Rosano Sebut Jabatan Ex-Officio Jadi Pintu Masuk KPK

0
625

RASIO.CO, Batam – Wacana Pemerintah meleburkan kepemimpinan Badan Pengelola Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam, menuai polemik hingga saat ini.

Hal ini diungkapkan Ketum Suara Rakyat Keadilan, Rosano. Ia mengatakan, bahwa rangkap jabatan yang diinginkan Walikota Batam sudah bertentangan dengan undang-undang terkait kewenangan serta tumpang tindih sehingga sarat kepentingan politik maupun kelompok atau ambisi pribadi.

“Jika memang akan jadi kepala BP Batam harus mundur jadi walikota karena beliau dipilih rakyat dan mendapat amanah dari masyarakat dan telah disumpah jabatan,” kata Rosano di Nagoya. Senin(06/05).

Selain itu, lanjut Rosano, rangkap jabatan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Sedangkan rangkap jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro. Kedua hal ini sangatlah berkesinambungan, dimana ada rangkap jabatan pasti akan konflik kepentingan di dalamnya.

“Sehingga potensi penggunaan anggaran tumpang tindih, jadi artinya tutup lobang gali lobang dan ini jadi perangkap buat pak rudi dan jebakan buat beliau untuk pintu masuk KPK,”

“Semakin cepat dia(red-rudi) terima jabatan ex-officio, semakin cepat KPK masuk, kenapa?catatan di kpk ada,”Kata Rosano.

Ia mengatakan, adanya wacana Pemerintah Pusat bahwa Wali Kota Batam sebagai kepala BP Batam secara Ex-Officio, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) kedua Nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.

“wacana Ex-Officio bergulir sejak tanggal 12 Desember 2018, ternyata regulasinya baru berupa rancangan Peraturan Pemerintah. namun, Wali Kota Batam sudah berkali-kali meminta doa restu kepada masyarakat, tetapi kembali gagal dilantik menjadi Kepala BP Batam secara Ex-Officio,” terangnya.

LEAVE A REPLY