OJK Ungkap Kasus Pidana Laporan Palsu BPR Bernilai Milyaran

110

RASIO.CO, Batam – Otoritas Jasa Keuangan mengungkap kasus Tindak Pidana Perbankan dengan modus laporan palsu yang diduga dilakukan Komisaris BPR Multi Artha Mas Sejahtera berinisial H dengan nilai Rp 6,280 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Rokhmad Sunanto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari temuan dalam proses pengawasan yang dilakukan OJK terhadap kegiatan BPR MAMS yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.

“Modus operandi yang dilakukan H sebagai Komisaris PT. BPR MAMS adalah dengan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan/atau dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening PT. BPR Multi Artha Mas Sejahtera Bekasi.” kata Rokhmad Sunanto seperti dikutip dilaman resmi OJK.Selasa(21/08).

Lanjut Dia, Sejumlah tindakan penyidikan yang telah dilakukan OJK terkait kasus ini antara lain: memeriksa 6 orang saksi termasuk pegawai PT. BPR MAMS Bekasi, 1 orang ahli dari Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia (PERBANAS) di Jakarta; memeriksa 1 orang tersangka.

Kemudian menyita barang bukti berupa dokumen kredit dan kelengkapannya dengan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bekasi; menyerahkan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum; menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Multi Artha Mas Sejahtera, yang beralamat di Revo Town (d/h Bekasi Square Shopping Center) Nomor 78, Pekayon Jaya, Kota Bekasi telah dicabut izin usahanya oleh OJK sejak 2 tahun lalu, yakni sejak tanggal 26 Agustus 2016.

Sementara itu, kasus yang diduga BPR Nakal di Batam yang dilaporkan Mantan Direktur BPR Agra Dhana Erlina kepada OJK Kepulauan Kepri terkesan lamban bahkan PH terdakwa kabarnya telah melaporkan ke OJK pusat terkait proses laporan tersebut.

Laporan Erlina bukanlah tidak beralasan, dimana kasusnya terindikasi atau diduga adanya pemeresan oleh BPR, ironisnya Erlina justri dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas laporan BPR Agra Dhana dengan salah satu barang bukti tampa hasil audit akuntan publik Absolut.

Ketika itu, Erlina didampingi Kuasa Hukum Manuel P. Tampubolon melaporkan dugaan Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan Bank BPR Agra Dhana ke Otoritas Jasa Keuangan(OJK) di Batamcentre.Jumat(06/07).

Laporan dugaan pidana perbankan yang dilakukan Bank BPR Agra Dhana terhadap Erlina ke OJK sesuai Pasal 49 Ayat(1) huruf a dan b UU RI no 10 tahun1998 bahwa kewenangan penyidikan dilakukan PPNS yang dipekerjakan di OJK.

Pantauan lapangan, korban bersama kuasa hukumnya terlihat menyambangi kantor OJK sekira pukul 10,15 WIB dan diterima salah seorang pengawainya serta berlanjut menyerahkan dokumen ke pak Risky dengan laporan tanda terima 002638.

“Benar sudah kami laporkan terkait dugaan tindak pidana perbankan yang diduga dilakukan Bank BPR Agra Dhana,” Kata Erlina didampingi kuasa hukumnya nya di kantor OJK Batam.

Peristiwa bermula korban , Dimana Kurun Waktu dari Tanggal 28 Juli 2015 hingga Tanggal 01 Oktober 2015, Pelapor Erlina selaku Mantan Direktur Bank BPR Agra Dhana telah dipaksa oleh Jajaran Komisaris beserta Direksi PT.BPR Agra Dhana untuk melakukan pembayaran ke Rekening BPR Agra Dhana yang nilainya mencapai Rp.929.853..879.

Dimana Erlina hingga saat ini telah berupaya untuk meminta kepada Jajaran Komisaris beserta Direksi BPR Agra Dhana mengenai “Pencatatan Perincian Untuk Pembayaran Apa Saja” dalam laporan keuangan BPR Agra Dhana tahun 2015 yang telah diaudit OJK. dan dana tersebut telah disetorkan Erlina ke rekening BPR Agra Dhana.

Sebelumnya, Erlina bersama PHnya sekira tanggal 26 januari 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor OJK Propinsi Kepulauan Riau. atas undangan OJK terjadi pertemuan dimana sesuai risalah rapatNomor : RR-ZS/K0.0502/2018 OTORITAS JASA KEUANGAN.

Dalam pertemuan di Kantor OJK Kepulauan Riau tersebut di atas, terungkap bahwa Jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana tidak dapat menjelaskan dalam laporan Keuangan tahun Buku 2015 yang telah dilaporkan dan diaudit oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), tentang “Pencatatan Perincian Untuk Pembayaran Apa Saja”

Uang sebesar Rp.929.853..879,yang telah diminta oleh Jajaran Komisaris beserta Direksi BPR Agra Dhana kepada Pelapor Erlina dan telah disetorkan ke Rekening PT BPR Agra Dhana.

Bahwa karena Pihak Jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana tidak dapat menjelaskan dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang telah dilaporkan dan diaudit oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), tentang ”PENCATATAN Perincian Untuk Pembayaran Apa Saja” uang sebesar Rp.929.853..879,yang telah diminta oleh Jajaran Komisaris beserta Direksi kepada Pelapor dan telah disetorkan oleh Pelapor ke Rekening BPR Agra Dhana, maka perbuatan/tindakan jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana tersebut telah mengarah kepada :

Dugaan Tindak Pidana melanggar pasal 49 ayat(1) huruf a,b UU RIno 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Sedangkan alat bukti laporan yang diserahkan erlina sebagai pelapor terhadap OJK,

A. Bukti-Bukti Penyetoran Uang Yang Telah Dilakukan Oleh erlina Ke Rekening PT BPR AGRA DHANA Dalam Kurun Waktu Tanggal 281uli 2015 hingga Tanggal 01 Oktober 2015 Sebesar Total Rp.929.853..879,(Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah),

B. RlSALAH RAPAT Nomor : RR-ZS/K0.0502/2018 OTORITAS JASA KEUANGAN Pada Hari Jumat Tanggal 26 Januari 2018, Bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Propinsi Kepulauan Riau.

APRI@www.rasio.co

Berikan komentar anda