Kepri Bentuk Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi

35

RASIO.CO, Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau membentuk Komite Advokasi Daerah(KAD) Anti Korupsi yang diinisiasi Komisi Pemberatasan Korupsi(KPK) sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan korupsi di daerah.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kepri HTS Arif Fadillah dan Ketua Tim Koordinator Supervisi KPK RI Aliansyah Malik Nasution bersama Ketua Kadin Provinsi Kepri Ahmad Makruf Maulana turut hadir dalam pembentukan KAD Anti Korupsi Provinsi Kepri ini.

Dalam sambutannya Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menyambut baik terbentuknya KAD Anti Korupsi Provinsi Kepri ini sebagai salah satu komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku dunia usaha yang ada di Provinsi Kepri.

“Pencegahan terhadap korupsi ini disinergikan oleh semua pihak tak hanya Pemerintah namun juga pihak swasta sebagai bagian dari dunia usaha,” ujar Gubernur dikepriprov.go.id.

Sehingga dengan begitu, Pemerintah Provinsi Kepri dapat terbebas dari segala macam bentuk tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Ketua Kadin Kepri Ahmad Makruf Maulana mengatakan bahwa sebagai pihak swasta yang menaungi asosiasi pengusaha di Provinsi Kepri ini menyambut baik adanya pembentukan KAD Anti Korupsi Provinsi Kepri ini.

“Kita harapkan dengan adanya KAD Anti Korupsi Provinsi Kepri ini dapat meningkatkan komitmen bersama antara pemerintah dan pengusaha untuk dapat bersama-sama mencegah terjadinya korupsi di Provinsi Kepri,” ujar Makruf.

Apalagi Kadin,lanjut Makruf sebagai wadah pembinaan terhadap asosiasi pengusaha di Provinsi Kepri.

“Sehingga dengan ada komite ini diharapkan mendukung mencegah korupsi sinergi terkait dengan harus memiliki komitmen yang sama dalam memberantasnya korupsi.,” Ungkap Makruf.

Sementara itu, Ketua Tim Koordinator Supervisi KPK RI Aliansyah Malik Nasution mengatakan bahwa Komite Advokasi Daerah KAD Anti Korupsi ini merupakan forum yang dibentuk KPK RI untuk menjadi wadah bagi pemerintah dan asosiasi pengusaha untuk bersama-sama mencegah korupsi khususnya suap di lingkungan badan usaha.

“Apalagi tindak pidana korupsi paling besar terjadi di lingkup swasta, sehingga KAD Anti-korupsi ini diharapkan dapat menjadi upaya untuk mensosialisasikan dan pembinaan terhadap tindak pidana korupsi kepada kalangan pengusaha di Kepri,” ungkap Aliansyah Malik Nasution yang biasa dipanggil Choki ini.

Untuk itu,Choki menegaskan jangan sampai ada pihak swasta khususnya di dunia usaha yang terlibat kasus korupsi.

“Dan tak hanya pihak swasta,pihak pemerintahan juga diharapkan tidak terlibat hal yang sama,”ungkap Choki kembali.

Bya@www.rasio.co

Berikan komentar anda