Komisi I DPRD Batam Akan Tinjau dan Ukur Ulang Status Lahan di RT 07 RW 04 Sambau

0
218

RASIO.CO, Batam – Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha akan meninjau dan melakukan pengukuran ulang terkait status lahan Sekolah di Kavling Sambau RT 07 RW 04 Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha saat Rapat Dengar Pendapat, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam, pada hari Jum’at (25/9).

Lahan yang diklaim PT. Capana seluas 5,8 Hektar saat ini ada sekitar 60 Meter tanah sudah berdiri Kavling Siap Bangun (KSB) dan Sekolah Tabita.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha menegaskan, tidak mungkin pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat kalau memang tidak memenuhi persyaratan.

Masyarakat sudah ada yang tinggal dan membangun perumahan disana, tidak mungkin kita biarkan, kita kedepan harus merumuskan solusi yang terbaik untuk semua.

“Saya pikir keberatan masyarakat yang sampai saat ini sudah membangun dan mendiami lokasi tersebut tidak bisa kita abaikan begitu saja dengan alasan atas nama hukum,” ungkap Utusan.

Paling tidak kedepan kami akan jadwalkan untuk memastikan lokasi tersebut. Kalau memang lokasinya benar maka nanti kita akan merumuskan dan merekomendasikan supaya BP Batam melakukan kebijakan bagaimana masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak.

“Artinya di sisi lain perusahaan harus dilindungi karena sudah membayar WTO dan disisi lain juga masyarakat tentu tidak boleh kita biarkan.
Masak mereka dari tempat penggusuran di gusur lagi,” tegas Sarumaha.

Dari hasil RDP tadi tentunya ini menjadi bermanfaat bagi kita, paling tidak kebenaran kebenaran terus kita gali. Yang paling penting nanti ketika telah terjadi pengukuran dan peninjauan maka semuanya akan menjadi jelas.

Utusan menambahkan, permasalahan ini sebenarnya sudah berlarut karena di tahun 2003 PT. Capana sudah mendapatkan izin, kemudian di tahun 2012 mereka sudah membayar WTO mestinya lokasi itu dipagar dan di pasang plang.

“Seharusnya jika mereka sudah membayar WTO, lokasi tersebut langsung dipagar dan di pasang plang tapi yang terjadi sampai berapa tahun itu dibiarkan seakan-akan lokasi itu tidak ada pemiliknya, padahal ada pemiliknya,” jelas Utusan.

Utusan menambahkan, sementara pengakuan dari pemilik lahan pak Roso sudah mengajukan kepada BP Batam untuk perizinan Kavling Siap Bangun (KSB).

“Tadi saya cek di media bahwa tidak ada lagi KSB di bulan Oktober 2016, tapi suratnya kan Maret 2016 artinya sebelum terkunci pintu maka sudah keluar surat itu. Tapi kebenaran itu tentu BP Batam yang akan menyampaikan keabsahan surat itu,” ucapnya.

Kalau sudah meninjau lokasi, sudah jelas objeknya maka sikap kami tentu kalau tidak ada kesepakatan maka kami akan mengeluarkan rekomendasi.

Sementara status lokasi ini belum jelas, kami menghimbau PT. Capana untuk menahan diri tidak melakukan aktivitas yang bisa menciptakan kegaduhan, reaksi sosial yang pada akhirnya bisa menimbulkan keresahan sehingga menjadi Batam tidak kondusif.

Mohon doanya agar ini cepat selesai dan tuntas sesuai dengan keinginan masyarakat dan keinginan perusahaan, tutup Sarumaha.

Sementara itu, Direktur PT. Capana Salim Saputra menegaskan bahwa kami investor, investor sangat dibutuhkan oleh negara, kenyamanan investor yang selalu diutamakan dan dijamin oleh hukum. Baik investor lokal maupun luar negeri tentunya dilindungi oleh undang-undang.

“Kami datang ke Batam bukan dengan tangan kosong, bukan tanpa adanya visi misi. Tujuan kami ke Batam adalah untuk memajukan kota Batam, membangun properti di Batam sama-sama kita mencari kemajuan,” ucap Salim.

Salim menegaskan, kalau di kota batam ini peraturannya tidak tegas, maka investor mungkin kapok. Saya selaku investor bukan hanya di kota Batam, saya masuk di beberapa wilayah di Indonesia.

“Kami ini bukan kriminal, kami ini bukan tukang zolim masyarakat kecil, kami adalah investor,” tegasnya.

Salim menambahkan, di Batam ada namanya BP Batam untuk mengawasi lahan, lalu kami diberikan izin kami membayar WTO dengan luas lahan 5,8 hektar. Semua sudah kami lakukan dan semuanya sudah jelas, surat-surat kami lengkap silahkan konfirmasi ke pihak BP Batam.

Pada prinsipnya simpel, yang kami minta kepastian investasi kami di batam. Kami juga kaget kok bisa lahan kami disertifikatkan ke orang lain, terlepas siapa yang benar siapa yang salah, negara kita negara hukum, ungkapnya.

Yuyun@www.raaio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY