Nurdin Basirun Resmi Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi

0
365
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengumumkan status tersangka terhadap Gubernur Kepri Nurdin Basirun di gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/07) malam.

RASIO.CO, Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sebagai tersangka, Kamis (11/07) malam. Ia menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait izin lokasi reklamasi di Kota Batam.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan NBA, Gubernur Kepulauan Riau sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di Jakarta, seperti ditayangkan stasiun televisi nasional, Kamis malam.

Selain Nurdin, dalam kasus ini KPK juga menetapkan tiga tersangka lain yakni, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan (EDS); Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri Budi Hartono (BUH), dan pihak swasta bernama Abu Bakar (ABK)

Nurdin Basirun sebagai pihak yang diduga penerima suap dan gratifikasi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun Edy dan Budi selaku pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian, Abu Bakar sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Reklamasi untuk pembangunan resort

Mengutip Detik.com, KPK menduga Nurdin menerima suap untuk memberikan izin reklamasi kepada pengusaha bernama Abu Bakar. Padahal lokasi reklamasi tersebut diketahui sebagai kawasan budi daya dan hutan lindung.

Basaria menjelaskan, awalnya Pemprov Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri untuk dibahas di rapat paripurna DPRD Kepri. Basaria menyebut keberadaan perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri

Pada Mei 2019, ABK (Abu Bakar) mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam, untuk pembangunan resor dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare. Padahal Tanjung Piayu merupakan area yang memiliki peruntukan sebagai kawasan budi daya dan hutan lindung,” kata Basaria.

Nurdin lalu memerintahkan anak buahnya, yaitu Edy Sofyan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri, membantu Abu Bakar. Dalam prosesnya, ada seorang bernama Budi Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri memberi tahu Abu Bakar untuk mengakali persoalan lokasi reklamasi.

“Untuk mengakali hal tersebut, BUH (Budi Hartono) memberi tahu ABK, supaya izinnya disetujui, ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budi daya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budi daya,” ucap Basaria.

Atas hal itu, Nurdin diduga menerima sejumlah pemberian dari Abu Bakar melalui Edy. Setidaknya ada dua kali penerimaan yang dicatat KPK, yaitu sebesar SGD 5.000 dan Rp 45 juta pada 30 Mei 2019 serta sebesar SGD 6.000 pada 10 Juli 2019.

Selain itu, Nurdin rupanya diduga menerima gratifikasi. Hal itu diketahui KPK dari temuan sejumlah uang di rumahnya dalam beberapa mata uang yang totalnya sekitar Rp 600 juta.

*****

LEAVE A REPLY