Nahkoda Sudung Angkut Barang Seludupan di Pelabuhan Tikus

171

RASIO.CO, Batam – Terdakwa Sudung Sitorus dan Razali duduk dibangku pesakitan akibat diduga mengangkut muatan barang seludupan elektronik dll mengunakan Kapala kayu KM.Eka Wijaya dan parahnya tidak memiliki izin berlayar.

Terkuak dipersidanga barang seludupan terdakwa angkut mengunakan kapal KM.Eka Wijaya memuat barang serta mengangkut barang tersebut melalui pelabuhan tikus Sei Lekop, Batam.

Sidang yang digelar. Kamis(15/11) dengan majelis hakim ketua Setyanto Hermawan, SH.M.Hum didampingi dua hakim anggota dan jaksa penuntut Nurhasaniati dengan anggenda pembacaan dakwaan serta pemeriksaan saksi diruang sidang utama PN.Batam.

“Kapal milik saya yang mulia dan disewa terdakwa tetapi saya tidak tahu membawa barang
seludupan dan perbulan disewa Rp30 juta,”kata Saksi Haryadi merupakan pemilik kapal KM.Eka Wijaya.

Selain itu, saksi penangkap dari tim WFQR TNI ALyang sedang melakukan patrol di sekitar
Perairan Sei Lekop pada posisi koordinat 01º 01´ 10.5204” LU – 103º 05 68.0376’ .BT dan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

“barang yang diangkut berupa barang elektronik, pakaian dllnya,”ujarnya.

Sementara itu, dalam dakwaan jaksa penunut, kedua terdakwa dijerat erbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Diketahui, pada hari jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Sudung Sitorus bersama dengan saksi Zairil, saksi Eko Fitrianto dan saksi Maruli yang merupaka anak buah kapal (ABK) KM. Eka Wijaya berangkat atau berlayar dari Rempang Galang menuju ke Tanjung Batu.

Tetapi terdakwa mengarah ke Sei Lekop terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengangkut
muatan barang campuran , muatan baru selesai di muat di Pelabuhan Tikus Sei Lekop pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018., setelah selesai memuat barang campuran kemudian berangkat pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib.

yang pada saat itu KM. 1 Putra 2 Putri dan KM. Eka Wijaya sudah mendahului KM. Doa Ibu
untuk berangkat menuju ke Tanjung Batu, tidak lama kemudian setelah KM. Eka Wijaya
berlayar.

Kemudian Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR yang sedang melakukan patrol di sekitar Perairan Sei Lekop pada posisi koordinat 01º 01´ 10.5204” LU – 103º 05 68.0376’ .BT melihat KM. Eka Wijaya membawa muatan.

Selanjutnya Patkamla Sea Rider I Lanal Batam beserta tim WFQR melakukan penghentian dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan dokumen berlayar ternyata terdakwa selaku Nahkoda/Pemimpin kapal tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar tempat KM. Eka Wijaya diberangkatkan.

Adapun Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib dimiliki oleh setiap kapal yang berlayar di
seluruh wilayah perairan Indonesia kecuali kapal perang dan/atau kapal negara/kapal
pemerintah.

Dikarenakan terdakwa selaku nahkoda kapal tersebut tidak dapat menunjukkan persyaratan mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB), selanjutnya KM. Eka Wijaya beserta terdakwa dibawa ke dermaga Pangkalan TNI AL Batam.

Bahwa dari perkerjaan terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. Eka Wijaya tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- (per trip dari saksi Rama selaku pemilik / penyewa KM. Eka Wijaya.

APRI@www.rasio.co //

Berikan komentar anda