Kemelut Labuh Tambat, Ibnu Hajar Bicara Blak-blakan di Luar Sidang

0
306

RASIO.CO, Batam – Terdakwa Ibnu Hajar dilaporkan rekan bisnisnya Herman Alexander warga negara Norwegia hingga bergulir di Pengadilan Negeri(PN) Batam, yang didakwa melakukan dugaan penipuan tagihan terhadap perusahaan PT Baruna Bahari Indonesia.

Sehingga diduga merugikan perusahaan USD $ 258,662.08 sepanjang tahun 2012 hingga 2014. dalam sidang agenda hari ini, Kamis(20/06) , Jaksa menghadirkan saksi dari pihak saksi korban yang bekerja di perusahaan PT.BBI.

Dan keterangan saksi yang disampaikan dipersidagan yang dipimpin Majelis hakim ketua Yona Lameroza Kataren, SH didampingi dua hakim anggota serta JPU Rosmalina. dimana atas keterangan saksi tersebut terdakwa Ibnu Hajar membantah dan hanya mengaku menaikkan harga tagihan hingga 50 persen tetapi sudah diketahui Herman Alexander direktur PT.BBI.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda JPU menghadirkan dua saksi sekaligus pemeriksaan terhadap terdakwa. dan usai persidangan terdakwa menyampaikan blak-blakan bahwa perkara yang dialami bermula antara Alek dengan rekan bisninya Safe haven Maritime Pte.Ltd.

“Alek mengetahui tagihannya saya mark-up dan mengatakan kala itu tak masalah, namun ketika rekan bisnisnya kapal di singapura kecewa dan menunjuk perusahaan saya sebagai agen langsung, maka barulah dilaporkan kepolisi,”

“Dan kami awalnya merupakan rekan bisnis baik, sehingga perusahaannya ditunjuk sebagai agen kapal asing yang akan berlabuh tambat di Batam,”ujarnya di PN Batam.

Kata terdakwa Ibnu Hajar, sekitar tahun 2016 kapal LNG.Gandria mengalami Larat atau hanyut samapai lebih kurang 30 NM kearah pulau burung-pulau sumatra, nah ketika kapal hanyu saya lapor ke PT.BBI dan mencari tiga tagboat untuk menarik kapal kembali perairan Rempang Galang.

“Namun Alek tidak memberitahu kepada owner pemilik kapal dan measukkan invoice tagihan penarikan ke owner kapal(Golar Management Norwey AS) melalui Safe haven Maritime sehingga pemilik kapal kecewa karena tidak diberitahu sebelumnya bahwa kapal larat atau hanyut,” ujarnya.

Lanjut Ibnu Hajar, lalu pemilik kapal LNG Gandria berkomunikasi langsung dengan agen kapal PT.Tri Sakti Lautan Mas melalui email prihal kekecawaannya tersebut dan menunjuk langsung perusahaannya sebagai agen dan itu sekitar tahun 2017.

“Disitulah puncanya sehingga sya dilaporkan kke Ditkrimum Polda Kepri melakukan penipuan, intinya Alek tahu yang sya lakukan dari awal,”paparnya.

Dan terakhir alex dilaporkan oleh owner ke Mabes Polri dan saya dibulan juli 2017 pernah dipanggil sebagai saksi karena perizinan PT.BBI tidak lengkap dan terakhir ini sya dengan dipemberitaan 9 izin perusahaan labuh tambat dicabut dan salah satunya perusahaan Alex,”tutupnya.

Sebelumnya, Saksi korban Herman Alexander warga negara Norwegia merupakan Direktur PT Baruna Bahari Indonesia mengatakan dipersidangan, bahwa terdakwa Ibnu Hajar melakukan pemalsuan dokumen labuh tambat yang dikeluarkan BP Batam.

Tujuan terdakwa Ibnu Hajar melakukan tersebut, untuk memanipulasi penagihan terhadap perusahahaannya. pasalnya, perusahaan terdakwa merupakan agen jasa pengurusan dokumen labuh tambat kapal asing di Batam.

“Kontrak kerjasama dimulai tahun 2010, sedangkan dugaan penipuan tagihan pada tahun 2012 s/d tahun 2014 dan kami mengalami kerugian USD $ 258,662.08.,” Kata Alexander melalui penterjemahnya pekan lalu.

Kata, Alexander, terdakwa diduga melakukan penipuan dokumen dengan cara menscan mengunakan hanphone, namun terbongkar ketika BP Batam mengeluarkan aturan baru dengan sitem barcode.

Tujuan mengunakan barcode, agar biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap labuh tambat kapal asing di Batam murah serta efesien.

“Ternyata barcode yang di buat terdakwa palsu dan dilakukan audit teryata invoice tagihan dari perusahaan terdakwa sebagai agen memanipulasi, dimana biaya lebuh tambat mahal dari yang sesungguhnya,”ujarnya.

Diketahui, Polemik permainan labuh tambat kapal asing di pelabuhan Rempang -galang BP Batam bergulir di Pengadilan negeri Batam.Senin(20/05).

Ironisnya, Labuh tambat bagi kepal asing yang bersandar di Perairan Batam merupakan
pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PT. Baruna Bahari Indonesia oleh agen PT.Tri Sakti Lautan Mas Batam ditunjuk sebagai mitra pengurusan dokumen labuh tambat 8 kapal asing.

Dugaan adanya penipuan terjadi atas pengurusan dokumen labuh tambat kapal asing tersebut , terjadi sejak tahun 2012 s/d 2016 sehingga merugikan pihak PT.Baruna.Bahari Indonesia USD $ 258,662.08.

Terdakwa Ibnu Hajar sebagai Kepala.Cabang Batam, PT.Tri Sakti Lautan Mas Batam serta adminnya terdakwa Sarie Dwi Astuti yang diduga melakukan penipuan dengan memalsukan serta memar-up biaya.

Namun, atas bergulir kasus terdakwa dipengadilan PN Batam, Terdakwa Ibnu Hajar melalui kuasa hukumnya melakukan asepsi dan dalam esepsinya PH terdakwa menilai dakwaan jaksa tidak cermat alias kabur.

Dari sudut pandang pasal 143 Ayat(2) KUHAP, sehingga tidak terpenuhi syarat formil dan materil dan dapat batal demi hukum “bill and void”seperti tertuang dalam pasal 143 ayat(3) huruf b KUHP.

Selain itu, dalam esepsi yang dibacakan PH terdakwa dipersidangan, bahwa Jaksa dalam
dakwaannya tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi antara terdakwa Ibnu hajar dan Pelapor saksi Herman Alekxander Schult, selaku Direktur PT.Baruna Bahari Indonesia.

Bahwa JPU dalam dakwaannya hanya menyebutkan hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa Ibnu Hajar dan saksi pelapor Herman Alekxander Schult, selaku Direktur PT.Baruna Bahari Indonesia menunjuk PT.Tri Sakti Lautan Mas Batam diwakili terdakwa untuk jasa penambatan kapal dan jasa pelayanan kepelabuhan laut dengan Surat Penunjukan Keagenan (Letter Of Appotment/LOA).

Namun, JPU tidak menjelaskan kedududukan hukum pelapor PT.BBI sebagai broker atau atau sebagai owner kapal asing.

selain itu, JPU dalam dakwaannya Pelapor PT.BBI menunjuk PT.Tri Sakti Lautan Mas Batam sebagai agen berkewajiban melakukan pembayaran semua kegiatan yang dilakukan perusahaan terdakwa, namun kenapa tidak perusahaan Pelapor PT.BBI yang melakukan pembayaran akan tetapi perusahaan yang ada di Singapura yaitu Safe Haven Maritime PTE LTD, sehingga tidak jelas kedudukan hukumnya.

Selain itu, juga JPU dalam dakwaannya menyebutkan PT.BBI mendapatkan pekerjaan dari kapal asing atau owner dari luar negeri, lalu kemudian diberitahukan kepada PT.Tri Sakti lautan Mas untuk dilakukan pengurusan labuh tambat, tetapi dalam dakwaan kenapa tidak pelapor melakukan penagihan terhadap kapal asing, akan tetapi perusahaan yang ada disingapura Safe Haven Maritime PTE LTD.

Selain itu, JPU dalam dakwaannya tidak ada menyebutkan hasil audit dan tidak menguraikan pelapor PT.BBI mengalami kerugian akibat perbuatan PT.Tri Sakti Lautan Mas cabang Batam. padahal dalam dakwaan pelapor mengalami kerugian USD $ 258,662.08.

Jaksa dalam dakwaannya tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. dimana dalam dakwaan kesatu dan atau kedua berulang-ulang mengunakan kata”Mengunakan Jasa Labuh/tambat Palsu” .

JPU mendakwa dengan tindak dugaan pidana penipuan dan atau dugaan tindak pidana
pengelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. sehingga kasus terdakwa terkesan dipaksakan ke pengadilan.

Sementara itu Pelapor tidak memiliki Legal Standing atau Kedudukan Hukum sebagai Pelapor untuk melaporkan terdakwa atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan.

“Dakwaan JPU tidak konsisten dalam penerpaan pasal dakwaan,” ujar PH terdakwa usai
persidangan di PN Batam.

Usai mendegarkan pembacaan esepsi terdakwa, majelis hakim menunda sidang pkan depan dengan agenda mendegarkan jawaban JPU.

APRI@www.rasio.co //

LEAVE A REPLY