Kasus Pidana Anak: LBH Mawar Saron Minta Hakim Batalkan Dakwaan JPU

Akibat Kangkangi UU Sistem Peradilan Anak

83

RASIO.CO, Batam – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Batam, penasehat hukum terdakwa RA, anak di bawah umur yang diproses dengan pidana biasa di Pengadilan Negeri (PN) Batam, meminta agar surat dakwaan jaksa penuntut umum dibatalkan majelis hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara pencurian yang dilakukan terdakwa pada tahun 2017 lalu.

Direktur LBH Mawar Saron Batam, Philipus Harapenta Sitepu menyampaikan, pihaknya menjadi penasehat hukum terdakwa RA, tanpa adanya biaya atau biasa disebut pro bono. Di mana, RA, anak di bawah umur dari keluarga kurang mampu melakukan tindakan pidana pencurian pada 31 Agustus 2017 lalu. Saat itu, RA yang lahir pada 3 Maret 2000 silam masih berumur 17 tahun atau belum kategori dewasa.

“Seperti peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Benar saja, terdakwa anak akhirnya ditangkap pada tanggal 31 Mei 2018 saat hendak menggunakan sepeda motor Honda Revo hasil curian yang dilakukan bersama rekannya AD (DPO),” tulis Philipus dalam press release yang diterima, Kamis (6/9/2018) malam.

Hal ini juga merupakan poin-poin penting yang diuraikan LBH Mawar Saron Batam dalam
eksepsi atas surat dakwaan jaksa yang dibacakan di persidangan dengan pidana biasa, bukan pidana anak.

Setelah ditangkap pada 31 Mei 2018, seketika itu pula RA ditahan oleh Polsek Nongsa. Sejak tanggal 1 Juni 2018, penahanan pun berjalan hingga akhirnya terdakwa RA dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Batam untuk dilakukan penuntutan.

“Selanjutnya terdakwa RA didakwa oleh Kejaksaan Negeri Batam dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, di mana terdakwa RA dituduh melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap satu unit sepeda motor milik korban pada 1 September 2017 di Kavling Danau Indah Punggur Blok Tulip 5 nomor 24, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam,” katanya.

Terdakwa RA adalah masyarakat miskin yang berpendidikan rendah, dihadapkan dengan
permasalahan hukum yang sedikitpun tidak dimengerti olehnya.

Namun karena ketidaktahuannya tersebut, selama proses pemeriksaan di tingkat kepolisian, RA ‘terpaksa’ diam seribu bahasa dan hanya mengiyakan saja apa yang disodorkan atau tidak disodorkan kepadanya.

Persoalan hukum ini adalah suatu hal yang asing bagi diri terdakwa RA yang sehari-hari tidak bekerja dan kalaupun ada hanyalah pekerjaan serabutan. “Sempat berputus asa, pasrah, dan siap menerima segala konsekuensi akan perbuatannya.

Setelah bertemu dengan LBH Mawar Saron Batam, terdakwa RA sepakat untuk memperjuangkan nasibnya bersama-sama demi mencari kebenaran. Sehingga LBH Mawar Saron Batam mendampingi terdakwa RA di persidangan,” jelas Philipus, lagi.

Dari awal proses hukum oleh pihak kepolisian sejak 1 Juni 2018, terdakwa RA tidak pernah
berbohong dan malah selalu berkata jujur akan perbuatan pidana yang telah dilakukannya
bersama tiga orang temannya. Bahkan terdakwa RA juga membantu pihak Kepolisian untuk mengungkapkan siapa-siapa saja pelakunya.

Terdakwa RA tersebut saat melakukan tindak pidana adalah 17 tahun 6 bulan atau belum genap 18 tahun.

Bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur tentang hukum acara khusus guna perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

“Berdasarkan UU tersebut terdakwa RA harus diajukan ke sidang anak bukan ke peradilan
dengan acara biasa sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Hal ini diatur dalam pasal 20 UU SPPA yang menyatakan, ‘Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak’. Ini yang menjadi dasar kami mengajukan eksepsi,” bebernya.

Selain itu, sambung Pholipus, terdakwa AG yang sudah mendekam dibalik jeruji besi selama 60 hari tentu sangat bertentangan dengan pasal 33 UU SPPA. Sedangkan bilamana terdakwa RA mendapatkan proses hukum yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA ini, untuk kepentingan penyidikan hanya harus ditahan paling lama 15 hari.

Kalau saja Terdakwa Anak di proses sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA tersebut, mulai dari penyidikan sampai kepada pengadilan, jumlah keseluruhan masa penahanannya pun hanya berjumlah 50 hari (vide pasal 33 sampai dengan pasal 35 UU SPPA). Sehingga masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa RA sampai saat ini berjumlah kurang lebih 96 hari.

“Seharusnya terdakwa AG tidak merasakan pahitnya kehidupan di balik jeruji besi terlalu lama,” ujarnya.

Masih kata Philipus, surat dakwaan tidak dapat diterima karena terdakwa RA tidak didampingi oleh penasihat hukum (miranda rule) selam proses penyidikan, dim ana ini juga didasari karena pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur jelas dengan menyebutkan ‘Dalam hal tersangka atau terdakwa anak disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka’.

“Oleh karena itu pelanggaran terhadap hak atas bantuan hukum berakibat pada pemeriksaan menjadi tidak sah (ilegal) atau batal demi hukum (Null and Void),” tegasnya.

Pada akhir eksepsi yang diajukan PH terdakwa RA, memohon agar kiranya majelis hakim di PN Batam yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutus dengan amar putusan:

1. Menerima Nota Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa RA atau Tim Penasihat
Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum (null and void ) atau setidak- tidaknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Memerintahkan agar mengeluarkan terdakwa AG dari Rumah Tahanan Negara.

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex
aequo et bono).

Usai pembacaan eksepsi tersebut, ketua majelis hakim Yona Lamerosa menunda sidang selama satu pekan. Sidang akan dilanjukan pada Kamis (13/9/2018) untuk mendengar tanggapan penuntut umum atas eksepsi tersebut.(red/r).

Berikan komentar anda