PH Sebut Penetapan Tersangka Arief Rate Melanggar Ketentuan UU

0
302

RASIO.CO, Tanjungpinang – Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H. Penasehat Hukum tersangka Arief Rate sebut Dalam Penetapan Tersangka kepada Pemohon Tidak Sah Secara Hukum Karena Melanggar Ketentuan Perundang-Undangan.

Pasalnya, Kata Alwan, Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi (IUP-OP) untuk penjualan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 s/d 2019 sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum.

“Kami berharap pihak penegak hukum tidak tebang pilih dalam menetapkan tersangka, termasuk pejabat tinggi daerah pemberi izin karena ada dugaan indikasi melindungi pejabat-pejabat dan pengusaha karena diduga mensupley dana terhadap penegak hukum,”

“Sehingga kami muncul kecendrungan dalam perkara ini yang dijadikan tersangka adalah orang-orang atau kawan-kawan posisinya lemah dalam hukum. sehingga pelaku utama terlindungi atau dilindungi,” kata Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H. Penasehat Hukum tersangka Arief Rate. Rabu(15/07).

Alwan mengatakan, Kliennya sebagai pemohon dalam Praperadilan ini, berdasarkan Surat Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor Print-241/L.10/Fd.1/07/2019 tanggal 04 Juli 2019 dan surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: Print-24/L.10/Fd.1/04/2020 tanggal 28 april 2020.

Dan berdasarkan surat dengan nomor: B-85/L.10/Fd.1/04/2020. Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi (IUP-OP) untuk penjualan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 s/d 2019 atas nama Pemohon Arief Rate( bukan PNS dan bukan sebagai penyelenggara negara.

Bahwa dalam hal ini Pemohon dikenakan tuduhan/dakwaan Primer pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI N0 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI N0 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan Tinggi KepulauanRiau.

Bahwa penetapan Tersangka atas Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memperkosa hak asasi manusia bagi Pemohon, serta tidak sesuai aturan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : PER-017/A/JA/07/2014, tentang perubahan atas peraturan jaksa agung nomor : PER-039/A/JA/10/2010, tentang tata kelola dan adminisrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus.

Selain itu, lanjutnya, Tindakan dan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, “adalah” melanggar undang-undang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat KUHAP yang melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagaimana terlihat jelas dalam Konsiderans KUHAP huruf a dan huruf c.

Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, terbukti Termohon terkesan buru-buru dalam menetapkan Tersangka.

Dan menjadikan Pemohon Tersangka tanpa adanya prosedur yang memadai dari serangkaian, Penyelidikan dan Penyidikan, padahal Termohon sebagai aparat Penegak Hukum, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Republik Indonesia in casu dalam kualitas sebagai Jaksa seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini Pemohon dalam hal pelaksanaan hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (3) :
“Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”.

Dalam Penetapan Tersangka kepada Pemohon, Termohon belum jelas dasar hukumnya, serta jika seandainyai Pemohon terbukti tersangka, maka bukanlah dari Pemohon, mengingat Pemohon bukan lah pemegang regulator, pemohon juga tidak mempunyai PT, hanya CV, sedangkan CV belum termasuk Badan Hukum yang sah secara peraturan / perundang-undangan, lalu kenapa Pemohon di tetapkan menjadi Tersangka.

Kata Alwan, Pemohon ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) untuk penjualan kepada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 oleh Termohon, padahal Pemohon sudah mempunyai izin yang sah dan resmi dari pemerintah.

“Semua sudah kami tuangkan dan kami berharap hakim memutuskan seadil-adilnya dalam perkara ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam kasus IUPK juga turut ditetapkan tersangka adalah Kepala Cabang PT TMBS berinisisl MAA, Direktur PT CTAL berinisial MA, Direktur CV GMS berinisial ER, Mitra BUMDes MJ berinisial J serta Direktur CV GSM berinisial AR. Selanjutnya, Persero Komanditer berinisial BSK, Direktur CV BSK berinisial WBY, Ketua Koperasi HKTR berinisial HEM, Wakil Ketua Koperasi HKTR berinisial S, serta Perseroan Komanditer CV SKM berinisial J.

APRI@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY