PN Batam Belum Terima Tembusan Terkait Izin Besuk Tahanan

40

RASIO.CO, Batam – Polemik terkaitnya masyarakat atau keluarga pihak terdakwa yang berkunjung ke Lapas harus mendapat izin berupa surat dari instansi melakukan penahan.

Ketua Pengadilan Negeri Batam DR.Syahlan SH.MH angkat bicara, dimana sampai saat ini Pengadilan belum menerima tembusan dari Lapas Batam, dan sampai saat ini dirinya masih berpatokan terhadap KUHAP yang mengatur hak-hak terdakwa.

“Sampai hari ini kami belum menerima tembusan terkait aturan baru Lapas Perempuan Baloi terkait membesuk terdakwa harus ada izin instansi tertentu dan kami masih berpatokan terhadap KUHAP untuk melindungi hak-hak terdakwa,” ujar Syahlan diruang sidang PN Batam.Selasa(07/08).

Lanjut, Syahlan, praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang dianut dalam di dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang diditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Dalam KUHAP dijelaskan Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatakan bantuan hukum (Pasal 60).

Selain itu, Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54).

Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).

Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).

“Intinya kami tidak mau menghilangkan hak-hak terdakwa dan tidak berpatokan terhadap aturan lapas tersebut dan Keluarga serta Penasehat Hukum diperbolehkan membesuk tampa surat izin yang ditetapkan lapas,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Salah seorang TIM Panesehat Hukum terdakwa Cai Pung, Tantimin SH,MH dipersidangan usai membacakan pledoi terdakwa mengatakan terhadap majlis hakim ketua Syahlan, bahwa kesulitan membesuk terdakwa terutama suami terdakwa. dimana harus mendapat izin kejaksaan.

“Kesulitan saat ini yang mulia membesuk terdakwa karena aturan baru dan parahnya suratnyapun dikeluarkan sehari saja, selanjutnya urus lagi dan bisa terlihat di Lapas Baloi,”kata Tantimin berapi-api.

Sementara itu, Advokad Rudi SH , mengatakan, tidak hanya kliennya yang merasa dirugikan, termasuk juga keluarga terdakwa lainnya yang akan membesuk disana harus mendapatkan izin dari kejaksaan.

“parahnya hanya berlaku sehari dan kalau besuk lagi harus urus lagi kesana, kan jadi repot,”ujarnya.

Jelas dilihat di papan pengumuman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Batam nomor.w32.PAS.II.UM.01.01-309 berdasarkan rekomendasi kepala lapas Bahwa sesuao SOP pelayanan tahanan dan izin membesuk, maka mulai tanggal 06 Agustus 2018.

Pembesuk diharuskan membawa surat izin membesuk yang dikeluarkan oleh pihak penahan.

APRI@www.rasio.co

Berikan komentar anda