PH Sebut Dakwaan Jaksa Kabur

0
228

RASIO.CO, Batam – Advocad Kantor Hukum Chicha Z. Elisabeth & Partners, Muhamad. Ilyas mengatakan dalam eksepsi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum(JPU) tidak jelas alias kabur(OBSCUUR LIBEL)
terhadap terdakwa .

Sidang yang digelar.Rabu17/03) dengan nomer perkara 113/Pid.B/2021 PnBtm diruang sidang Prof.R.Soebekti.S.H, PN Batam dengan agenda eksepsi dari PH Terdakwa.

dimana sebelumnya dalam dakwaan JPU, terdakwa diduga melakukan pemalsuan surat. Didalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar 266 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Subsidair pasal 263 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam Eksepsinya Penasehat Hukum memaparkan eksepsi nya dipersidangan yang digelar secara virtual di PN Batam, diantaranya bahwa, Jaksa Salah Dalam Penerapan Hukum Bahwa didalam azas hukum dikenal dengan Lex Specialis Derogat Legi Generali artinya peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum seharusnya didalam perkara ini diterapkan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Karena fakta hukum yang sebenarnya /fakta yang pertama adalah terdakwa melakukan permohonan pembubaran perseroan PT Sintai Industri Shipyard sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada yaitu pasal 142 ayat (1) UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “….Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan Penetapan Pengadilan” dimana diketahui Terdakwa melakukan permohonan melalui pengadilan dan dikeluarkan putusan penetapan No. 529/PDT.P/2013/PN.BTM, dan sesuai dengan pasal 146 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan penetapan tersebut telah final dan mengikat yang artinya berkekuatan hukum tetap, belum ada upaya hukum luar biasa baik kasasi maupun peninjauan kembali terhadap putusan tersebut.

Bahwa Jaksa salah menerapkan pasal didalam perkara ini, seharusnya ini adalah ranah hukum perdata sudah sepatutnya Dakwaan terkait dengan Pasal tersebut batal demi hukum (Null and Void).

Dakwaan jaksa kabur atau tidak jelas (obscuur libel) Penasehat Hukum keberatan adalah menyangkut isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berkaitan dengan persyaratan materiil sebagaimana diharuskan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mengurai kronologis peristiwa hukum dengan cermat, jelas dan lengkap dimana didalam dakwaan primair berbunyi “Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu….. dstnya”,

dan didalam dakwaan subsidair berbunyi “Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang….dstnya” disini terlihat Jaksa tidak mengurai secara cermat, jelas dan lengkap dimana peran Terdakwa apakah sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan (pleger), atau turut serta melakukan (medepleger).

Dari uraian dakwaan Jaksa ada pihak lain yang turut serta dan membantu membuat surat permohonan pembubaran PT. Sintai Industri Shipyard tertanggal 07 Mei 2013, dan ada pihak yang membuat akta otentik yaitu putusan penetapan Pengadilan Negeri Batam dengan nomor : 529/PDT.P/2013/PN.BTM, tertanggal 01 Agustus 2013, ada pihak yang menjual skrap sehingga dianggap merugikan perusahaan, dan semua kegiatan sebagai hasil dari pembubaran PT. Sintai Industri Shipyard, yang berakibat merugikan tersebut, tentunya tidak akan dilakukan apabila tidak ada putusan dari Pengadilan, lalu mengapa hanya Terdakwa yang bertanggungjawab terhadap semua rangkaian peristiwa tersebut dan satu – satunya diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair pasal 266 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan subsidair pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Bahwa dakwaan jaksa kabur atau tidak jelas (obscuur libel) dan sudah sepatutnya Dakwaan tersebut batal demi hukum (Null and Void).

PERKARA PIDANA ETHNA JUNA SIBY MENGABAIKAN PERKARA PERDATA NO 116/PDT.G/2020/PN BTM YANG BELUM INCRACHT (BERKEKUATAN HUKUM TETAP) MENGAKIBATKAN SENGKETA PRA YUDISIAL (PRE JUDICIEELE GESCHIL).

Bahwa saat ini perkara Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Nomor 116/PDT.G/2020/PN BTM tanggal 05 Mei 2020, sedang berjalan proses hukumnya diketahui melalui penelusuran SIPPN (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri) Batam, dimana Penggugatnya adalah PT. Sintai Industri Shipyard adalah sebagai pelapor didalam perkara ini dan Tergugat I nya adalah Terdakwa sendiri dan putusan pengadilan tingkat pertama tanggal 18 Februari 2021 bersamaan dengan surat dakwaan jaksa dan saat ini dalam proses banding oleh para Tergugat lainnya dan Terdakwa tidak dapat mengajukan upaya hukum banding dikarenakan sedang dalam tahanan Jaksa, hal ini jelas diduga melanggar hak azasi manusia, karena Terdakwa tidak dapat menyatakan pendapat atau bantahan atau pembelaan di pengadilan terhadap perkara perdata yang berjalan bersamaan dengan perkara pidananya dan seharusnya dugaan perkara pidana terhadap terdakwa dapat ditangguhkan terlebih dahulu sampai menunggu kasus perdatanya inchraht( berkekuatan hukum tetap).

Dakwaan Jaksa haruslah tidak dapat diterima/batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya sehingga Surat dakwaan harus di batalkan atau batal demi hukum.

SURAT DAKWAAN MENGESAMPINGKAN MASA DALUWARSA PENGADUAN KEPIHAK KEPOLISIAN.

Bahwa perkara dugaan tindak pidana “Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu kedalam akta otentik dan atau pemalsuan surat” yang terjadi pada tanggal 07 Mei 2013 di kantor Pengadilan Negeri Batam, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 266 KUHP dan atau pasal 263 KUHP, dilaporkan pada tanggal 09 Februari 2015 dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/16/II/2015/SPKT-Kepri.

sedangkan kejadian pada tanggal 07 Mei 2013 sehingga melewati masa daluwarsa pengaduan ke pihak Kepolisian sesuai dengan pasal 74 yaitu 6 (enam) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia, 9 (Sembilan) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bia ia berada di luar negeri.

Edi@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY