MK Mulai Sidangkan Perkara Sengketa Pileg

0
86
Ketua Hakim MK, Anwar Usman (tengah) mengetuk palu saat mengesahkan bukti pihak termohon pada sidang PHPU Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/06). (F: Antara/Hafidz Mubarak)

RASIO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg), Selasa (09/07) pagi di gedung MK, Jakarta. Dari 260 perkara sengketa pileg yang masuk, hari ini MK akan mengadili sekitar 64 perkara.

Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri MK, Fajar Laksono mengatakan, ke-64 perkara yang akan diadili hari ini berasal dari lima provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Maluku Utara, Provinsi Aceh, dan Papua.
Persidangan untuk perkara PHPU legislatif ini terbagi dalam tiga ruang sidang panel.

“Masing-masing panel disidangkan oleh hakim konstitusi yang merupakan wakil dari Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR,” kata Fajar, dikutip dari Tempo.co.

Di antara perkara yang disidangkan, 11 di antaranya perkara PHPU untuk DPR-DPD-DPRD dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

“Sidang untuk sebelas perkara dari dapil Jawa Timur digelar di ruang sidang Panel I.”

Persidangan Mahkamah Konstitusi yang digelar pada Panel 1 dipimpin oleh dipimpin oleh hakim Anwar Usman, dan didampingi hakim Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

Fajar mengatakan, 11 perkara itu diajukan oleh sebelas partai politik yaitu; Perindo, Partai Golkar, PKB, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Berkarya, Partai PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PPP, dan PAN.

Sidang sengketa pileg di MK yang dilaksanakan mulai tanggal 9 Juli ini akan mengadili 260 perkara yang masuk. Ratusan perkara itu diajukan oleh 20 partai politik dan 1 non-partai.

Sidang pendahuluan akan dilakukan dengan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan tanggal 11-26 Juli dan pemeriksaan persidangan 15-30 Juli.

Rapat permusyawarahan hakim dijadwalkan berlangsung 31 Juli-5 Agustus. Hakim MK akan membacakan putusan pada 6-9 Agustus 2019, disusul penyerahan salinan putusan dan pemuatan laman pada 6-14 Agustus.

Dilansir dari rilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), berikut ini rekap jumlah perkara PHPU tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota masing-masing partai dalam sengketa Pileg 2019:

1. PKB: 17 perkara
2. Partai Gerindra: 21 perkara
3. PDI Perjuangan: 20 perkara
4. Partai Golkar: 19 perkara
5. Partai NasDem: 16 perkara
6. Partai Garuda: 9 perkara
7. Partai Berkarya: 35 perkara
8. PKS: 13 perkara
9. Partai Perindo: 11 perkara
10. PPP: 13 perkara
11. PSI: 3 perkara
12. PAN: 16 perkara
13. Partai Hanura: 14 perkara
14. Partai Demokrat: 23 perkara
15. Partai Aceh : 1 perkara
16. Partai SIRA: 1 perkara
17. Partai Daerah Aceh: 1 perkara
18. Partai Nanggroe Aceh: 1 perkara
19. PBB: 12 perkara
20. PKP Indonesia: 3 perkara
21. Pihak Lain: 1 perkara

***

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY