Ketua PAN Lingga Dinilai Salah Tempat Melakukan Gugatan ke Bawaslu

Terkait Mantan Napi Korupsi sebagai Bacalon

51

RASIO.CO, Batam – Tanjungpinang- Ketua Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri, Widiyono Agung S menilai, gugatan pemohon yang juga selalu ketua PAN Kabupaten Lingga, Muhamad Afrizal salah tempat.

Widiyono Agung yang juga mantan Hakim Ad hoc PHI pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang periode 2006-2016 ini mengatakan, Bawaslu dalam memutuskan gugatan mantan napi korupsi yang membolehkan (Mengabulkan untuk Pemohon atau Bacalon DPRD) bertindak seperti halnya Mahkamah Agung RI.

Dalam istilah hukum, kata Widiyono, di sebut Kompetensi Absolut, yaitu Pemohon salah tempat dalam menggugat pasal 7 ayat (1) h PKPU no 20 tahun 2018, seharusnya bukan di gugat di Bawaslu, tetapi gugatan tersebut seharusnya dilakukan di Mahkamah Agung RI.

Hal inipun, kata Widiyono, diatur dalam pasal 76 ayat (1) dan (2) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan ayat (1) dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan ayat (2) Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

“Karena secara teknis pelaksanaan Pemilu oleh UU No. 7 tahun 2017 secara eklusif yang berhak mengatur adalah KPU, dan Bawaslupun mengikuti PKPU,” jelas Widiyono Agung, dalam rilisnya yang diterima mediakepri.co.id, Selas, 4 September 2018.

Widiyono mengatakan, di Kabupaten Lingga juga sedang terjadi gugatan Mantan Napi Korupsi sebagai Bacalon di Kab Lingga dan Pemohon sekaligus sebagai Ketua PAN Lingga atas nama Muhamnad Afrizal menggugat Pasal 7 ayat (1) h PKPU no. 20 tahun 2017, yang mana pada tanggal 5 September 2018 putusannya akan dibacakan Bawaslu Kabupaten Lingga.

Kasus yang sama dan ini yang BENAR menggugat pasal 7 ayat (1) h di PKPU 20 tahun 2018 yang melarang Mantan Napi Korupsi menjadi Calon DPR/DPRD digugat oleh Waode Nurhayati dan kawan-kawan di Mahkamah Agung RI dengan register no. 45P/HUM/2018 yang digugat pada tanggal 6 Juli 2018.

“Saya mendorong ke Bawaslu Kabupaten Lingga agar Putusannya Tidak Menerima Gugatan Pemohon atau Menolak Gugatan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan menunggu Putusan Mahkamah Agung RI,”ungkap Widiyono. (red/rls)

Berikan komentar anda