Nuryanto: Pernyataan Sikap Mahasiswa Tolak UU Omnibus Law Akan Diteruskan ke DPR RI

0
273

RASIO.CO, Batam – Puluhan Mahasiswa Kota Batam kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Batam untuk menyerahkan pernyataan sikap penolakan UU Omnibus Law kepada Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, di ruang serbaguna kantor DPRD Kota Batam, Senin (12/10).

Puluhan Mahasiswa tersebut merupakan gabungan dari Cipayung Plus Kepulauan Riau, yakni HMI, GMKI, GMNI, PMII, IMM, KAMMI, GPPPB, IYC Kepri.

Ketua Kammi, Maulana Rifai menjelaskan, Kami datang kesini hanya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat terkait pengesahan UU Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

“Kami datang kesini bukan hanya untuk ikut-ikutan demo tanpa tau tujuan. Kami hadir disini untuk membela hak rakyat tanpa diminta,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto memberikan apresiasi kepada seluruh Mahasiswa yang telah datang ke Kantor DPRD Kota Batam.

“Kami berikan apresiasi kepada adik adik Mahasiswa karena dalam menyampaikan aspirasinya terkait dengan pengesahan UU Omnibus Law yang disahkan Pemerintah Pusat berjalan denga baik dan lancar,” ujar Nuryanto.

Artinya sama dengan mahasiswa lain kehadiran mereka terkait dengan menyampaikan aspirasi yang nantinya aspirasinya akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat maupun DPR RI.

Nuryanto menjelaskan, DPRD sebagai perwakilan tentunya menerima, menyambut baik dan akan melaporkan serta meneruskan apa yang terjadi hari ini, dimana seluruh dari pada gabungan Mahasiswa telah menyampaikan aspirasinya terkait dengan pengesahan UU Omnibus Law.

“Yang intinya mereka telah menunjukkan kapasitas dan intelektualnya sesuai dengan Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, kami terima dan Insyaallah akan kami teruskan,” ungkapnya.

Karena UU ranahnya di Pemerintah Pusat artinya
apa yang terjadi hari ini kami laporkan dan kami teruskan agar menjadi pertimbangan kebijakan Pemerintah Pusat.

Nuryanto menambahkan, DPRD bukan kapasitasnya setuju atau menolak, tapi disisi lain kita juga sebagai perwakilan masyarakat. Maka dari struktural Partai kita hanya bisa melaporkan sementara dari sisi wakil rakyat kami akan meneruskan aspirasi tersebut.

“Bicara UU sesungguhnya kami di tingkat level DPRD sampai saat ini kami belum menerima tembusan maupun draf UU tersebut,” tambah Nuryanto.

Jika dalam hal ini kiranya masyarakat merasa UU ini dibilang kurang bijak atau kurang benar ada ranahnya karena negara kita negara hukum, bisa diajukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) melalui uji mekanisme Judicial, tutupnya.

Yuyun@www.rasio.cco //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY