri. Tapi penandatanganan akte jual beli, belum ada,” tutur Wie Meng lagi.

“Enam milliar saya ambil, sesuai jumlah saham saya yang ada di PT BMS,” lanjut Wie Meng bersaksi dihadapan Majelis Hakim Tumpal Sagala, Taufik dan Yona.

Tak hanya itu, kata Wie Meng juga mengaku kalau ia pernah diundang untuk datang ke Notaris, waktu itu untuk RUPS akte Notaris 89 yaitu tentang pengalihan hak saham ke Conti Chandra di kantor PT BMS.

“Yang datang saat itu, saya, Hasan, Anli Cenggana (Notaris) dan Conti Chandra. Setelah saya tandatangani, kami pun langsung bubar,” kenang Wie Meng.

Kemudian, kata Wie Meng, dalam penandatanganan akte jual beli, akte nomor 2 RUPS tanggal 2 Desember 2011, akte 3, 4 dan 5, yang hadir, ia (Wie Meng), Hasan, Anli Cenggana (Notaris) dan Conti Chandra, terdakwa Tjipta tidak ada.

Kepada saksi Wei Meng, Hakim Tumpal Sagala juga menanyakan sebagaimana yang dimaksud dalam bunyi akte Notaris jual beli saham, akte No 2, 3, 4 dan 5, saksi telah menghadap, sedangkan terdakwa Tjipta Fudjiarta dalam faktanya, tidak datang menghadap ke Notaris.

“Saya tidak pernah menerima uang pembayaran pembelian saham dari terdakwa Tjipta Fudjiarta,” kata Wie Meng memastikan.

Hal senada juga disampaikan oleh saksi Hasan, kata dia, ketika penandatanganan akte nomor 2, 3, 4 dan 5 dilakukan, terdakwa saat itu juga tidak ada.

Saksi Hasan juga mengatakan kalau dirinya tidak mengenal terdakwa sebelumnya, dan baru mengenal disidang tersebut.

” Sebelumnya aku belum kenal, baru kali inilah aku melihat terdakwa,” kata Hasan

Sedangkan uang pembayaran yang ia terima, kata saksi Hasan, Wie Meng yang memberikan padanya.

“Saya menerima uang pembayaran saham saya dari Wie Meng,” kata Hasan.

Mendengar keterangan saksi Hasan, terdakwa Tjipta Fudjiarta lalu membantahnya dengan mengatakan kalau di saat penandatanganan akte nomor 2, 3, 4 dan 5 tersebut, ia hadir pada saat itu.

“Saya datang saat itu,” ujar terdakwa Tjipta Fudjiarta, membantah keterang saksi Hasan.

Berbeda dengan keterangan saksi Wie Meng, saat mengatakan hal yang sama, terdakwa tidak membantahnya.

Hal yang sama juga disampaikan saksi Sutriswi, Saksi Sutriswi mengatakan, ketika penandatanganan akte 2, 3, 4 dan 5 dilakukan, saat itu terdakwa tidak ada. Kesaksian Sutriswi itu pun tetap dibantah oleh terdakwa.

Setelah mendengarkan keterangan dari para saksi, sidang ini kembali diundur dan akan digelar kembali minggu depan.

Dalam perkara ini, terdakwa Tjipta Fudjiarta didakwa JPU dengan pasal berlapis di antaranya pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 266 tentang pemalsuan surat-surat terhadap akta otentik, dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara.(red/dk).

Bya@www.rasio.co

Berikan komentar anda