Larangan Menggunakan Alat Tangkap Centrang Diberlakukan

0
358

RASIO.CO, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan larangan cantrang dan 16 alat tangkap yang merusak lingkungan bakal tetap berlaku pada 2018. Larangan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 dan juga Nomor 71 Tahun 2016.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menyatakan larangan alat tangkap seharusnya dimulai sejak 2015, namun pemerintah sempat memberikan toleransi karena saat itu alat tangkap pengganti belum terdistribusi. “Larangan sudah berlaku efektif sejak 1 Januari,” kata Sjarief kepada wartawan di Kantor KKP, Kamis (11/1).

Sjarief mengungkapkan, pelarangan cantrang juga disertai dengan pendampingan kepada nelayan dan juga penggantian alat tangkap sebanyak 7.255 paket tahun 2017. Sejak 2015, secara total sudah ada pemberian paket sebanyak 9021 unit.

Selain itu, pengadaan kapal 3 hingga 10 Gross Tonnage (GT) sebanyak 755 unit pada 2017 dan penyelesaian tanggungan dari tahun 2016 sejumlah 696 unit.

KKP juga telah menyalurkan Rp 211 miliar untuk kredit perbankan fasilitasi di atas 10 GT-30 GT. Bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan berupa gillnet millenium, trammel net, bubu ikan dan rajungan, rawai, handline, dan pancing tonda. “Sudah diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujar Sjarief.

Menurutnya, jika masyarakat masih menentang aturan pemerintah bukan sebuah masalah untuk KKP. Alasannya, sebagai bagian dari demokrasi, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Tahun ini, KKP juga akan membagikan alat tangkap ramah lingkungan sebanyak 1.702 paket.

Namun, Sjarief menjelaskan jika penggunaan cantrang dihentikan setidaknya setahun, sumber daya ikan di Pantai Utara Jawa bakal meningkat pesat. Untuk menghindari konflik, KKP bakal menyediakan pemberian contoh keuntungan tidak menggunakan cantrang. “Kalau ditangkap pihak keamanan kami akan dampingi,” ujarnya.

Sementara, Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Nilanto Perbowo menjelaskan industri yang terkena dampak mesti mencoba untuk terus bertahan. Salah satunya industri surimi yang telah mengalami penghentian operasi.

Menurut Nilanto, pihak pemerintah telah berdialog dan menawarkan opsi untuk pemanfaatan sumber daya di daerah Timur. “Banyak juga bahan baku ikan berdaging putih dan besar di Laut Arafura,” kata Nilanto.

Sebelumnya, selain melarang penenggelaman kapal, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berhenti melarang penggunaan cantrang.

Menurutnya, perintah itu datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Saya bilang, jangan ada lagi kebijakan-kebijakan yang membuat nelayan tidak nyaman,” kata Luhut, Senin (8/1) lalu.

Sumber:katadata

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY