Kasus Dugaan Korupsi Arifin Nasir Cs Rugikan Negara 2,2 Milliar

0
232
Kasus Dugaan Korupsi Monumen bahasa Tahap II dengan Tersangka Arifin Cs

RASIO.CO, Batam -Kasus dugaan korupsi mantan Kadis Kebudayaan Kepri Arifin Nasir cs berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 september 2019 mencapai Rp2,2 milliar.

Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kepri. Senin(18/11) dalam konfrensi pers di Mapolda. dimana Subdit Tipikor Krimsus menetapkan mantan Kadis Kebudayaan Pemrov Kepri, Arifin Nasir sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK).

Sedangkan tersangka dari pihak swasta Yunus Bin Wahyudin Direktur PT. Sumber Tenaga Baru
sebagai penyedia dan M. Yazer sebagai Direktur RidaDjawari selaku pelaksana kontrak. dan kasus dugaan korupsi Monumen Bahas tahap II merupakan dana APBD 2014.

“Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil ungkap kasus tindak pidana korupsi pada Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II antara PT. Sumber Tenaga Baru dengan dinas kebudayaan provinsi kepri yang menggunakan dana APBD T.A 2014,” Kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol R. Erlangga.

Kata Kabid Humas, Hasil penyidikan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri, bahwa kasus Tindak Pidana Korupsi Monumen Bahasa Melayu Tahap II diawali pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 telah di tandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II.

“Sesuai Nomor : 010 / SP – PPK / Disbud / VI / 2017 antara tersangka inisial AN, dengan tersangka inisial Y. Adapun total harga kontrak atau nilai kontrak adalah sebesar Rp.12.585.555.000,00,” paparnya.

Lanjut dia, Kontrak kerja berlaku sejak tanggal 16 juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014. Paket pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan pembayaran bertentangan dengan perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sedangkan, Peran dari masing-masing tersangka AN mengetahui dan menyetujui pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama kepada pihak lain,dan sebagai PPK tidak melakukan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak

Sementara itu, Tersangka Y selaku penyedia barang telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada tersangka MY dengan cara meminjamkan PT.Sumber Tenaga Baru dan mendapat fee sebesar 3 % sejumlah Rp.66.634.245,-

” Namun Tersangka MY tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dimana progres pekerjaannya dibawah mutu beton K 250 (tidak sesuai dengan spek),” jelasnya.

Akibat dari perbuatan para tersangka, tambahnya, Negara telah dirugikan sebesar Rp. 2.219.634.245,00 sebagaimana tersebut dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor : SR-508/PW28/5/2019 tanggal 17 september 2019.

Tersangka dikenakan Pasal UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pembersantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak rp. 1.000.000.000 ”

Dan Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp.50.000.000.(red/r/di).

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY