Profesi Advokad Nasibmu Kini

0
533

RASIO.CO, Batam -Profesi Advokat merupakan salah satu profesi mulia atau yang sering disebutdengan Oficiumnobile. Sebagai elemen penegak hukum, Advokat haruslah mulia, luhur, tanpa cacat hukum. Advokat sebagai profesi mulia harus dipahami lebih jauh dalam berbagai konteks keragaman.

Keragaman tersebut merupaka ideologi dari Profesi Advokat di tengah masyarakat karena mengutamakan serta memperjuangkan azas persamaan di depan hukum. Tanpa keragaman dan kebhinekaan tersebut, niscaya hukum nantinya tidak bisa menyentuh konteks persoalan-persoalan hukum yang selama ini diinginkan oleh masyarakat.

Pengertian Advokat menurut pasal 1 butir ke 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan Undang-undang Advokat.

Bahwa dalam menjaga marwah Advokat sebagai profesi yang mulia di tengah keragaman Masyarakat merupakan pilihan moral yang akan bertanggung jawab secara yuridis konstitusional dari setiap Advokat yang tujuannya untuk melayani dan menegakan hukum serta membela hak-hak masyarakat terutama kaum lemah atau miskin.

Sebagaimana diketahui dunia advokat kerap mengalami perpecahan. Bukan sekali atau dua kali, bahkan berkali-kali organisasi advokat terpecah belah setelah melakukan Musyawarah Nasional (Munas), dalam Munas Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di Makassar Tahun 2015 dalam hal ini PERADI terpecah menjadi tiga kubu yakni kepemimpinan Juniver Girsang, Luhut Pangaribuan, dan Kepemimpinan Fauzi Hasibuan.

Menanggapi hal tersebut Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 terkait kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam menyumpah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun.

Alasan pokok kebijakan ini terbit lantaran organisasi advokat yang ada, khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sudah terpecah belah. Mahkamah Agung (MA) sampai saat ini terus memberi kesempatan kepada para calon advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun untuk bisa disumpah di Pengadilan Tinggi.

Bahwa dengan berlakunya SK KMA tertanggal 25 September 2015 tersebut sampai saat ini, dimungkinkan akan bisa merusak sistem pengangkatan advokat dan menurunnya kualitas profesi Advokat. Dampaknya Indonesia banjir Advokat muda yang memberikan diskon besar-besaran kepada calon kliennya, ibarat pasar para pedagang yang menjual barang secara obral atas barang dagangannya dengan cara banting harga.

Belakangan ini juga citra profesi advokat babak belur di mata publik. Ulah sejumlah advokat yang menghalalkan segala cara dalam membela klien membuat wibawa profesi Advokat terpuruk.
Sebagian dari mereka terlibat dalam mafia hukum, dari merekayasa kasus dan sebagainya. Akibatnya, para advokat dianggap turut bertanggung jawab terhadap bobroknya lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan.

Dengan mudahnya orang untuk menempuh menjadi Advokat sepintas tidak terbantahkan dari aspek efesiensi yang sangat menguntungkan masyarakat, bayangkan saja salah satu Organisasi Advokat yang meyelenggarakan ujian Advokat yakni dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang dipimpin oleh Fauzie Yusuf Hasibuan sebagai Ketua Umum menggelar Ujian Profesi Advokat gelombang terakhir di tahun 2018 secara serentak di 34 kota di seluruh Indonesia.

Berdasarkan keterangan tertulis yang website Hukumonline, jumlah calon advokat mencapai 11.397 orang dan apabila tingkat kelulusan Ujian Profesi Advokat awal tahun 2018 lalu yang mencapai 91,8 persen, sehingga tak kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) advokat yang dihasilkan sepanjang 2018.

Bisa dibayangkan dalam satu Organisasi Advokat bisa menghasilkan sepuluh ribu advokat muda ditambah lagi dengan Oganisasi lain yang seperti KAI (Kongres Advokat Indonesia), PERADIN, IKADIN, dan sebagainya.

Semangat para advokat pada dasarnya cita-citanya mulia, menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Advokat sebagai salah satu elemen dalam penegakan hukum yang akan berperan penting memperantarai kepentingan hukum masyarakat berhadapan dengan negara. Karena itu, Profesi Advokat yang bersih dan berintegritas tinggi akan berkorelasi positif dengan tegaknya hukum di negeri ini.

Bahwa dengan persoalan carut marutnya dunia advokat perlu segera diatasi. Soalnya, jika berkelanjutan tanpa ujung akan berdampak terhadap para pencari keadilan. Mengatasi persoalan itulah diperlukan aturan yang mengatur organisasi advokat melalui sebuah UU baru. Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dirasa sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan.

Penulis : Risman SIregar, Advokat/Pengacara

LEAVE A REPLY