Pemerintah Mau Blokir Ponsel Black Market

0
105
Ilustrasi ponsel blackmarket.

RASIO.CO, Jakarta – Peredaran ponsel black market atau BM masih marak dan masif di Indonesia. Pemerintah sudah menyusun rencana memblokir ponsel ilegal itu.

Rencana itu sebenarnya sudah muncul sejak pemerintah selesai memberlakukan implementasi kebijakan registrasi kartu SIM prabayar pada pertengahan tahun 2018.

Bukan hanya merugikan negara, peredaran ponsel BM juga merugikan distributor dan pengguna.

Mekanisme pemblokiran ini akan menggunakan nomor IMEI yang melekat pada setiap ponsel dan berbeda-beda. Pemerintah akan mengidentifikasi IMEI tersebut dan jika tidak terdaftar, akan dianggap sebagai ponsel ilegal dan tidak akan bisa digunakan di Indonesia

Wacana tersebut kini kembali hangat diperbincangkan. Mesin validasi IMEI yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian kabarnya akan mulai diaktifkan pada Agustus mendatang.

Lantas dengan aktifnya mesin tersebut apakah kemudian ponsel ilegal akan benar-benar tidak dapat digunakan?

Janu Suryanto, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian mengatakan, pada Agustus nanti, Kemenperin baru akan menggodok regulasi terkait proses pemblokiran tersebut.

“Payung hukum dulu, sedang dikerjakan dan rapat terus-menerus,” kata Janu dikutip dari Kompas.com, Senin (01/07).

Ia pun mengatakan bahwa saat ini Kemenperin tengah merancang regulasi dengan pihak-pihak terkait. Janu mengatakan, aturan tersebut harus dikerjakan dan diselesaikan dengan hati-hati supaya dapat diimplementasikan dengan tepat dan tidak berbalik menjadi merugikan.

“Sedang dirapatkan terus untuk detail Permennya (Peraturan Menteri), mohon bersabar. Ada grace periodnya, tentu hati-hati dalam pelaksanaannya. Aturannya mesti dikaji secara hati-hati, tidak boleh gegabah,” ungkap Janu.

Secara teknis, Janu mengungkapkan,  mekanisme pemblokiran itu perlu pemahaman lebih jauh dan secara rinci. Pasalnya ada beberapa hal rumit yang perlu dipahami, seperti penguasaan hardware, semikonduktor, hingga software.

“Tingkat pemahaman teknologinya sangat tinggi, hardware-nya saja sulit penguasaan teknologinya, semikonduktor, belum lagi software-nya,” kata Janu.

Diblokir mulai Agustus?

Kendati demikian, ketika dikonfirmasi apakah ponsel blackmarket akan diblokir sepenuhnya mulai Agustus, Janu tidak menjawab dengan nada yang pasti. Ia hanya meminta untuk menunggu regulasinya rampung terlebih dahulu.

“Bisa jadi salah pengertian nantinya, tunggu saja ya kami sedang selesaikan aturannya,” kata Janu.

Kemenperin sendiri saat ini memiliki sistem identifikasi produk ponsel ilegal bernama Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS).

Sistem tersebut akan memanfaatkan nomor International Mobile Equipment Identity atau yang lebih sering dikenal sebagai IMEI yang melekat pada setiap ponsel dan berbeda satu dengan yang lainnya.

Proses pemblokiran ponsel ilegal tersebut setidaknya akan melibatkan tiga pihak, yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Ketiga kementerian tersebut memiliki peran masing-masing dalam pemblokiran.

Kementerian Perindustrian memiliki sistem validasi IMEI yang dapat mengecek apakah ponsel tersebut ilegal atau tidak.

Sementara Kementerian Kominfo nanti akan meminta operator seluler untuk memblokir jaringan yang digunakan oleh ponsel yang teridentifikasi ilegal, kemudian Kemendag akan mengawasi proses perdagangan ponsel tersebut.

***

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY