Osman : Bangun Perekonomian Batam Melalui Industri Maritim, Pemerintah Diharap Merubah Kebijakan Sesuai Aturan

0
238

RASIO.CO, Batam – Untuk membangun perekonomian Batam yang optimal adalah dengan Industri Maritim. Pemerintah diharapkan dapat merubah kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Indonesian National Shipyard Association (INSA) Batam Osman Hasyim, kepada awak media, di Batam Centre, pada hari Rabu (23/9).

“Ingin membangun perekonomian Batam adalah dengan Industri Maritim, karena industri maritim kita sudah tersedia untuk infrastrukturnya, softwearnya dan tenaga terampil,” ujar osman.

Kalau kita berfikir untuk membangkitkan ekonomi Batam dengan mencari investor itu salah, justru yang ada ini lah yang harus kita kembangkan.

Osman menjelaskan, kita punya Shipyard seratus lebih, punya puluhan perusahaan pabrik suporting minyak dan gas, itu yang harus dijaga. Disituasi saat inilah seharusnya kita panen-panennya di industri maritim.

“Artinya shipyard, pelabuhan dan tenaga kerja terampil kita sudah ada, kita sudah punya jalur transportasi dan berdekatan dengan Singapura sehingga memesan barang atau mensuplay sesuatu bisa cepat,” ungkapnya.

Lanjutnya, dulu Batam maju karena kebijakan kita welcome, kapal-kapal kita biarkan masuk karena dari satu kapal akan mampu memberikan multiplayer efek yang banyak sekali, tersedianya lapangan pekerjaan, suplay makanan dan suplay bahan bakar.

“Satu kapal tidak melakukan kegiatan reparasi pun pendapatan paling sedikit sekitar Rp. 200 Juta itu untuk bahan bakar, makan dan gaji, belum mereka melakukan kegiatan lain-lain,” jelas Osman.

Di tahun 2016 kita ada 51 ribu kapal yang masuk ke Batam kalikan saja 200 Juta, berapa triliun satu bulan berputar di masyarakat. Itu uang yang beredar, karena itu kebutuhan primer atau kebutuhan dasar kapal.

Sementara dibandingkan sekarang kapal yang masuk tidak jelas, semua pada tertutup. Informasi yang saya dengar satu hari paling 30 sampai 40 kapal, jadi satu tahun hanya berapa ribu kapal saja yang masuk.

“Artinya dari tahun 2010 hingga 2016 ada kepercayaan orang untuk meletakkan hartanya, kapal ini kan barang mahal, sudah barang mahal pengeluarannya besar tidak seperti mobil kita parkir tidak bayar, kalau kapal disandarkan saja bayar ke negara,” ucap Osman.

Osman menambahkan, INSA sejak dulu mendorong BP Batam untuk biaya-biaya yang tidak seharusnya dipungut di pelabuhan yang bukan milik Pemerintah itu tidak boleh dipungut, karena kalau itu dipungut mahal sekali, karena mahal itulah orang tidak mau datang.

Kemudian sistemnya juga, kapal belum masuk sudah disuruh bayar, coba masuk saja dulu mau keluar baru bayar itu sama saja.

“Di dalam UU PNPB itu diperbolehkan ada 2 sistem yakni prabayar dan paska bayar, itu tidak salah menurut UU jasa kita terima dulu baru bayar, ini tidak, jasa belum diberikan sudah dibayar dulu, secara prinsip dan strategi itu kurang benar,” jelas Osman.

“Batam tidak punya sumber daya mineral, apa yang kita punya letak strategis, kalau letak strategis ini tidak kita gunakan maka rakyat kita tidak akan makmur. Bicara manufaktur pesaing kita banyak,” tegas Osman.

Sementara itu, untuk tenaga terampil dulu kita pernah mencatat hingga 380 ribu orang tenaga terampil, sepertiga penduduk Batam kerja di sini, kalau sekarang tinggal berapa saja yang bekerja.

Kita tidak minta yang spesial, memang dari dulu kami dipelabuhan pelayaran tidak ada istimewanya, namanya saja pelabuhan bebas Batam, apa yang bebas tarif nya pun lebih mahal dari Tanjung Pinang dan Priok.

Harapan kita dirubahlah sesuai aturan yang ada, kita tidak meminta merubah aturan, kita minta ikuti peraturan yang ada. Yang ada itu tidak boleh dipungut, ya jangan dipungut, jangan menambah nambah, yang jadi korban adalah rakyat dampaknya lapangan pekerjaan menjadi hilang.

Selain uang yang berputar tadi, satu kapal kalau bisa melakukan reparasi bisa meresap ratusan pekerja, kalau sudah ribuan kapal, berapa ribu orang yang bekerja, tutup Osman.

Yuyun

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY