Putusan Sumimi Dua Bulan Penjara Terkait Kasus Mainan Impor

0
337

RASIO.CO, Batam – Terdakwa Sumimi Pelaku usaha yang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib dituntut empat bulan penjara langsung di vonis 2 bulan dan 20 hari serta denda Rp10 juta.

Terdakwa Sumimi dituntut pada tanggal 18 Maret 2020 dan di vonis pada hari yang sama sesuai dilansir SIPP PN Batam.

Ironisnya, terdakwa merupakan tangkapan Mabes Polri dan terbukti memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI sesuai Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.

Namun dalam perkara terdakwa Sumimi ini, Majelis hakim PN Batam dalam amar putusannya Mainan sejumlah 381.370 pcs, Daftar Item (Kode, harga jual) Indo Mainan sebanyak 14 halaman Stiker SNI atas nama PT. Tegar Mandiri Perkasa sebanyak 3 lembar @24 Pcs. Dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam Amar putusan hakim Menyatakan terdakwa SUMIMI Alias MIMI bersalah melakukan tindak pidana “sebagai pelaku usaha telah memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (dalam dakwaan kedua Primair).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMIMI Alias MIMI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan Kurungan,”

Diberitakan sebelumnya, Tiga saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum(JPU) sebut dipersidangan PN Batam, bahwa diduga perusahaan terdakwa Sumimi alias Mimi binti

Sumiadi tidak memiliki sertifikat SNI (SPPT-SNI) untuk melakukan import mainan asal Tiongkok. Rabu(19/02).

Tiga saksi yang dihadirkan JPU, dua diantaranya dari BP batam sedangkan satunya dari beacukai, yakni Ibdil Jamal, Indian dan Ruli Ardian.

Dalam kesaksian Kasi Lalin Barang BP Batam, Iddil Jamal mengatakan, bahwa sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) perusahaan PT. Tegar Mandiri Perkasa barang yang di import dari Tiongkok terebut tidak terdaftar.

“Angka pengenal import itdak ada dan perusahaan terdakwa tidak terdaftar dilalu lintas barang BP Batam,” ujarnya.

Sedangkan Saksi Ruli Ardian dari Bea Cukai Batam, Ruli. Ia menyampaikan dalam persidangan, barang impor mainan anak-anak milik perusahaan terdakwa tidak tercatat dalam manifested nya.

“Manifested nya tidak tercatat di Bea Cukai (BC) Batam,” ujar Kepala Seksi Kepabaenan, Ruli dihadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Taufik Nainggolan didampingi Dwi dan Yona Lamerosa serta JPU dan Penasehat Hukum Terdakwa, Rano Sirait.

Namun ketika ditanya Hakim, kalau manifest barang impor mainan anak-anak tidak tercatat di BC Batam. Kenapa barang tersebut bisa lolos masuk ke Batam. Dan seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh BC Batam terhadap barang impor yang tidak tercatat manifes nya.

“Barang impor mainan anak-anak milik terdakwa masuk dari jalur hijau. Kalau lewat jalur merah, pengecekanya Rondom (acak),” kata Ruli.

Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sumimi, Rano Sirait mempertanyakan ke saksi BP Batam dan BC Batam, tentang dalam hal SNI melakukan pemeriksaan atau melakukan pengawasan dan apakah ada hubungannya?

“apa hubungan SNI terhadap barang mainan anak-anak yang di impor terdakwa?

“Tidak ada hubunganya,” kata saksi dari BP Batam dan BC Batam.

Sementara itu, sebelumnya dalam dakwaan JPU Samuel Pangaribuan bahwa terdakwa, Sumimi alias Mimi binti Sumiadi selaku pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan khususnya mainan berdasarkan Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 01697/BMPTSP-BTM/PK/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) Nomor : 216/DOM/517/BK/IX/2016 tanggal 26 september 2016 dan terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan mainan yang sebagian besar adalah mainan impor dari RRT/Republi Rakyat Tiongkok tersebut di Komplek Ruko Tanah Mas Blok C No. 11 Kelurahan Sungai Panas.

Selain itu terdakwa sebagai pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan khususnya mainan impor juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Mainan dan Alat-alat Rumah Tangga (ASOMA) Batam.

Terdakwa selaku Ketua bersama pengurus dan anggota ASOMA dalam sebuah pertemuan di tahun 2016 sepakat untuk membuat sertifikat SNI (SPPT-SNI) dan NPB atas nama PT. Tegar Mandiri Perkasa bertujuan memudahkan masuknya produk mainan impor.

Sehingga terdakwa dapat mengimpor banyak produk mainan dengan menggunakan jasa PT. Tegar Mandiri Perkasa dan PT. Berlian Maju Sejahtera untuk importasi order mainan miliknya dari RRT/China melalui Singapura masuk ke Batam.

Sedangkan jasa pengangkutan menggunakan PT. Hamges Internasional guna mengirim mainan import tersebut dari pelabuhan ke gudang/Toko Indo Mainan milik terdakwa tersebut.

Terdakwa sangat mengerti dan faham bahwa syarat memperdagangkan mainan impor harus memiliki dokumen perijinan antara lain, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Sertifikat Produk Penggunaan Tanda- Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI).

Dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dan juga mengetahui bahwa mainan impor tersebut sebelum dijual atau diedarkan harus diujikan dulu ke LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) dan tanda telah lulus ujinya adalah dikeluarkan SPPT-SNI.

Pengujian SNI mainan adalah (1). SNI ISO 8124-1:2010, keamanan mainan-bagian 1 : aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis.

(2). SNI ISO 8124-2:2010 keamanan mainan-bagian 2: sifat mudah terbakar ; (3). SNI ISO 8124-3:2010 keamanan mainan – bagian 3: migrasi unsur tertentu; (4). SNI ISO 8124-4:2010, keamanan mainan – bagian 4 :ayunan, seluncuran dan mainan aktifitas sejenis untuk

pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal.

(5). SNI IEC 62115:2011, mainan elektrik –keamanan; dan (6). sebagian parameter : 1) pengujian flatalat (EN 71-5); 2) pengujian Non Azo (SNI 7617:2010) dan 3) Formaldehida (SNI 7617:2010).

Bahwa terdakwa sebagai pelaku usaha perdagangan mainan paham bahwa penilaian suatu mainan dikatakan memenuhi atau sesuai standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan dalam penerapan SNI dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat SNI dan pembubuhan tanda SNI.

Dan terdakwa tidak memiliki sertifikat SNI tersebut dan terdakwa tetap melakukan pencetakan dan pembubuhan tanda SNI pada sebagian besar mainan yang dijualnya seakan-akan memiliki sertifikat SNI dan juga mencetak dan membubuhkan tanda SNI pada mainan lainya dengan berdasar sertifikat SNI atas nama PT. Tegar Mandiri Perkasa yang tidak sesuai.

Bahwa terdakwa sebagai distributor mainan impor dan pemilik Gudang/Toko Indo Mainan sejak tahun 2016 telah banyak menjual berbagai macam mainan kepada berbagai kalangan konsumen baik langsung/eceran maupun kepada pedagang mainan lain antara lain kepada saksi Lim Hang Kiang pemilik CV. Universal pengelola Toko di Pasar Botania Batam.

Dan Toko di Pasar Mega Legenda Batam) dan saksi Rudi pengelola Supermarket Gros Botanika Batam, Kemudian pada saat saksi Dwi Budi Santoso selaku Petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) Ditjen Perlindungan konsumen dan tertib niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan.

Bersama Tim Pengawasan Barang dan Jasa pada tanggal 7 Nopember 2018 dalam kegiatan pengawasan atas barang khususnya mainan di wilayah Kota Batam telah menemukan mainan import berbagai jenis dan merek yang diperdagangkan di Toko Indo Mainan milik terdakwa

Dimana selaku pengawas barang dan jasa menemukan banyak mainan yang dijual di toko milik terdakwa yang setelah dilakukan pengecekan berjumlah lebih kurang 381.370 buah mainan telah ditempel stiker SNI.

Namun setelah dilakukan pengecekan stiker SNI yang ditempel pada mainan yang dijual di toko Indo Mainan tersebut ternyata tidak sesuai dengan daftar mainan yang terdapat di SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda – Standar Nasional Indonesia) dan NPB (Nomor Pendaftaran Barang) yang ditunjukan terdakwa.

Terdakwa mengetahui bahwa mainan yang dijual dalam jumlah dan berbagai jenis tersebut tidak dilengkapi dengan SPPT-SNI dan belum diuji di Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) serta tidak memiliki Nomor Pendaftaran Barang (NPB) sebagai perijinan di bidang perdagangan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Atau Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 113 jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Subsidair Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

APRI@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY