Perang Spanduk Terkait Ex-officio Batam

0
237

RASIO.CO, Batam – Polemik Wali Kota Batam menjadi Ex Officio Kepala BP Batam terus bergulir. Sejumlah pihak pun sudah mengungkapkan alasan penolakannya. Namun demikian, dari sisi Wali Kota Batam juga menyatakan bahwa mereka sanggup dan bisa.

Ironisnya, Ribuan pengawai BP Batam justru malah sebaliknya dengan tegas menolak Walikota Batam Rudi jabat Ex-officio bahkan melakukan tanda tangan dispanduk”Save !!! BP Batam Tolak Ex-officio”

Namun penolakan mendapat tanggapan dari masyarakat mendukung ex-officio menebarkan spanduk”Kami Mendukung Penuh Walikota Batam, Sebagai Ex-officio Kepala BP Batam, Lantik Segera !!!. dimana spanduk dukung dan tolak bertebaran ditempat strategis, pelabuhan maupun sepuran Engku Putri.

Sementara itu, menurut Presiden Berlian, Ahmad Rosano, jabatan ex-officio yang wacana akan dijabat walikota batam, Muhammad Rudi, dapat melanggar tiga UU sekaligus, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda Pasal 76 ayat 1 huruf c dan huruf f, junto pasal 360 ayat 1 dan ayat 4, UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dan UU Nomor 53 Tahun 1999 pasal 21.

“Dan perpotensi jadi pintu masuk KPK dan diduga catatan beliau sudah ada,” Kata Rosana beberapa waktu lalu.Jumat(10/05).

Rosano menjelaskan, Kepala BP Batam adalah Pejabat Lain yang di tetapkan oleh UU, sehinga tidak harmonis dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda psl 76 ayat (1) huruf (h), yang melarang Wali Kota Rangkap Jabatan.

Selain itu, Wali Kota Batam adalah Anggota Dewan Kawasan Batam, karena jabatannya maka turut sebagai Regulator di Dewan Kawasan, maka tidak boleh sekaligus Operator, karena BP Batam adalah Operator, itu namanya tumpang tindih, tidak sesuai dengan Azas-Azas Umum Pelaksanaan Pemerintahan yang baik (AUPB).”.

“Jika Wali Kota Batam, memimpin BP Batam secara Ex- Officio, pengelolaan anggaran APBN dan APBD potensial konfilk kepentingan, dan tidak Harmonis dan tidak Selaras dengan 4 (empat) UU, yaitu; UU 23/2014 pasal. 360 ayat (1), ayat (2a), dan ayat (4), jo PP46/2007 pasal 3, dan pasal 4, jo UU 53/1999 pasal 21. UU perbendaharaan Negara No.1 tahun 2004, UU 12 tahun 2011,” ujarnya.

Sementara itu, menurut salah sumber rasio.co, yang enggan dipublis mengatakan, jabatam ex-officio dapat saja dijabat Walikota Batam karena Kepala Bp Batam Bukan merupakan pejabat negara sebagaimaan dimaksud dalam UU No 23 Tahun 2014.

Dan Wali Kota Batam dapat menjabat sebaga Ex-Officio Kepala BP Batam seperti Menko Perekonomian yang menjabat sebagai Dewan Kawasan (DK) Batam, Gubernur Kepri yang menjabat sebagai DK (Batam) atau Wali Kota yang menjabat sebagai DK.

Kepala BP Batam diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DK Batam (Menko Perekonomian). Dalam pemilihannya, tidak ada ketentuan yang melarang Wali Kota menjadi Kepala BP Batam
Jika Wali Kota menjadi Ex Officio Kepala BP Batam, tidak ada ketentuan yang dilanggar dalam pasal 21 ayat 1 UU No 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Batam,” pungkasnya.

Pantauan lapangan, Spanduk penolakan maupun mendukung walikota batam jadi ex-officio bertebaran ditempat strategis di Batam, sehingga dapat merusak pandangan batam sebagai kota wisata.

APRI@www.rasio.co //

LEAVE A REPLY