Peredaran Ponsel BM Rugikan Negara Rp2,8 Triliun per Tahun

0
74
Ilustrasi ponsel ilegal.

RASIO.CO, Jakarta – Peredaran telpon seluler (ponsel) black market (BM) atau ilegal sudah merugikan negara sekitar Rp2,8 triliun per tahun. Kerugian itu dihitung berdasarkan jumlah ponsel BM dengan potensi pemasukan pajak.

Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Hasan Aula menjelaskan, 45 sampai 50 juta ponsel terjual setiap tahunnya di Indonesia. Jika 20 persen di antaranya merupakan produk ilegal, maka jumlahnya setara dengan 9 juta unit per tahun.

Jika rata-rata harga ponsel Rp2,5 juta, maka nilai total kerguian mencapai Rp22,5 triliun. Akibatnya, Hasan mengatakan negara menjadi kehilangan potensi pemasukan karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dari ponsel ilegal.

“Total pajak yang hilang sekitar Rp 2,8 triliun per tahun,” kata Hasan dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7).

Saat ini pemerintah tengah menggodok regulasi mengenai validasi IMEI (International Mobile Equipment Identification) melalui beleid dari tiga kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Regulasi terkait IMEI ini menurut rencana akan ditandatangani pada 17 Agustus 2019.

Secara rinci pengaturan terkait basis data IMEI dilakukan oleh Kemenperin. Teknologi yang akan dipakai untuk memonitor IMEI adalah Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS).

DIRBS merupakan platform open source yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengontrol akses jaringan seluler melalui nomor IMEI ponsel. DIRBS tersebut akan diberi nama SIRINA (Sistem Identifikasi dan Registrasi IMEI Nasional).

Mengutip CNNIndonesia.com, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Janu Suryanto mengatakan, kebijakan validasi IMEI ini bisa melindungi industri ponsel dari persaingan tidak sehat

Selain mengurangi tingkat kejahatan pencurian dan melindungi bagi penggunanya, aturan juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi seluler. Aturan IMEI disebut Janu menjadi payung hukum pengelolaan data IMEI.

Saat ini, server sistem basis data IMEI atau SIRINA telah terpasang di Pusdatin Kemenperin dan telah dilakukan pelatihan kepada pengelola.

“Pemerintah secara cermat akan membuat regulasi terkait SIRINA agar bisa berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Kemenperin mengatur terkait database IMEI dan Kementerian Kominfo mengatur mengenai pemanfaatan data IMEI dan terkait data IMEI pada operator,” kata Janu.

***

LEAVE A REPLY