KPN Batam Sebut Putusan Belum”Incraht” Lebih Tinggi Ketimbang Penetapan

Kasus Mantan Direktur BPR Agra Dhana Erlina

0
15496

RASIO.CO, Batam – Kasus dugaan penggelapan dalam jabatan Mantan Direktur BPR Agra Dhana Erlina yang bergulir ditingkat kasasi di Mahkamah Agung kembali menuai polemik atas ungkapan KPN Batam, bahwa Putusan Belum”Incraht” Lebih Tinggi Ketimbang Penetapan perpanjangan penahanan.

Padahal, Upaya hukum masih dilakukan terdakwa, bahkan sudah masuk kasasi di Mahkamah Agung, sehingga untuk perpanjangan penahanan terdakwa diatur dalam KUHAP , mesti harus ada, sementara penahanan terdakwa atas Erlina Itu berakhir di tanggal 27 Februari 2018.

Akibatnya, terjadi kekosongan 4 hari karena Pengadilan Tinggi Pekanbaru berbekal surat pengantar mengajukan ke MA perpanjangan penahanan terdakwa yang dikeluarkan 4 Maret 2018 sementara penahanan terdakwa atas Erlina Itu berakhir di tanggal 27 Februari 2018.

Ironisnya, Para penegak hukum mengatakan tidak ada masalah dalam kasus yang menimpa terdakwa mantan Direktur BPR Agra Dhana Erlina, bahkan dengan santainya mengatakan bisa dikompensasikan atau dikurangai dengan masa hukuman terdakwa. padahalnya terdakwa seharusnya bebas demi hukum.

Hal ini diungkapkan KPN Batam, Syahlan ketika dijumpai awak media Beritabatam.co dan Kepriaktual.com dan dikutip rasio.co, Ia mengatakan, penetapan penahanan Erlina sudah di tingkat Mahkamah Agung dan sudah menjadi ranah Mahkamah Agung. Sementara menanggapi kekosongan masa penahanan Erlina. menurut Syahlan bukanlah masalah, meski tanpa ada surat penetapan penahanan.

“Tidak menjadi masalah, karna mengacu dengan putusan dari pengadilan, yakni masa 2 tahun tahanan yang belum berakhir dijalani oleh terpidana,” ucapnya kepada wartawan, usai diperiksa oleh Bawas Mahkamah Agung, Selasa Sore (01/05/19).

Ungkapan, KPN Batam, Syahlan dalam kasus Erlina terkait perpanjangan penahanan bertolak belakang dengan pendapat Kabag Humas Ditjen PAS, Ade Kusmanto beberapa waktu lalu terhadap awak media. Ia megatakan, sesuai Surat penetapan penahanan bernomor 183/2019/S.86.TAH/PP/2019/MA terjadi kekosongan dalam masa penahanan terdakwa Erlina yang berakhir di 27 Februari 2019.

“Ada kekosongan yang seharusnya berlanjut masa penahanannya, kemudian dari tanggal 28 Februari hingga 3 Maret 2019 dan itu tahanan atas nama siapa ?,” tanya Ade di beritabatam.co.

KPN Batam, Syahlan, sempat gerah serta sedikit bernada tinggi disaat diwawancarai awak media dalam kasus Erlina dan mengucapkan apa sih istimewanya masalah Erlina? keamrin sempat disinggung masalah Pid B, Pidsuhlah, dia kan sudah terpidana?

Bahkan Syahlan mengucapkan kasus terdakwa sudah “Incraht” padahal masih tingkat kasasi dan Syahlan berdalih dalam ucapan bahwa kalau sudah diputus MA nantinya nantinya bisa dikurangkan. dan terdakwa yang sudah di vonis dari pengadilan, meskipun penetapan penahanan terdakwa tidak ada ataupun terlambat surat penetapan penahanannya

“Tetap bisa ditahan. dengan kewenangan hakim yang memutuskan berdasarkan kepentingan semua pihak, dari korban, saksi dan terdakwa dan tidak ada masalah itu y kan,” ucapnya .

Menanggapi tanggapan KPN Batam tersebut, kuasa hukum terdakwa Erlina, Manuel P Tampubolon tegas mengatakan bahwa itu merupakan perkataan “Ngawur” dan putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap itu adalah 2 hal yang berbeda dan diatur dengan mekanisme yang berbeda, sehingga tidak bisa dikatakan putusan pengadilan itu lebih tinggi dari penetapan penahanan.

“Sepanjang terdakwa itu tetap ditahan, mutlak harus ada surat penetapan penahanan dan surat penetapan perpanjangan penahanan. Dan selama putusan itu belum memiliki kekuatan hukum tetap, dan dalam kasus Erlina, putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru terdakwa masih melakukan upaya hukum kasasi sehingga tahanan terhadap Erlina saat ini mutlak harus ada penetapan perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung. Karena telah berakhirnya penahanan tertanggal 27 Februari 2019,” jelas Manuel P Tampubolon.

Tampu, menegaskan ada indikasi pelanggaran KUHAP dalam mekanisme tersebut.

“Karna itu ada celah pelanggaran ketentuan KUHAP, penindasan terhadap HAM dan melanggar ketentuan pasal 333 ayat 1 KUHPidana,” tegasnya.

Manuel mengibaratkan lebih tinggi mana Raja atau Presiden itu adalah dua hal yang berbeda.

“Sama tingkatannya, konteks yang berbeda,” ucap Manuel.

Manuel menyatakan, penetapan penahanan itu berbicara tentang kewenangan, orang yang belum tentu bersalah bisa ditahan dengan surat penetapan penahanan.

“Mereka yang ditahan masih disidangkan belum ada putusan dari pengadilan. Namun ketika orang yang sudah divonis oleh pengadilan tingkat pertama dan kedua namun masih ada tahapan kasasi artinya putusan itu belum inkracht,” jelas Manuel.

Ada Asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman-red), pungkasnya.

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan hal tersebut, Manuel menegaskan persoalan yang menimpa kliennya yang masih ditahan tanpa ada surat penetapan penahanan adalah pelanggaran HAM.

Mengenai ketentuan pehananan itu, diatur dalam pasal 20 sampai pasal 31 kuhap yang pada intinya, sesuai pasal 21 ayat 1 alasan penahanan itu karna dikhawatirkan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

“Jadi penahanan itu tidak tergantung pada putusan yang bersifat inkracht karna penahanan itu sudah dilakukan sejak mulai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaaan di persidangan. Sementara jika berbicara terkait putusan pengadilan yang belum inkracht, maka yang berlaku adalah asas praduga tak bersalah,” ungkap Manuel.

Menurutnya, penetapan penahanan kasus Erlina, tidak diterapkan prinsip Presumption Of Innocence.

“Jika ada yang mengatakan putusan pengadilan iyang belum inkracht itu lebih tinggi dari penetapan penahanan, itu ngawur,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Direktur BPR Agra Dhana Erlina Banding terkait putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam yang dalam amar putusannya memutus bersalah dengan hukuman dua tahun penjara. Selasa(27/11).

Bandingya Erlina bukanlah tidak beralasan karena juga ulah atas ngawurnya alias kaburnya dakwaan dan tuntutan JPU Batam 7 tahun penjara denda Rp10 miliar. menjerat dengan pasal perbankan merupakan khusus atau lex specialis tetapi divonis hakim pasal alternatif 374 dan 372 merupakan pidana umum.

Namun, dakwaan pertama pasal 49 ayat (1) Undan-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. karena tidak terbukti dipersidangan sehingga dikesampingkan hakim demi hukum.

Anehnya, dalam kasus ini, Bisakah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) didakwa dan dituntut juga berbarengan Pidana Umumnya?

Pasalnya, Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

APRI@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY