Pengesahan RUU Daerah Kepulauan Jadi UU untuk Majukan Wilayah Maritim

19

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepri Nurdin Basirun berharap Rancangan Undang- undang Daerah Kepulauan segera disahkan menjadi UU. Pengesahan itu dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan masyarakat serta memajukan wilayah Maritim.

Beberapa waktu lalu, Agar pengesahan tersebut dipercepat, BKS Provinsi Kepulauan melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah di ruang rapat Komisi II, Jakarta, Jumat (10/8) petang. Ke delapan provinsi itu adaah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Maluku Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Selain itu, Nurdin yang juga Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, du Tanjungpinang, Senin, berharap RUU Provinsi Kepulauan segera disahkan DPR RI sehingga dapat dipergunakan.

“Tentu harapan kami UU ini memberi warga baru untuk mempercepat pembangunan di wilayah maritim. Ini akan berbanding lurus dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurdin dikutip di kepriprov.go.id.

Menurut dia, UU ini tidak hanya mengatur pembangunan, melainkan juga pola penghitungan dana dari pusat ke provinsi serta kabupaten dan kota. Selama ini, penghitungan dana transfer dari pusat ke daerah sangat dipengaruhi luas daratan dan lautan. Dengan adanya UU Provinsi Kepulauan ini, maka penghitungan seharusnya dipengaruhi luas lautan.

“Kami memberi apresiasi atas komitmen DPR untuk membahas dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan pada tahun ini juga. Itu tergambar dari terbentuknya Pansus,” ujarnya.

Gubernur Nurdin mengemukakan dbahwa dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan
dengan gubernur provinsi kepulauan seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Pertemuan ini penting untuk melahirkan kesepakatan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR.

APRI@www.rasio.co //

Berikan komentar anda