Replik Jaksa Ngawur Tanpa Jelaskan Barang Bukti

1518

RASIO.CO, Batam – Kasus persidangan mantan Direktur BPR Agra Dhana mendapat sorotan terkait fakta persidangan diduga dakwaan Jaksa kabur atas tuntutan Erlina, 7 tahun penjara serta denda Rp10 miliar atas pasal Perbankan.

Anehnya, JPU tidak dapat membuktikan dipersidangan yang telah digelar hampir 4 bulan di PN Batam. Parahnya lagi, JPU Syamsul Sitinjak dalam jawaban Pledoi terdakwa berupa Replik sama sekali tidak menyinggung barang bukti audit keuangan yang tertuang dalam pledoi PH Manuel P Tambubolon.Selasa(13/11)kemarin.

Ironisnya, JPU justru dalam dakwaan jelas menguraikan terdakwa dipidana atas audit keuangan yang dibuat saksi Benny (manager marketing) dan Bambang Herianto (direktur marketing) di BPR Agra Dhana. selain itu saksi pelapor tidak dapat dihadirkan jaksa dipersidangan juga luput dari replik jaksa.

Padahal Menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;

Selain itu, Faktanya, dalam proses persidangan barang bukti audit keuangan itu sama sekali tidak ada. Bahkan, saksi-saksi yang dihadirkan jaksa dari pihak BPR Agra Dhana turut membantah surat dakwaan itu.

Menurut saksi Beny dan Jerry Diamon pada persidangan, terdakwa Erlina mereka penjarakan melalui Bambang Herianto yang sampai saat ini tak bisa dihadirkan bersaksi di persidangan, berdasarkan hasil penelusuran matriks. Namun, matrik yang disebut-sebut saksi juga muncul sebagai barang bukti yang dimiliki jaksa untuk membuktikan dakwaannya.

Hal ini juga tidak disinggung jaksa Samsul dalam repliknya. Dia hanya menjawab menanggapi bahwa pasal 49 ayat (1) nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bukan muncul dari jaksa, melainkan sudah ada dari hasil penyidikan Polisi yang disangkakan bersama pasal 378 dan 372 KUHPidana.

“Pasal 49 ayat (1) UU 10/1998 tentang Perbankan sudah dimasukkan penyidik sejak dari
penyelidikan. Itu bukan muncul dari jaksa,” ujar Samsul, membacakan replik.

Pun mengenai tudingan PH terdakwa, di mana jaksa menuntut Erlina selama 7 tahun penjara dan denda Rp10 miliar subsider 6 bulan kurungan, hanya berdasar asumsi dan imajinasi, kata Samsul, hal itu mengada ada. Sebab, pihaknya, kata dia, menuntut terdakwa berdasar fakta sidang dengan alat bukti yang sidah disita secara sah melalui penetapan ketua pengadilan.

Memang, dalam pledoi terdakwa, Manuel juga mengakui jaksa memiliki alat bukti, tetapi hanya
berupa slip setoran yang tidak divalidasi Bank dan dua buah buku rekening terdakwa. Menurut
Manuel, alat bukti jaksa tersebut belum layak untuk membuktikan bahwa Erlina melakukan
kesalahan sesuai pasal 49 ayat (1) UU 10/1998 tentang Perbankan.

Diakhir replik, jaksa meminta majelis hakim untuk menolok seluruh pledoi terdakwa.

Sebelumnya, Sidang kasus dugaan penggelapan dalam jabatan terdakwa mantan Direktur BPR Agra Dhana Erlina di gelar di PN Batam dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Selasa (13/11).

Dalam pembacaan pembelaan melalui Penasehat Hukum(PH) Manuel P Tampubolon sebut
dakwaan serta tuntutan jaksa penuh dengan asumsi serta berimajinasi akibat bertentangan
dengan fakta yuridis selama sidang digelar di pengadilan PN Batam.

Fakta-Fakta Yuridis Tentang Penahanan Terdakwa oleh Hakim

Selain itu, Manuel P Tampubolon tegas menyampaikan berdasarkan fakta-fakta yuridis awalnya penahanan terhadap terdakwa Erlina dipenyidik tidak dilakukan , namun sejak dilimpahkan ke JPU ditahan tanggal 09 Juli 2018 dilapas perempuan Klas II B kota Batam.

Dan tanggal 16 Juli 2018, berkas perkara terdakwa dilimpahkan ke PN Batam sesuai Nomor Surat pelimpahan : B-2389/N.10.Euh.2/07/2018. berlanjut penahanan Majelis Hakim 17 Juli 2018 s/d 16 Agustus 2018 dilapas perempuan Klas II B kota Batam. terhitung 31 hari. dengan no perkara 612/Pid.B/2018/PN.Btm.

Berlanjut perpanjangan penahanan Ketua PN Batam sejak tanggal 17 Agustus 2018 s/d 15
Oktober 2018 dilapas perempuan Klas II B kota Batam.lalu diperpanjang lagi oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Pekanbaru 14 November 2018.

Parahnya, lanjut Manuel, berdasarkan surat permohonan penahanan II, yang dibuat Hakim
Mangapul Manalu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sesuai Nomor Surat :W4-U8/5017/HN.01.01/x/2018.

“Faktanya terdakwa pada butir 3 , Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penahanan tanggal 17 Juli 2018 dan parahnya lagi nomor register terdakwa Pidum nomor
612/Pid.B/2018/PN.Btm berubah menjadi Pidsus nomor register 612/Pid.Sus/2018/PN.Btm,” Kata Manuel P Tambubolon diruang sidang PN Batam.

Manuel mengatakan, berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas membuktikan penahanan terdakwa oleh hakim PN Batam selama 31 hari sehingga telah melanggar Pasal 26 ayat(1) KUHAP yang menyatakan 30 hari.

“:Hakim menahan dengan klasifikasi perkara penggelapan, dan penahanan terdakwa melanggar KUHAP dimana seharusnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, terdakwa harus dinyatakan bebas demi hukum,” ujarnya.

Fakta-Fakta Yuridis Tentang Perkara Yang Dilaporkan

Terkuak di fakta-fakta persidangan yang sejak awal dilaporkan ke Polresta Barelang, klasifikasi perkara terdakwa penggelapan adalah Pengelapan Dalam Jabatan dan bukanlah tindak pidana perbankan yang dituntut JPU terhadap Erlina selama 7 tahun penjara denda Rp10 Milyar.

Selain itu, fakta dipersidangan terdakwa dilaporkan Bambang Heriyanto Direktur Marketing BPR Agra Dhana terhadap Polresta Barelang dengan persangkaan 374 jo 372 KUHPidana dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan LP-B/473/IV/2016/Kepri/SPKT-Polresta Barelang.

“Nilai kerugian bunga sebesar Rp4 juta, namun pelapor telah melarikan diri sehingga jaksa tidak mampu menghadirkan untuk diperiksa dipersidangan,” paparnya.

Parahnya, lanjut Manuel, akibat JPU gagal menghadirkan saksi pelapor dipersidangan sehingga faktanya benar-benar mengerikan mengingat saat ini terdakwa dipenjarakan karena berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Bambang Herianto.

Kata Manuel, JPU dipersidangan menghadirkan Mohammad Rizky Ahli yang ditunjuk oleh
Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum mewakili Dewan komisioner OJK sebagai ahli dalam
dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan bukan ahli Perbankan.

Selain itu, berdasarkan fakta-fakta yuridis tentang alat bukti dalam surat tuntutan jaksa
penuntut umum. tidak sesuai pembuktian dipersidangan terutama apakah sesuai dengan
perbuatan materiil dan memenuhi unsur delik yang terdapat dalam surat dakwaan.

Seharusnya surat dakwaan jaksa harus memenuhi syarat formiil dan materil,pasalnya, surat dakwaan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan tuntutan perkara pidana serta dijadikan dasar pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan. dan hal tersebut diatur dalam pasal 143 ayat(2) dan pasal 143 ayat(3) KUHAP.

Namun,kenyataannya surat dakwaan JPU yang kami terima serta dibacakan dipersidangan.
Selasa(06/11) lalu. tidaklah lazim sebagaimana praktek beracara diperadilan. karena JPU tidak menguraikan perbuatan terdakwa secara lengkap sebagaimana dalam dakwaannya.

Anehnya, Dalam tuntutan JPU hanya menyebutkan bahwa terdakwa dihadapkan kedepan
persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 49 ayat(1) UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan jo pasal 64 ayat(1)KUHPidana.

Serta pasal kedua melanggar pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 ayat(1) ke-1 KUHPidana dan pasal 372 KUHPidana jo pasal 64 ayat(1) ke-1. namun karena JPU menyusun surat dakwaan secara alternatif , maka terdakwa dituntut dakwaan pertama tentang perbankan.

“Dari tiga dakwaan JPU yang dijadikan dasar memenjarakan terdakwa hanya hasil audit
keuangan saksi Beni Manager Marketing dan Bambang Herianto Direktur Marketing BPR Agra Dhana serta pemeriksaan khusus oleh OJK terhadap hasil audit keuangan oleh kedua orang saksi disebut diatas yang dibuat oleh Afif Alfarisi,” papar Manuel.

Selain itu, Manuel P Tampubolon tegas mengatakan, dari fakta yuridis hasil audit yang dilakukan Beni dan Bambang Herianto seharusnya JPU memahami serta mengetahui bahwa yang memiliki kompetensi absolut yang bisa melakukan audit laporan keuangan PT.BPR Agra Dhana tahun 2015.

Lagi pula, Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi tanggal 31 Desember 2015 pada Bank
Indonesia(BI) memiliki aset lebih dari Rp10 miliar , berdasarkan peraturan BI no 15/PBI/2013 tentang transparasi kondisi keuangan BPR. pasal 5 ayat(1) wajib diaudit terlebih dahulu oleh Akuntan Publik.

Pasal 6 huruf(a)dimana BPR yang telah menyampaikan laporan tahunan, namun laporan
keuangan tahunan tidak diaudit oleh akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di BI sebagaimana dimaksut pasal 5 ayat(1) dinyatakan belum menyampaikan laporan tahunan.

Untuk itu, JPU juga sangat mengetahui tentang fakta persidangan dibuatnya LP-
B/473/IV/2015/Kepri/SPKT-Polresta Barelang tahun 2016, pelaksanaan audit oleh Akuntan
Publik untuk laporan keuangan BPR Agra Dhana tahun 2015 telah selesai dan telah dilaporkan kepada OJK.

Dan selain itu, tidak ada satupun dasar hukum yang membenarkan seorang Manager Marketing dan Direktur Marketing melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan BPR sendiri. dan lebih mengerikan lagi saksi yang dihadirkan JPU dari BPR Agra Dhana, Sari,Jery Diamond,Fitria dan Sutra membantah hasil audit kedua petinggi tersebut.

“dan jelas berdasarkan fakta-fakta terungkap tersebut JPU menyusun dakwaan hanyalah
berdasarkan asumsi dan imajinasi semata,”

“Terkait barang bukti audit terungkap sebagai fakta persidangan yang mana audit keuangan dibuat Beni dan Bambang tidak ada,hasil audit internal tidak ada,hasil audit dibuat Akuntan Publik tidak ada serta hasil metrik tidak ada,”pungkas Manuel.

APRI@www.rasio.co //

Berikan komentar anda