Membangun Ekonomi Digital, Bak Pilihan ”Merdeka Atau Mati”

0
124

RASIO.CO — Senafas dengan semangat perjuangan rakyat Indonesia ketika ingin terbebas dari belenggu penjajahan, maka ”Merdeka” adalah pilihan satu-satunya yang harus diwujudkan. Karena itu, sepanjang perjuangan tekad bulat harus tertanam dalam hati:”Merdeka atau Mati”. Artinya kondisi kehidupan rakyat harus diubah, dengan cara melenyapkan penjajahan dari bumi pertiwi sekalipun nyawa taruhannya.

Slogan semangat perjuangan ini, ternyata masih sangat relevan dengan kehidupan sekarang ini. Ia tidak hanya menjadi sebuah catatan sejarah kemerdekaan, namun juga menjadi pilihan (choise) bagi perekonomian masyarakat Indonesia, karena berhadapan dengan perkembangan pembangunan teknologi informasi yang berbasis jaringan internet saat ini.

Pasca kemerdekaan, kegiatan ekonomi Indonesia masih relatif dihadapkan pada dua hambatan besar, yaitu waktu yang lama dan akses yang terbatas. Namun semua itu berubah setelah hadirnya teknologi digital berbasis internet. Dengan banyaknya terobosan-terobosan dalam bidang digital membuat waktu lebih instan dan akses menjadi tidak terbatas.

Pesan tiket pesawat? sekarang tak perlu lagi datang ke gerai travel. Sudah ada tiket.com, traveloka.com, pegi-pegi.com dan lainnya. Transfer uang? tak perlu lagi antre di ATM atau di teller bank. Sudah bisa lewat Mobile Banking. Bahkan pesan makanan pun, cukup dari kursi goyang. Lewat Gojek.com dalam hitungan menit pesanan sudah di depan pintu rumah.

Demikian pula ketika ingin membeli barang dan pakaian sehari-hari. Tentu sudah tak asing berbelanja lewat shoppee atau lazada? Semua itu adalah salah satu penerapan ekonomi digital. Ya,..inovasi-inovasi yang dulu tidak terbayangkan, sekarang sudah merubah pola dan gaya hidup keseharian masyarakat Indonesia.

Bahkan ekonomi digital tidak hanya sebatas e-commerce, tetapi mencakup semua sendi-sendi kehidupan masyarakat mulai dari hal kecil sekali pun. Seperti akses transportasi, komunikasi, pertanian bahkan edukasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama.

Data yang tercatat pada Center for Strategic and International Studies (CSIS), menyatakan nilai transaksi ekonomi berbasis internet atau ekonomi digital di Indonesia diprediksi bakal mencapai US $ 100 miliar atau Rp 1.417,2 triliun di tahun 2025.

Riset tersebut, dikemukan oleh raksana teknologi asal Amerika Serikat Google dan Temasek. Industri digital di Indonesia ke depan akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara selaras dengan makin tingginya penetrasi internet di tanah air.

“Nilai transaksi ekonomi digital kita meningkat dari US$ 8 miliar pada 2015, setelah tiga tahun naik menjadi US$ 27 miliar dolar AS, dan mungkin akan menjadi terbesar di Asia tenggara pada 2025 menjadi sebesar US$ 100 miliar dolar AS,” kata Fajar Bambang Hirawan, salah seorang peniliti CSIS dalam satu kesempatan di Bursa Efek Jakarta.

Memang, hingga saat ini belum ada data pasti terkait berapa kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun kata dia, berdasarkan riset yang telah dilakukan, kontribusi ekonomi kreatif meningkat cukup tajam, dari tahun 2014 sebesar Rp 700 miliar menjadi Rp 1.102 triliun pada 2018.

Peningkatan ini, tentu saja tak terlepas dari dukungan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang membangun banyak infrastruktur untuk jaringan internet cepat. Hal itu tentu saja membuat kegiatan digital, pelan tapi pasti tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari.

Zulfadly saat memberikan materi duskusi

Peran APJII

Dalam sebuah diskusi di Palembang, belum lama ini, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memaparkan hasil survey tahun 2018, dari total 262 juta penduduk Indonesia 160,26 juta diantara nya adalah pengguna internet. Hal itu mencakup hampir separuh dari populasi penduduk Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai target digital. Bahkan APJII juga mencatat ada 400 ribu lebih komunitas penyelenggara jasa internet di Indonesia.

Hal ini menjadi bukti bhawa ekonomi digital, adalah pangsa pasar di dunia maya yang tidak bisa dihindari. Dalam bertransaksi, masyarakat tidak saja dapat melakukannya melalui website, tapi sudah beralih ke dalam genggaman dalam bentuk aplikasi di smartphone pintar.

Lantas sudah siapkah kita terjun ke dalam era ekonomi digital dengan baju pengusaha? Menurut Zulfadly Syam, Kepala Bidang Organisasi dan Pengembangan Wilayah APJII Pusat, ada beberapa alasan mengapa kita harus mengikuti perkembangan usaha digital khususnya di bidang ekonomi.

Alasan pertama adalah mengikuti arus dari perkembangan teknologi itu sendiri. Di era disrupsi kita akan dihadapkan pada pilihan yang menuntut kita untuk berubah atau punah, berinovasi atau tertinggal.

Inovasi-inovasi yang muncul telah mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan dan membuat hal-hal lama semakin tertinggal. Contoh populer belakangan ini adalah penggunaan taksi online yang membuat para supir taksi konvensional melakukan aksi demonstrasi.

Kemudian dari sisi kepemerintahan, Ekonomi Digital semakin memudahkan aparatur menganalisis dan memeriksa pergerakan uang karena tercatat rapi pada sistem komputer. Munculnya aplikasi Fintech, misalnya. Telah membuat masyarakat beralih ke pembayaran non tunai. Ini tentu saja menghemat pengeluaran Bank Indonesia dan Pemerintah dalam memproduksi uang tunai.

Selain itu, menurut Zulfadly, Lahirnya ekonomi digital tentunya dapat membantu penyerapan tenaga kerja, mendorong investasi serta mewujudkan inklusi keuangan. Perputaran uang yang semakin cepat diharapkan mampu mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi Safety (keamanan), Ekonomi Digital di sisi para pelaku usaha, penggunaan e-money dan e-banking kepada konsumen tentunya akan menghindarkan para pengusaha menerima uang palsu. Ekonomi digital juga membantu para pengusaha kecil untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi melalui platform e-commerce tanpa perlu membuka gerai.

Terakhir, perkembangan ekonomi digital menjadi sebuah keharusan dari bagian kehidupan, tidak hanya mempermudah transaksi namun juga dapat menggerakan roda perekonomian apabila kita jeli memilih peluang dan mengambil kesempatan. Manfaat besar dari gelombang ekonomi digital dapat diperoleh apabila ada komitmen serius dari berbagai pihak dan seluruh lapisan masyarakat.

APJII sendiri telah meletakan berbagai fondasi penting dalam pengembangan industri internet di Indonesia, diantaranya melalui penetapan tarif jasa internet, pembentukan Indonesia-Network Information Center (ID-NIC), pembentukan Indonesia Internet Exchange, negosiasi tarif infrastruktur jasa telekomunikasi, dan pembuatan usulan jumlah dan jenis provider Penyedia Jasa Internet (Internet Service Provider).

Zulfadly juga menjelaskan, organisasi ini mempunyai fungsi strategis dalam kancah global karena asosiasi ini telah didaulat oleh badan Internet dunia Asia Pacific Network Information Center (APNIC), untuk bertindak sebagai National Internet Registry (NIR) untuk Indonesia.

APJII menyediakan layanan alokasi dan pendaftaran internet resources (IP Address dan Autonomous System Number/ASN) dengan tujuan memungkinkan komunikasi melalui open system network protocols.

“Penomoran IP merupakan bagian dari sebuah sistem komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam komunikasi internet dunia. Apalagi, saat ini seluruh komunikasi yang bersifat tradisional atau analog, mulai beralih ke sistem IP Based,” ujar Zulfadli di hadapan pserta diskusi.

“Akibatnya, komunikasi video conference, telepon, transaksi bisnis, update informasi/berita, pelacakan lokasi, dan lain-lain kini mudah dan murah dilakukan, berkat adanya platform internet,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, APJII juga telah berperan penting dalam pengadaan interkonektivitas dan telah membangun mekanisme operasional, teknis dan administratif untuk menjamin distribusi internet resources bagi anggotanya.

Salah satu upaya untuk memfasilitasi ketersediaan internet di daerah, APJII telah membentuk jaringan interkoneksi nasional untuk digunakan oleh setiap Penyelenggara Jasa Internet yang memiliki izin beroperasi di Indonesia yakni disebut Indonesia Internet Exchange (IIX).

Melalui IIX ini pula, biaya internet menjadi murah karena data centernya ada di Indonesia, tidak seperti dulu ada di luar negeri. Bahkan, ke depan APJII punya program membangun data center lokal di setiap kabupaten, sehingga penggunaan jasa internet dapat semakin murah.

Dalam mendorong, kereatifitas masyarakat dalam berinovasi di tengah ekonomi digital, APJII juga berkontribusi dengan cara menggelar pelatihan-pelatihan bagi siswa SMK. Tak hanya itu saja, pelatihan-pelatihan yang digelar pun bersertifikasi. APJII telah menggelar pelatihan bersertifikat di 13 pengurus wilayah.

Kendala Infrastruktur

Jika ekonomi digital merupakan peluang yang harus dilaksanakan, lantas sejuahmana dukungan pemerintah? Adalah Dirjen SDPPI Kementrian Kominfo, Ismail, mengakui Indonesia memiliki tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, Indonesia bertekad untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung ekosistem ekonomi digital Indonesia.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan kondisi geografisnya yang terdiri dari banyak pulau besar dan kecil berbentuk kepulauan. ”Inilah tanntangan yang harus dihadapi,” ungkap Ismail.

Proyek Palapa Ring yang sudah terangkai dari barat hingga ke timur Indonesia

Sesungguhnya sudah banyak terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemerataan infrastruktur di seluruh Indonesia. Mega Project Palapa Ring, misalnya. Proyek yang terbagi dalam tiga fase, yakni Barat Tengah dan Timur, ini pada tahun 2020 ini akan sepenuhnya menghubungkan seluruh kota dan kabupaten di Indonesia dengan fiber optik.

Selain pembangunan infrastruktur TIK, untuk mendorong ekonomi digital, menurut Ismail, pemerintah mengambil pendekatan less regulation. “Pemerintah berupaya mendorong ekonomi digital dengan menggeser perannya, tidak hanya menjadi regulator namun juga fasilitator dan bahkan akeselerator,” tandasnya.

Kemudian dalam mengadopsi teknologi baru, saat ini Pemerintah menggunakan pendekatan bottom up oleh private sector. Sebab pendekatan top down dari pemerintah tidak terlalu efektif karena belum tentu menyelesaikan masalah di industri.

“Pendekatan bottom up oleh private sector jauh lebih mudah. Maka dari itu, fungsi pemerintah yang efisien adalah menjadi fasilitator dan akselerator bagi industri dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya. (dahri maulana)

Note: tulisan ini diikutsertakan pada Anugrah Jurnalistik Kominfo 2019

 

 

LEAVE A REPLY